Al-Makiyun dan Tampang Boyolali - Analisa - www.indonesiana.id
x

SYAHIRUL ALIM

Menulis, Mengajar dan Mengaji
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Al-Makiyun dan Tampang Boyolali

    Dibaca : 420 kali

    Narasi nyinyir dan merendahkan dalam dunia politik itu sudah menjadi hal biasa, bahkan sudah pada level yang “luar biasa”. Masing-masing pihak yang berada dalam barisan kontestan politik, bahkan terkesan sibuk membuat narasi tandingan, guna menangkis berbagai upaya “pelecehan” politik yang dibuat oleh para lawan politiknya. Sulit untuk tidak dikatakan, momen Pilpres kali lebih banyak dibangun berdasarkan asumsi politik, narasi kritis yang merendahkan, atau jargon-jargon populer dalam menyatakan beragam isu politik kekinian yang mungkin sama sekali miskin ide dan hampir luput dari tema besar kepentingan nasional. Tak berlebihan, jika saya katakan, ketika kandidat cawapres Ma’ruf Amin menyebut “Al-Makiyun” dengan maksud menyebut banyaknya pihak yang “saling memaki” tepat setelah gaduhnya ucapan “tampang Boyolali” Prabowo Subianto.

    Bagi seorang kiai seperti Ma’ruf, ungkapan bahasa Arab bisa menjadi hal yang populer walaupun sebenarnya istilah itu diplesetkan. Istilah “al-makiyun” memang sepintas jika diterjemahkan berarti “ahli mekah” atau “orang mekah”, namun serasa pas ketika narasi politik lebih banyak ditunjukkan dengan “saling memaki” oleh berbagai pihak, maka istilah itu diplesetkan kiai asal Banten ini. Memang harus diakui, dunia politik jelang pilpres ini dipenuhi oleh narasi-narasi makian yang saling serang antarkubu bahkan mungkin sudah dalam tahap sangat mengkhawatirkan. Moralitas politik tampaknya hampir tak berlaku, bahkan menjadi sebatas ilusi yang tak mungkin hadir dalam setiap kontestasi politik.

    Menariknya, seloroh nyinyir dan merendahkan ini—terlepas dari apakah itu bercanda atau sengaja—selalu ditanggapi secara berlebihan, bahkan tak heran jika hal sesederhana ini dapat menimbulkan kegaduhan bahkan hingga aksi turun ke jalan. Sepertinya, ada pihak-pihak yang tak pernah merasa puas atau bahkan dendam sehingga harus dapat menggaungkan narasi tandingan, bila perlu lebih sadis dari lawan politiknya. Masing-masing pihak akan menuntut keadilannya sendiri-sendiri, bahkan bila perlu tak perlu rumit-rumit mengikuti aturan birokrasi. Seperti “qishahs” politik, yang membalas segala sesuatunya dengan ungkapan yang sama merendahkan, sama melecehkan, dan mungkin saja bisa lebih menyakitkan.

    Ditengah ekspektasi masyarakat yang sedemikian tinggi terhadap pergantian kekuasaan, sulit rasanya bagi masing-masing pihak kontestan saling menahan diri, kecuali terus menerus terbawa arus dalam lingkaran narasi politik yang menjengkelkan. Lalu, apakah metode membangun narasi politik saling merendahkan ini berdampak bagi peningkatan modal elektabilitas? Saya kira tidak sama sekali, karena elektabilitas sejauh ini hanya dapat ditingkatkan melalui berbagai upaya positif yang saling membangun antarkandidat, sehingga rakyat akan semakin tahu dan yakin siapa sesungguhnya kandidat pilihan mereka. Membangun citra buruk terhadap lawan politik melalui narasi-narasi negatif, jelas tak akan berpengaruh terhadap menurunnya eletabilitas politik, yang ada publik akan lebih waras menilai mana pihak yang memprovokasi dan mana pihak yang tidak.

    Drama politik narasi yang seringkali terjadi belakangan ini, bukan tanpa aktor maupun sutradara. Tak ada sebuah situasi politik yang berjalan spontanitas tanpa “digerakkan” atau tanpa “diarahkan” oleh pihak-pihak tertentu. Seakan masing-masing pihak sudah jauh-jauh hari mengumpulkan amunisi, tinggal soal kapan dan dimana peluru itu dimuntahkan. Uniknya, para pemain drama politik ini masing-masing sudah memiliki tameng penahannya, sehingga setiap amunisi yang ditembakkan, tameng-tameng politik telah dipersiapkan, lengkap dengan serangan balasan yang telah diatur sedemikian rupa. Namun, masalahnya tinggal kita mau mempercayainya atau tidak.

    Kita tak terlampau sulit mengenali beberapa aktor yang seringkali tampil menjalankan skenario politik naratif, karena umumnya orangnya tetap itu-itu saja. Mungkin mereka mengira, bahwa drama politik semacam ini bakal mampu menggenjot elektabilitas, padahal justru sebaliknya malah memperburuk citra bahkan dapat menurunkan tingkat elektabilitas seorang kontestan politik. Itulah sebabnya, sebuah otokritik muncul dari cawapres Ma’ruf Amin dengan menyebut konotasi buruk terhadap mereka-mereka yang memainkan drama politik naratif yang merendahkan pihak lain sebagai ahli maki-maki atau “al-makiyun”.

