Vishnu Juwono

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI

Terpilihnya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017 memberi harapan baru. Rekam jejaknya dipandang baik oleh masyarakat. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dia terlibat aktif dalam usaha pemberantasan korupsi dengan membela eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini menerbitkan harapan besar dari masyarakat terhadap Anies untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan DKI Jakarta.

Maka, hujan kritik berdatangan ketika Gubernur Anies mengumumkan pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang berisi 73 personel dengan anggaran Rp 28,5 miliar. Tim itu direncanakan dibagi dalam lima bidang, termasuk bidang pencegahan korupsi dan percepatan pembangunan.

Sebagian besar kritik ditujukan kepada jumlah personel tim yang dianggap terlalu gemuk. Selain itu, ada yang menyoroti besarnya dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI yang harus dialokasikan untuk membiayai tim tersebut. Sementara itu, komposisi dan kualifikasi dari staf yang berasal dari pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil yang akan ditempatkan pada tim tersebut masih belum jelas.

Keberadaan penasihat bagi kepala eksekutif, baik nasional maupun daerah, sebenarnya merupakan fenomena umum, termasuk di negara maju. Sebagai contoh, saat Sadiq Khan resmi menjabat Wali Kota London pada 2016, dia mengangkat penasihatnya saat kampanye sebagai deputi wali kota. Namun figur yang dipilih adalah yang benar-benar dinilai memiliki keahlian dan rekam jejak mumpuni.Misalnya, Sophie Linden- yang dipercaya Sadiq menjadi deputi wali kota untuk bidang polisi dan urusan kriminalitas- mempunyai pengalaman panjang di pemerintahan, termasuk sebagai penasihat Menteri Dalam Negeri Inggris.

Para penasihat atau staf khusus bagi pemimpin eksekutif mempunyai beberapa fungsi. Menurut Connaughton (2010), penasihat dapat berperan sebagai tenaga ahli, pendukung, koordinator, atau pengingat bagi sang pemimpin. Sang penasihat biasanya, selain figur yang sudah dikenal cukup lama, dipercaya memiliki keahlian yang dibutuhkan sang pemimpin.

Mengenai pengaruh dari penasihat terhadap kepala eksekutif, Hustedt, T & Salomonsen (2014) melakukan studi terhadap Swedia dan Denmark. Di Swedia, para penasihat menteri mempunyai kontrol politik penuh untuk melakukan koordinasi dalam birokrasi. Sedangkan Denmark lebih menggunakan pendekatan secara tidak langsung atau ad hoc dalam koordinasi di birokrasi karena otoritasnya lebih lemah.

Disetujuinya Rancangan APBD DKI oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI sebesar Rp 77,1 triliun belum lama ini, termasuk anggaran TGUPP, menandakan keberadaan tim itu dianggap penting bagi Anies. Untuk menjawab suara-suara negatif tersebut, sebaiknya Anies segera menjelaskan posisi tim dalam berinteraksi dengan birokrasi di DKI, khususnya dengan para deputi gubernur. Apakah tim ini berfungsi sebagai tenaga ahli, koordinator, pendukung, pengingat, atau menjalankan fungsi seluruhnya dalam mendukung kerja gubernur?

Selain itu, Anies perlu mengumumkan figur-figur yang nantinya masuk tim tersebut dengan jumlah personel yang lebih ramping sehingga dapat dinilai oleh masyarakat. Selain loyal, figur yang dipilih sebaiknya memiliki keahlian sesuai dengan bidang yang akan dikerjakan.

Keberhasilan Anies dalam membentuk tim sinkronisasi dengan figur-figur kredibel, seperti Sudirman Said, Bambang Widjojanto, dan Eko Prasojo, perlu diulang kembali pada TGUPP. Dengan demikian, diharapkan duet Anies-Sandi dapat segera bekerja dan menunjukkan kinerja konkretnya bagi masyarakat DKI tanpa disibukkan kembali oleh upaya klarifikasi atas pertanyaan tentang TGUPP.