Dalam sebuah wawancara dengan salah satu media, Azwar Anas mengatakan sejak awal ia memimpin, yang pertama kali ia upayakan adalah reformasi birokrasi.
Namun menurut Bupati Banyuwangi tersebut, hal itu tidaklah mudah. Tantangan tetap saja ada, terutama wilayah Kabupaten Banyuwangi yang cukup luas dan basis mayoritas penduduknya berada di pedesaan.
Anas menjelaskan ada beberapa masalah seperti, jarak tempuh antar kecamatan yang sangat berjauhan. Belum lagi soal medan yang sulit ditempuh. Namun, dari situasi tersebut bupati Azwar Anas dapat memperoleh terobosan menarik untuk daerahnya.
Untuk mendorong perubahan, Azwar Anas memperkuat basis teknologi informatika. Azwar Anas mewujudkannya dalam bentuk program smart kampung. Smart kampung merupakan program pengembangan desa secara terintegrasi dengan memadukan teknologi Informatika (IT).
Smart kampung sangat bernilai positif, warga dibiasakan untuk dapat mengakses pelayanan publik berbasis IT. Dengan demikian, semua urusan berbagai macam administrasi kependudukan cukup diurus lewat balai desa saja menggunakan IT.
Smart kampung sendiri meliputi tujuh aspek yang semuanya berbasis informasi pada tingkat balai desa. Tujuh aspek tersebut adalah pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pengentasan kemiskinan, dan informasi hukum.
Semua hal dalam smart terpusat pada tingkat desa. Jadi program itu dapat menembus jarak dari kampung ke pusat kota. Segalanya kini bisa diurus di balai desa. Pembuatan segala administrasi kependudukan cukup diurus sampai di balai desa saja. Selanjutnya balai desalah yang meneruskan berkas ke tingkat yang lebih tinggi.
Pemberdayaan produk dalam masyarakat juga dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi dengan orientasi untuk mencoba mendorong para warga pedesaan mulai membuka pasar online. Pemkab telah menyediakan ruang pemasaran bersama yaitu banyuwangimall.com.
Selain itu penerapan e-goverment juga dapat dilihat pula pada program e-audit. E-audit merupakan inovasi baru untuk melakukan audit secara terintegrasi. Untuk melakukan monitoring terkait anggaran dan pembangunan di pedesaan, Pemkab Banyuwangi juga e-village budgeting dan e-village monitoring. Dengan adanya program tersebut pemkab akan mudah mengawasi sistem penganggaran di tingkat desa. Hal tersebut sangat berpengaruh pada peningkatan akuntabilitas anggaran di tingkat desa.
Lanjut untuk masalah kepegawaian atau aparatur sipil, Azwar Anas juga mengeluarkan sebuah sistem jitu yang bernama e-kinerja. Sistem tersebut merupakan sistem kepegawaian terpadu yang dapat menentukan pengawasan sampai aktifitas pegawai. E-kinerja sangat efektif untuk mengetahui bagaimana etos kerja yang dimiliki para pegawainya. Para pegawai juga akan digaji berdasarkan kinerja yang mereka lakukan.
Semenjak dipimpin oleh Azwar Anas Banyuwangi telah optimal menerapkan sistem e-goverment. Selain mengubah wajah birokrasi yang kaku dan usang. Penggunaan e-goverment tersebut sangat efektif dan efisien.
Selain itu, pemerataan jaringan internet telah dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi. Saat ini sudah ada sekitar 120 desa sudah dialiri serat fiber optik. Untuk menopang percepatan teknologi tersebut Anas juga mewajibkan di setiap balai desa menyediakan fasilitas wifi atau Internet nir-kabel yang dianggarkan melalui APBDes.
Jumlah total spot wifi seluruh Banyuwangi sendiri, sekarang sudah mencapai 1.500 titik. Azwar Anas melakukannya dengan menggandeng PT. Telkom.
Upaya mendorong warga melek IT menjadi kunci keberhasilannya dalam di Banyuwangi. Maka dari itu Azwar Anas terus-menerus mengembangkan IT untuk diterapkan dalam pemerintahan dan warganya.
Ikuti tulisan menarik aan setiaji lainnya di sini.
