Balada Keadilan Jero Wacik (Bagian 1) - Analisa - www.indonesiana.id
x

James Tampubolon SH MH

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Balada Keadilan Jero Wacik (Bagian 1)

    Dibaca : 2.921 kali

    Mantan Menteri Jero Wacik (JW) tampak segar, ceria dan tak hentinya melempar senyum. Sedikitpun tak terpancar beban, kebencian apalagi dendam dari wajahnya. Dia tampak masih energik dan penuh vitalitas. Maka rasa penasaran tak lekang dari benakku saat pertama kali bertemu dengannya di ruang pengunjung Lapas Suka Miskin, Bandung, beberapa waktu lalu. Tuntutan tugas akademik dari kampus memaksa saya untuk menyisihkan waktu untuk melakukan wawancara guna melengkapi penelitian tentang kasus yang sedang menjeratnya.

    Dengan tetap menahan rasa penasaran, saya mengajukan beberapa pertanyaan seputar hukum untuk mengkonfirmasi beberapa temuan dari hasil penelitianku. Maka tersingkaplah kronologi kasus yang kini menjeratnya. Bersamaan dengan itu, semakin kentara aroma “pemaksaan” atau sering disebut dalam media “kriminalisasi” dalam kasus yang membuatnya harus tinggal di Lapas Suka Miskin. Saya akan uraikan dengan bahasa sederhana.

    Dua Kali Tersangka

    Awalnya JW ditetapkan sebagai tersangka menjelang penghujung tahun 2014 dengan tuduhan “melakukan pemerasan terhadap anak buah di Kementerian ESDM”. Secara hukum dirumuskan “melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor”. Rupanya KPK tidak mampu menghadirkan bukti-bukti tambahkan untuk menguatkan bukti-bukti permulaan yang diklaim telah dimiliki. Semua saksi, termasuk saksi kunci yang diperiksa KPK membantah pernah diperas oleh JW. Maka tuduhan itupun menguap begitu saja, namun telah meninggalkan sebuah pertanyaan krusial tentang keadilan. Sayangnya KPK tidak berhenti dan mengakui kekilafan.

    Sadar bahwa tuduan “pemerasan” tak memiliki alat bukti kuat, KPK bergerak ke tuduhan lain. Di awal tahun 2015, JW ditetapkan lagi sebagai tersangka dengan tuduhan menyalahgunakan DOM (Dana Operasional Menteri) saat menjabat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (2008-2011). Secara hukum dirumuskan sebagai penyelewengan wewenang dan melanggar Pasal 2 atau 3 UU Tipikor.

    Terlepas dari kejanggalan-kejanggalan dari segi analisis hukum terhadap kasus ini yang sebagian telah diuraikan dalam artikel sebelumnya, tuduhan penyalahgunaan DOM tersebut terasa sangat ironis. Bagaimana mungkin seorang pejabat yang berurusan dengan uang triliunan rupiah tergoda untuk menyelewengkan uang bernominal ratus juta. Dalam bahasa sehari-hari DOM itu bisa kita ibaratkan uang receh jika dibandingkan dengan besaran anggaran dan nilai-nilai proyek yang ditangani JW selama menjabat menteri. Sebagai gambaran saja, JW ketika menjabat menteri ESDM berhasil merenegosiasikan harga jual gas Tangguh ke Fujian-Tiongkok dari US$ 3,35 per mmbtu menjadi sekitar US$ 8 per mmbtu. Orang yang memahami seluk bentuk perdagangan gas akan paham betapa besarnya nilai tambah yang dipersembahkan JW untuk kas negara berkat renegosiasi tersebut, yakni Rp. 250 triliun. Kemudian apakah kita masih percaya bahwa tokoh seperti ini tergoda untuk menyelewengkan uang bernilai ratusan juta rupiah?

    Balada Keadilan 

    Kejanggalan-kejanggalan lain dalam kasus JW akan terlalu panjang jika diuraikan dalam satu artikel di media massa. Maka saya tertarik untuk menuntaskan rasa penasaran yang disinggung di awal tulisan ini.

    Setelah mengetahui secara lebih detail keseharian JW di Lapas Suka Miskin, saya menarik kesimpulan bahwa JW benar-benar paham bahwa dirinya tidak bersalah. Karena itu dia tidak memiliki beban. Dia menghabiskan waktunya dengan bercocok tanam, berolah raga dan menulis. Aktifitas-aktifitas seperti ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang tak memiliki beban moral. Secara psikologis, tidak mungkin seseorang yang berpura-pura tak bersalah dapat hidup di tempat terasing (penjara) dengan penuh vitalitas, energik dan terus menebar inspirasi kehidupan. JW dapat terus menikmati hidup apa adanya dalam bilik sempit penjara dengan fasilitas sangat minim karena tidak memiliki beban kesalahan dalam dirinya. He has nothing to loose. Tapi, tampak jelas juga bahwa semua lakon kehidupan yang dijalani JW tersebut adalah sebuah seruan sekaligus harapan akan keadilan dapat tegak lagi. Jika dilihat dari perspektif sastra, JW seakan melantumkan balada indah dalam hidupnya kendati banyak nada-nada sumbang di sekitarnya. Sebuah balada keadilan yang layak terus diabadikan.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.









    Oleh: Napitupulu Na07

    2 hari lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 132 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.