Posisi Politik Menjadi Alat Kekuasaan - Analisa - www.indonesiana.id
x

yoyo tuna

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Posisi Politik Menjadi Alat Kekuasaan

    Dibaca : 447 kali

    Menjadi seorang politikus merupakan pilihan hidup seseorang untuk pengabdiannya kepada Negara. Karena politik membutuhkan seni dalam memberikan dukungan dan suara pemilih untuk duduk di kursi jabatan Negara.

    Semua berbagai fasilitas negara tentu didapatkan bagi seorang politikus, kekuasaan pun sudah pasti direbut. Apalagi, politik bukan hanya kompetisi untuk menguji siapa baik siapa buruk, apalagi menguji kebenaran. Realitas pertarungan politik juga bukan soal kebajikan atau kebijakan, mereka yang mendapatkan suara lebih banyak dalam pemilu itulah pemenang.

    Kebajikan dan kebenaran kurang penting jika itu tidak memenangkan pemilu. Pemilu dimenangkan dengan mengolah atau merekayasa psikologis pemilih, membentuk persepsi  dan emosi pemilih. Politisi yang menang pada akhirnya adalah figur yang mampu menangkap emosi pemilih dan persepsi publik.

    Terlebih di zaman digitalisasi seperti sekarang ini, kaum muda atau sering disebut kaum milenial lebih kritis dalam ber media sosial mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah saat ini. Berbagai situasi realitas (fakta) pun lebih obyektif dan tidak terlalu penting dalam perdebatan sebuah opini populer. Emosi, persepsi, dan keyakinan personal lebih menentukan realitas.

    Di era politik post-truth sangat mudah menyusun data, memilih fakta atau mengambil kesimpulan untuk membenarkan realitas apapun yang diinginkan. Perdebatan soal realitas, fakta, atau kebenaran dalam politik berkelindan dengan sikap reaksioner, prasangka, analisis konspiratif, dan pembenaran sepihak.

    Belajar dari kasus-kasus baru ini di tahun 2018, hampir 100 Kepala Daerah dan Anggota DPRRI/DPRD terjerat korupsi. Baik dari persoalan suap perizinan, hingga pemakaian anggaran tidak semestinya.

    Hal ini disebabkan mahalnya biaya politik dengan gaya hidup glamor para kader parpol yang hight class.

    Tak heran, beberapa hari belakangan hampir tiap hari kita menyaksikan berita tertangkapnya kader parpol diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang cukup menyita perhatian publik.

    Dari 100 pejabat Negara yang ditahan cukup mengagetkan banyak berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Golkar. Banyak berspekulasi, hal ini terjadi lemahnya kaderisasi parpol, terutama soal komitmen dalam pemberantasan korupsi.

    Meski begitu, kader-kader elit yang berada di struktural inti seperti Ketua Umum, Sekjen kerap berkilah bahkan sesumbar telah menjalankan  beberapa kebijakan dalam pembinaan kader baru sebelum turun ke duna politik khusunya untuk jabatan Kepala Daerah.

    Sedikit melihat kebelakang, sejak ditangkapnya Kepala Daerah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh, Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Zumi Zola dan kepala daerah sekelas Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra menikmati hasil kejahatan korupsi.

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.











    Oleh: Admin

    5 hari lalu

    Digeser Suplayer Telur Kabupaten, Peternak: Pak Bupati, Beri Kami Kesempatan

    Dibaca : 1.089 kali

    Tuban - Belum selesai polemik soal beras berkutu di program BPNT, kini muncul suplayer yang mengatasnamakan diri suplayer kabupaten. Tak ayal, kehadiran suplayer telur kabupaten inipun menggeser peternak lokal. Adalah Sahli, Peternak Ayam Petelur di Desa Pongpongan Kec. Merakurak yang mengeluhkan tak lagi bisa ikut menyuplai telur dalam program BPNT. Pasalnya, e-warong sembako di desanya sudah memiliki suplayer baru yang ditunjuk dari kabupaten. Akibatnya, Sahli kehilangan pangsa pasar terdekat yang ada di desanya. "Katanya sudah ada suplayer baru dari kabupaten yang bertugas menyuplai telur di program BPNT, jadi e-warong sekarang tidak lagi ambil telur dari saya" terang Sahli saat di temuai di kandangnya, Kamis, 21/05/2020. Sahli menuturkan, peternak ayam petelur yang ada di desanya sebenarnya cukup merasakan dampak ekonomi dari program andalan Jokowi ini. Ia dan teman-temannya tidak perlu jauh-jauh mencari pangsa pasar untuk telur yang dihasilkan dari kandangnya. Selain itu, harga jualnya juga relatif setabil dan kompetitif. Namun semenjak kehadiran suplayer kabupaten ini, ia terpaksa harus mencari pangsa pasar baru. "Dulu telur tidak pernah keluar dari desa karena diambil Agen BPNT, sekarang saya terpaksa jual telurnya ke tengkulak meski harganya lebih murah" terang pemuda yang sudah menggeluti peternakan unggas sejak 5 tahun terakhir ini. Terpisah, Aripin, peternak ayam petelur di desa yang sama juga menyayangkan masuknya suplayer baru dari luar desa. Menurutnya, supplier kabupaten ini makin menambah derita peternak ayam petelur yang beberapa bulan terakhir ini mengalami guncangan harga akibat beredarnya telur yang diduga HE. Jika hadirnya suplayer luar di BPNT Desa Pongpongan ini adalah kebijakan Bupati, Arifin meminta agar kebijaka itu dievaluasi. "Mohon Pak Bupati bisa melindungi peternak lokal. Beri kami kesempatan untuk menyuplai telur di desa kami" pinta Arifin. Untuk diketahui, adanya komoditi telur dalam program BPNT ini telah memantik semangat warga desa mencoba peruntungan dalam bidang perunggasan. di Desa Pongpongan sendiri, saat ini terdapat 5 kandang ayam petelur milik warga. Dua diantaranya merupakan kelompok binaan dari PT. Semen Indonesia. Diperkirakan, tahun ini juga akan muncul lagi peternak-peternak baru yang menggeluti peternakan ayam petelur. Hal ini diketahui dari banyaknya usulan peternakan unggas dari kelompok masyarakat yang yang masuk melalui program CSR Semen Indonesia tahun 2020 untuk Desa Pongpongan (tro/id).