Demokrasi terpimpin baru dimulai sejak terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden keenam di tahun 2004 silam. Ya, untuk pertama kalinya bangsa Indonesia memilih Presiden secara langsung oleh rakyat tanpa melalui Sidang Paripurna MPR Republik Indonesia.
Awal sejarah baru sistem politik Tanah Air dalam berdemokrasi menuju bangsa besar dan maju untuk puluhan tahun kedepan, hal ini terlihat dimana bangsa Indonesia mampu menerapkan sistem demokrasi modern seperti yang sudah dilakukan Negara Paman Sam, Amerika Serikat.
Ganti Presiden maka berganti pula kebijakan politiknya, lain SBY tentu lain pula Joko Widodo. Sebagai Negara besar kepulauan beberapa strategi pembangunan merupakan hasil estafet dari pemerintahan sebelumnya. Sehingga, hasil rumusan dan rancangan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya merupakan hasil karya pemikiran serta kerja keras SBY dalam empat tahun terakhir.
Selama pemerintahan 10 tahun SBY, begitu banyak perubahan signifikan dalam bidang infrastuktur. Oleh sebab itu, jangan lah kita melupakan sejarah akan keberhasilan Presiden RI ke 6 tersebut dalam pembangunan berbagai macam aspek di tanah air.
Proyek-proyek yang belum selesai karena berakhirnya massa jabatan ketua Pembina Partai Demoktrat tersebut memudahkan pemerintahan Jokowi-Jk untuk kemudian diteruskan hingga beroperasi dan hanya meresemikannya bukan merancang pekerjaan tersebut tetapi hanya melanjutkan pekerjaan tertunda dari SBY ke era Presiden Jokowi.
Sebut saja pembangunan jalur ganda KA (double track) Medan-Bandara Internasional Kuala Namu, status groundbreaking. Ini bukan proyek kecil, karena nilai investasinya mencapai Rp 878 miliar. Dimana masing-masing persantese terbagi dalam hal konstruksi 10 persen, lahan 100 persen. Siap groundbreaking kuartal IV-2014.
Begitu pula dengan pembangunan jalan tol rute Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi. Tak tanggung-tanggung proyek ini memakan dana cukup besar dari investor yakni bernilai investasi Rp 5,25 triliun. Ruas Kuala Namu-Tebing Tinggi, setelah Perpres percepatan pembangunan jalan tol Sumatera terbit: konstruksi 0 persen, lahan 80 persen. Dan masih banyak lainya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu di halaman ini.
Oleh sebab itu, sebagai bangsa besar harus senantiasa meluruskan niat untuk mengenang akan jasa-jasa bapak Nasional-Religius ini, baik sudah purna tugas maupun untuk anak cucu kita nantinya. Jadi jangan terbelengu dengan berita-berita bohong akan keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK dalam hal infrastruktur, karena semua itu buah dari kelanjutan program-program Susilo Bambang Yudhoyono dalam mempin Indonesia selama dua peride yakni 10 tahun.
Sikap kritis dan kritik memang harus kita kedepankan terhadap pemerintahan Jokowi-Jk yang hanya mementingkan satu kelompok dan satu partai yaitu PDI Perjuangan. Bisa kita pahami, posisi SBY dengan Jokowi sangat jauh berbeda. SBY sebagai Jenderal bintang empat, sedangkan Jokowi hanya Sipil pengusaha mebel yang kemudian ditugaskan oleh Ketua Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), Megawati Soekarno Putri. Dimana tugas dari seorang Petugas Partai yaitu untuk patuh dan taa kepada Ketua Partai. Sebabnya, siapapun dan dari partai apapun Presidennya, adalah dalam rangka kebaikan dan perbaikan terus menerus dalam kehidupan berbangsa dan negara.
Diperlukan pandangan dan penilaian yang fair dan obyektif bahwa mereka para Presiden tersebut juga masing-masing memiliki prestasi dan sumbangan besar bagi kemajuan dan peradaban bangsa Indonesia. Maka sangat tidak elok bila ada pandangan bahwa perjalanan bangsa Indonesia hingga kini hanya karena prestasi dan jasa satu dua orang Presiden saja.
Ikuti tulisan menarik Sapto lainnya di sini.
