Negara harus hadir untuk memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, itulah sejatinya tugas dibentuknya negara. Kalau konteks kesejahteraan terlalu sulit untuk dijangkau, tugas negara selanjutnya adalah meringankan beban rakyat yang kian hari kian melarat. Tapi, sebagai tujuan bersama, maka kesejahteraan harus dikerjakan secara bersama-sama pula, dan semangat itulah yang sepertinya dibawa oleh Puan Maharani, sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang secara langsung bertanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hajat hidup hidup orang banyak, terutama kesejahteraan dan kemakmuran.

Kita bisa melihat bagaimana inovasi dan kreasi program yang berada di bawah koordinasinya tak bisa dibilang sebelah mata. Kerja dalam satu koordinasi bersama Puan mulai menemukan “arah” yang jelas. Puan juga begitu cekatan dalam mengeksekusi instruksi Presiden, bahwa seluruh Bantuan Sosial atau Bantuan Pemerintah harus dalam bentuk non-tunai dan terintegrasi dalam satu kartu sehingga pemerintah mudah untuk mengontrol, mengecek, dan mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

Setelah melalui beberapa kali rakor (rapat koordinasi) berjenjang sejak tingkat eselon I hingga tingkat Menteri, kemudian lahirlah Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT), yang merupakan konversi sebagian dari program Beras Sejahtera (rastra).

Draft penyalurannya pun tinggal menunggu tanda tangan Presiden dalam bentuk Perpres. Sehingga dengan Perpres tersebut, program BNPT akan segera efektif untuk direalisasikan secara utuh.

Pemerintah kemudian mulai melakukan penyaluran Bantuan Pemerintah Non Tunai (BNPT) pada 2017 dengan konsep one payment yang rencananya akan menyasar 1,4 juta rumah tangga sebagai Kelompok Penerima Manfaat (KPM), yang data nama dan alamatnya bersumber dari Basis Data Terpadu (DBT). Untuk tahap awal akan disalurkan terhadap penerima di 45 kota dan 6 kabupaten. Bantuan non-tunai ini berbentuk kartu yang bisa digunakan pada beberapa Bank yang tergabung dalam Himbara dengan jumlah bantuan sebesar 110.000/bulan, langsung masuk ke rekening masing-masing penerima.

Puan ingin memastikan, bahwa semua tahap yang dilakukan dalam persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dapat berjalan dengan baik dan dipertanggung-jawabkan.

Tentu saja agak berlebihan ketika menilai kesejahteraan dalam bentuk bantuan seperti itu, tapi bagaimanapun negara harus tetap hadir untuk membantu. Puan menyadari akan hal itu, sehingga dalam konteks “mendekatkan” dengan kesejahteraan, Puan ingin memastikan kehadiran negara melalui program-program yang menyasar langsung pada rakyat menengah ke bawah. Itu poin pentingnya, sebab bagaimanapun, negara tetap bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan bantuan kepada rakyatnya.

Dalam konteks ini, kita bisa menilai sosok Puan dan kinerjanya sebagai Menteri Koordinator sangat responsif dan cekatan, terutama berkaitan dengan program untuk kesejahteraan rakyat. Kinerja Puan secara kelembagaan patut menjadi contoh bagi kementerian lain untuk dapat mensinergikan dan bekerjasama, bahu-membahu untuk membangun dan menyejahterakan rakyat Indonesia.

Setidaknya, ikhtiar menyejahterakan rakyat yang begitu getol dikerjakan Puan adalah bagian tak terpisahkan dari upaya untuk menghadirkan negara di tengah-tengah rakyat.

Ikuti tulisan menarik Samsul Khairuman lainnya di sini.