Presiden RI ketujuh Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menggratiskan tol yang menghubungkan pulau Jawa dan Madura. Keputusan tersebut juga diiringi komentar Jokowi yang seakan menutup mata atas jasa pemimpin sebelumnya. Jokowi mengatakan, Suramadu dibangun dimasa pemerintahan Megawati, diresmikan oleh SBY, dan digratiskan oleh Jokowi.
Apa yang disampaikan Jokowi itu tentu merupakan penyesatan sejarah yang tak elok disampaikan oleh seorang kepala negara. Pengratisan tol Suramadu akhirnya ditangkap publik bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan mendulang suara di Pemilu 2019. Padahal secara hakekatnya, pembangunan ditujukan untuk kepentingan umum bukan kepentingan politis semata.
Dalam UUD 1945, pembangunan bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa.
Pembangunan nasional merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalm upaya pembangunan yang berkesinambungan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana dan menyeluruh.
Selain itu, sebagai bagian dari masyarakat global tentu kita juga harus menyamakan visi terkait pembangunan berkelanjutan. Dimana prinsip dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan generasi masa depan.
Sedikit penjelasan, Suramadu dimulai pada era pemerintahan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri. Dengan alokasi anggaran yang minim, bisa dikatakan pembangunannya tersendat alias “mangkrak”. Dimasa pemerintahan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pembangunan tol Suramadu dilanjutkan dan dituntaskan.
Terkait berbayar atau gratis, ini tentu debateble. Dalam hitung-hitungan ekonominya, pembangunan sebuah jalan tol tentunya memerlukan biaya perawatan. Berbeda jika hitung-hitungannya adalah suara untuk pemilihan di Pilpres 2019. Namun, akan lebih menarik jika Jokowi juga menggratiskan tol termasuk yang ada di Pulau Jawa agar benar-benar terkesan mementingkan rakyat, bukan hanya sekedar pencitraan menjelang pemilu saja.
Jokowi mungkin lupa, kebijakan penggratisan jalan tol Suramadu akan berdampak secara ekonomi terhadap pelabuhan dan masyarakat pesisir Madura. Begitu juga dampak yang ditimbulkan secara sosial dan budaya. Padahal pembangunan Suramadu dulunya tidak hanya menghitung masalah dampak ekonomi, tapi juga menghitung dampak sosial budaya bagi warga Madura yang taat akan agama dan adat istiadat.
Jokowi mungkin juga lupa esensi pembangunan nasional. Seolah-olah, dalam masa pemerintahannya sajalah Indonesia ini baru dibangun. Pernyataan Jokowi itu tentunya menyakiti perasaan masyarakat Indonesia yang pernah merasakan pembangunan di masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, Habibie, Gusdur, dan SBY. Klaim pembangunan Jokowi akhirnya memperlihatkan kualitas kepemimpinannya.
Ikuti tulisan menarik Amran lainnya di sini.
