Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Sebuah daerah, jika angka kemiskinannya masih tinggi berarti ada yang salah dengan pemerintahnya. Sebaliknya, jika angka kemiskinanya rendah, berarti pemerintah setempat telah berhasil menjalankan roda pemerintahannya.
Dalam artikel ini, penulis akan menyorot satu daerah yang katanya memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah, tetapi rakyatnya masih banyak yang miskin. Yang katanya berhasil memajukan daerahnya, ternyata berdasarkan data statistik, sangat memprihatinkan dalam urusan mengentaskan kemiskinan di daerahnya.
Daerah yang saya maksud adalah Provinsi Sumatra Selatan. Meski menjadi provinsi terkaya ke-5, tetapi termiskin ke-10 di Indonesia. Padalah seharusnya kalau memang menjadi terkaya ke-5, tingkat kemiskinannya pun harusnya ke-5 dari bawah.
Mengutip dari radar-palembang.com, ada yang unik memang terkait data jumlah penduduk miskin yang ada di provinsi Sumsel. Antara data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Sumsel), berbeda.
Menurut data BPS Sumsel, jumlah penduduk miskin di Sumsel dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Sedangkan menurut data Bappeda Sumsel, justru naik.
Perbedaan mencolok atas data penduduk miskin ini, terlihat pada pendataan sepanjang 2015. Data Bappeda Sumsel mencatat pada 2015, terjadi peningkatan 14,25 persen. Sementara BPS, menurun sebanyak 33.102 orang per September 2015 atau menjadi 13,77 persen dari total penduduk.
Pemprov Sumsel mengklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan di Sumsel tersebut dengan melakukan pengembangan program inovatif berbasis data terpadu, by name by addres. Bahkan Pemprov Sumsel mengklaim bersama-sama dengan pemerintah kabupaten dan kota akan terus mengembangkan program inovatif berbasis data terpadu tersebut.
Saat itu, melalui program tersebut, Pemprov Sumsel berharap angka kemiskinan di Sumsel terus menurun. Bahkan Alex Noerdin selaku Gubernur Sumsel menargetkan angka kemskinan di tahun 2016 turun menjadi 12,75 persen.
Tetapi, target itu tidak pernah berhasil. Tahun 2016, angka kemiskinan di Sumsel masih di angka 13,39 persen. Bahkan sampai September 2017, angka kemiskinan di Sumsel masih di atas 13 persen, tepatnya 13,10 persen.
Masih tingginya angka kemiskinan di Sumsel tersebut, mengindikasikan adanya kesalahan dalam pemerintahan Alex Noerdin. Entah Alex Noerdin nya yang tidak memahami cara penyelesainnya, atau tidak bisa mengontorol aparat pemerintah untuk memecahkan persoalan itu. Atau bisa jadi Alex Noerdin acuh terhadap persoalan kemiskinan di Sumsel, karena terlalu sibuk memikirkan kemenangan pada pemilihan gubernur selanjutnya.
Sebagaimana diketahui, Pemprov Sumsel akan mengadakan Pilkada pada tahun 2018. Karena Alex Noerdin mengusung anaknya, yaitu Dodi Reza Alex sebagai calon gubernur, dipastikan sejak beberapa tahun terkahir Alex Noerdin sudah lebih memfokuskan diri untuk memenangkan anaknya.
Karena itu, tetap tingginya angka kemiskinan di Sumsel dipastikan karena tidak lagi menjadi program prioritas Alex Noerdin. Sejak periode keduanya memimpin Sumsel, program prioritasnya adalah menyiapkan sang anak untuk menggantikan dirinya.
Padahak sudah menjadi amanat undang-undang, sebagai seorang kepala daerah harus bisa mengatasi berbagai persoalan daerahnya, dalam hal ini kemiskinan yang masih menyelimuti warga Sumsel.
Ikuti tulisan menarik Susi Alawiyah lainnya di sini.
