Tahun Politik, Susah Bedakan Hoaks atau Tidak - Analisa - www.indonesiana.id
x

yoyo tuna

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Tahun Politik, Susah Bedakan Hoaks atau Tidak

    Dibaca : 664 kali

    Maraknya isu penculikan anak beberapa hari belakangan merupakan peristiwa aneh bagi masyarakat. Khususnya bagi orang tua yang membuat mereka menjadi paranoid terhadap orang baru.

    Terlebih, informasi atas kebenaranya masih butuh validasi dari pihak berwenang yang marak beredar di media sosial. Banyak video dan gambar-gambar yang disebar disebut sebagai berita bohong atau hoaks, meski begitu kewaspadaan terhadap orang asing memang perlu diwaspadai bagi anak-anak kita.

    Komnas Perlindungan Anak menghimbau kepada seluruh orangtua harus waspada terhadap berita-berita seperti ini. Jangan anggap kabar yang tersebar di media sosial itu sebagai kebenaran, apabila belum ditemukan (faktanya) dan dinyatakan oleh aparat penegak hukum bahwa itu berita yang sungguh-sungguh.

    Karena ada beberapa video yang peristiwanya diganti judulnya. Namun, Komnas Perlindungan Anak meminta masyarakat tetap waspada terhadap isu-isu atau informasi yang ada di media sosial. Masyarakat harus berhati-hati untuk jangan mudah mempercayai berita tersebut. Supaya tidak merugikan diri sendiri. 

    Motifasi pembuat konten isu penculikan yang viral itu ingin membuat orang resah saja. Oleh sebab itu, peranan aktif dari kepolisian sangat dibutuhkan masyarakat. Terlebih isu tersebut dibuat berlebihan dari penculik yang menginginkan organ tubuh untuk dijual kepada organisasi terlarang di luar sana.

    Hingga kini, masih banyak muncul spekulasi bagi orang banyak. Salah satu pertanyaan yang belum bisa dijawab pihak polisi, apakah memang sudah diketemukan telah terjadi penculikan atau ada organ tubuh anak hasil penculikan yang diperjual-belikan.

    Pada dasarnya, kasus penculikan adalah peristiwa yang sulit dibendung. Bukan hanya oleh negara, tapi bahkan oleh orang tua atau anggota keluarga yang sehari-hari bersama si anak.

    Kalau nanti sudah dinyatakan ada bukti kasus penculikan anak oleh pihak  berwenang yang secara hukum sah ada pelaku dan sebagainya, baru itu bisa dipercayai.

    Permasalahan di era digitalisasi ini sangat sulit membedakan antara informasi akurat mana yang bohong. Katakanlah, tokoh yang dikenal sebagai aktivis HAM saja membuat berita hoaks beberapa waktu lalu. 

    Dengan kecanggihan aplikasi di handphone saja, semua orang dapat dengan mudah mengolah (foto/video) macam-macam untuk jadi materi isu penculikan anak. Apapun motifnya, sebagai orang tua tetap lebih update atas berita-berita penculikan anak.

    Tak aneh, apabila permasalahan seperti ini sering dikait-kaitkan dengan pengalihan isu atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Terlebih, ditahun politik seperti sekarang ini hingga jelang Pemilihan Presiden April 2019 mendatang akan sulit membedakan berita hoaks atau tidak. Karena masing-masing kubu pemenang kampanye memiliki tim yang hebat dalam digitialisasi mengubah video dan gambar yang susah dilacak kebenarannya.

    Meski sudah ada peraturan perundang-undangannya mengenai berita bohong yang terdapat pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih saja ada celah bagi  pelaku kejahatan untuk membuat kegaduhan di tahun politik para pendukung Capres Jokowi-Amin, dan Capres atau Cawapres nomor urut dua, Prabowo-Sandiaga Uno. Jadi cerdaslah dalam Berinternet!


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.









    Oleh: Napitupulu Na07

    2 hari lalu

    Bangun Jutaan Tandon Air Hujan-Padat Karya Tunai, untuk Menambah Cadangan Air Kemarau dan Mengurangi Banjir, serta Dampak Covid 19

    Dibaca : 118 kali

    Pembangunan yang terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi berakibat terjadinya alih fungsi hutan dan ruang terbuka hijau secara masif menjadi: perkotaan, permukiman, areal industri, perkebunan sawit, kawasan pertambangan minerba dan galian C, berbagai sarana transportasi, perladangan berpindah dan lahan gundul kritis terlantar; telah berujung terjadinya banjir-banjir besar di musim hujan,diikuti kekeringan dan kelangkaan air di musim kemarau, serta air kotor / tercemar oleh limbah cair dan sampah yang menyumbat sungai dan drainase sepanjang tahun. Mengatasi masalah ini sekarang pemerintah sedang giat-giatnya membangun banyak bendungan/waduk banjir dan serbaguna bersamaan dengan merehabilitasi hutan dan konservasi lahan (gerhan). Namun upaya gerhan dan bangun waduk-waduk tersebut belum optimal menurunkan debit puncak banjir DPB) yang membesar/meningkat menjadi 5 (lima) kali debit (Q) sebelum alih fungsi tata guna tanah. Untuk mengantisipasi dampak alih fungsi tata guna lahan ini peraturan perundang-undangan terkait Penataan Ruang telah memuat persyaratan prinsip Zero Delta Q (Pertambahan Debit Nol). Tulisan ini menguraikan pentingya menerapkan prinsip Pertambahan Debit Nol ini dengan membuat/membangun jutaan tandon-tandon air hujan di seluruh nusantara; untuk melengkapi dan mengoptilakan upaya yang sedang berjalan tersebut di atas, namun sekaligus dapat menyerap tenaga kerja secara padat karya bagi penduduk yang terdampak pandemi Covid 19.