Mengingat sedang “rame”nya proses pelaksanaan Pilkada Walikota Tanjung Pinang, Kepri periode 2018 – 2023, ada baiknya penulis menyampaikan catatan pendek tentang peluang peluang peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk jadi bahan renungan walikota terpilih nantinya.
Ada banyak faktor terhadap tinggi atau rendahnya sumber (PAD) suatu wilayah administrative (kabupaten, kotamadya atau provinsi).
Menurut kajian Indrajati Hertanto dan Jaka Sriyana (Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta) bahwa jumlah industri, penduduk, dan pendapatan domestik bruto (PDB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Sektor Industri
Dari sektor industri manufaktur, cukup “mengejutkan,” dimana sub-sektor makanan dan minuman adalah penyumbang terbesar PDB, diikuti oleh usaha percekatan. Ini untuk skala nasional.
Untuk skala daerah, di banyak kabupaten dan kotamadya, hampir sama saja, Cuma pelakunya adalah industri menengah bawah, dan tentu saja rumah tangga.
Kasus Kabupaten Badung, Bali, dari Rp2,5 Triliun PAD, sekitar 70% berasal dari retribusi pajak Hotel, restoran (makanan) dan akomodasi wisata.
Peningkatan PAD Tanjung Pinang
Angka PAD kota Tanjung Pinang, Kepri tahun 2017 adalah Rp151,6 Milyar dengan sumber dari pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi pajak daerah (tanpa diketahui dari sektor apa).
Dalam kontek wisata, ada persamaan antara Kabupaten Badung (Bali) dan Kotamadya Tanjung Pinang (Kepri), sehingga menarik untuk dibandingkan.
Persamaannya, yaitu sama sama destinasi wisata internasional. Perbedaannya, PAD Badung jauh lebih besar dibandingkan dengan PAD Tanjung pinang. Besarnya sekitar 20 kali.
Kenapa PAD Tanjung Pinang kalah jauh? Padahal Tanjung Pinang lebih “unggul” dari segi strategis (dekat Singapura dan Malaysia).
Sebenarnya dengan pandangan kasat mata, terlihat bahwa sub-sektor makanan dan minuman (kuliner) masih belum dikelola dengan baik. Belum ada “brand” makanan dan minuman yang berkualitas dunia, sehingga bisa disuguhkan dan jadi buah tangan para tamu.
Makanan yang ada masih dengan kualitas pengelolaan tak beranjak secara tradisional dan kampung. Sepertinya jauh dari standarisasi dan “quality assurance.” Penikmatnyapun orang orang kampung dengan selera kampung.
Selain kuliner, sub-sektor yang belum diperhatikan adalah akomodasi wisata. Di Bali, dan bahkan Jakarta (jalan Jaksa), ada penginapan murah yang langsung dikelola oleh masyarakat. Bisnis semacam ini bukan hanya bisa jadi sumber PAD, tapi juga pekerjaan bagi warga.
Tak perlu berpikir yang “wah,” dengan konsep di atas kertas seperti mendatangkan investor manca negara. Padahal kita tau, bagaimana investor mau datang, kalau listrik saja hidup mati ? (silahkan baca tulisan saya “PLN Sindrom:” https://healthanddynamic.blogspot.com/2017/11/pln-sindrom.html ).
Terakhir, selamat kepada calon calon walikota Tanjung Pinang, Kepri yang akan ikut Pilkada tahun 2018. Siapapun yang terpilih, hasil kerja nyata anda sangat ditunggu oleh rakyat.
Ikuti tulisan menarik Tanza Erlambang lainnya di sini.
