Menjadi seorang politikus merupakan pilihan hidup seseorang untuk pengabdiannya kepada Negara. Karena politik membutuhkan seni dalam memberikan dukungan dan suara pemilih untuk duduk di kursi jabatan Negara.
Semua berbagai fasilitas negara tentu didapatkan bagi seorang politikus, kekuasaan pun sudah pasti direbut. Apalagi, politik bukan hanya kompetisi untuk menguji siapa baik siapa buruk, apalagi menguji kebenaran. Realitas pertarungan politik juga bukan soal kebajikan atau kebijakan, mereka yang mendapatkan suara lebih banyak dalam pemilu itulah pemenang.
Kebajikan dan kebenaran kurang penting jika itu tidak memenangkan pemilu. Pemilu dimenangkan dengan mengolah atau merekayasa psikologis pemilih, membentuk persepsi dan emosi pemilih. Politisi yang menang pada akhirnya adalah figur yang mampu menangkap emosi pemilih dan persepsi publik.
Terlebih di zaman digitalisasi seperti sekarang ini, kaum muda atau sering disebut kaum milenial lebih kritis dalam ber media sosial mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah saat ini. Berbagai situasi realitas (fakta) pun lebih obyektif dan tidak terlalu penting dalam perdebatan sebuah opini populer. Emosi, persepsi, dan keyakinan personal lebih menentukan realitas.
Di era politik post-truth sangat mudah menyusun data, memilih fakta atau mengambil kesimpulan untuk membenarkan realitas apapun yang diinginkan. Perdebatan soal realitas, fakta, atau kebenaran dalam politik berkelindan dengan sikap reaksioner, prasangka, analisis konspiratif, dan pembenaran sepihak.
Belajar dari kasus-kasus baru ini di tahun 2018, hampir 100 Kepala Daerah dan Anggota DPRRI/DPRD terjerat korupsi. Baik dari persoalan suap perizinan, hingga pemakaian anggaran tidak semestinya.
Hal ini disebabkan mahalnya biaya politik dengan gaya hidup glamor para kader parpol yang hight class.
Tak heran, beberapa hari belakangan hampir tiap hari kita menyaksikan berita tertangkapnya kader parpol diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang cukup menyita perhatian publik.
Dari 100 pejabat Negara yang ditahan cukup mengagetkan banyak berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Golkar. Banyak berspekulasi, hal ini terjadi lemahnya kaderisasi parpol, terutama soal komitmen dalam pemberantasan korupsi.
Meski begitu, kader-kader elit yang berada di struktural inti seperti Ketua Umum, Sekjen kerap berkilah bahkan sesumbar telah menjalankan beberapa kebijakan dalam pembinaan kader baru sebelum turun ke duna politik khusunya untuk jabatan Kepala Daerah.
Sedikit melihat kebelakang, sejak ditangkapnya Kepala Daerah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh, Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Zumi Zola dan kepala daerah sekelas Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra menikmati hasil kejahatan korupsi.
Ikuti tulisan menarik yoyo tuna lainnya di sini.