    Kita tentu saja berharap—sebagaimana keinginan Ma’ruf—agar membangun komunikasi politik secara lebih santun dan baik. Karena disinilah sesungguhnya citra Indonesia sebagai negara yang melek demokrasi semakin dipertaruhkan. Kita tentu tak berharap, dimana indikasi pemberantasan korupsi yang semakin membaik disatu sisi, tetapi justru malah diperburuk bahkan dihambat oleh isu narasi politik negatif yang merusak disisi lainnya. Penting bagi saya, bahwa komunikasi politik yang baik dan berimbang antarberbagai elemen anak bangsa, akan menghilangkan tingkat kecurigaan salah satu pihak, bahkan terbangun suasana kondusif ke arah penguatan demokratisasi politik. Jangan sampai karut marut politik malah menciptakan kondisi baru yang bersifat memecah belah, sehingga yang terjadi justru “pembusukan” politik dan jauh dari harapan besar negara demokratis.

    Munculnya kelompok “al-makiyun” dalam ranah politik justru akan menambah beban demokrasi yang saat ini justru sedang terseok-seok ditapaki negeri kita ini. Politik yang sehat, tentu tidak dibangun atas dasar caci-maki, hujatan, nyinyiran, atau saling merendahkan antarpihak, namun ia harus dibangun atas fondasi kesantunan dalam setiap narasi politik, tetap memandang kesamaan derajat dalam setiap situasi kompetitif, dan membangun citra diri yang positif dalam perspektif persatuan dalam keragaman. Harus disadarkan bagi para elit, dimana Indonesia dengan wujud mayarakat multietnis dan multikultur, tak mudah dipecah belah oleh hal apapun, terlebih hanya oleh frasa-frasa negatif dalam setiap narasinya.

    Jangan sampai kita membuang energi yang sia-sia hanya sebatas meributkan soal bendera atau ungkapan “tampang boyolali” yang tak berarti. Apalagi sampai bupati ikut-ikutan mendemo soal narasi politik negatif sekadar ikut bersolek memanfaatkan aktor dalam drama narasi politik. Masih sangat banyak pekerjaan rumah negara ini yang tak sesederhana mewujud sekadar soal balasan atau tangkisan dalam hal narasi-narasi politik negatif. Jangan pernah melupakan bahwa kita ini berada dalam sebuah negara besar yang tak mungkin terpecah kedalam kelompok-kelompok primordial yang fanatik, apalagi hanya melihat berdasarkan kacamata kuda lalu nabrak-nabrak tak jelas arah tujuannya. Negara besar itu ditakuti dan diakui ketika bersatu, dan akan dipandang rendah dan dipermainkan jika saling berseteru apalagi berkutat menyoal nomor dua atau nomor satu.  


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.










    Oleh: iin anggryani

    3 hari lalu

    Kerakusan Manusia untuk Kekuasaan

    Dibaca : 555 kali

    Salam.. Manusia adalah salah satu makhluk yang di ciptakan Allah yang diberi kesempurnaan berupa kelengkapan akal dan nafsu sehingga beda dengan makhluk lainnya. Bumi adalah tempat hidupnya manusia. Manusia adalah makhluk yang paling unik juga na’if. Manusia pada dasarnya adalah makhluk bersosial, bermasyarakat dan berkelompok. Manusia diciptakan dengan dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan atau di berikan kepada salah satu manusia atau kelompok yang dianggap mampu mengemban tugas tersebut. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dalam kekuasaan atau jabatan. Manusia era sekarang ini berlomba-lomba untuk menduduki wewenang kekuasaan, segala cara mereka lakukan agar bisa mendapatkan posisi itu. Yah karena menurut mereka dengan mampu menduduki wilayah kekuasaan itu merupakan sebuah keistimewaan, kebnaggaan bagi mereka. Mereka tidak tahu berani naik dan berada di posisi itu adalah sebuah tanggungjawab besar yang kelak mereka harus memenuhinya, yang banyak manusia lain bertumpu dan beradu nasib padanya. Tapi kita lihat saja koledornya sekarang ini, banyak manusia yang berada di jabatan sebagai pemimpin daerah, desa bahkan Negara yang lupa akan tugas utamanya, menaungi masyarakat sehingga dengan itu banyak sekali kita lihat sekarang ini pemimpin banyak yang dzolim. Banyak sekarang ini terjadi perang saudara, saling bacok membacok, anak membunuh ayah, kakak membuh adek itu tidak lain motifnya karena berebutan kekuasaan. Memang tidak heran lagi banyak orang bilang dari dulu sampai sekarang kekuasaan dan kedudukan selalu saja menjadi objek yang menarik manusia untuk merebutnya. Banyak sekali kita lihat manusia yang menjadi gila karena haus akan kekuasaan, sehingga apapun cara rela dilakukan demi meraihnya. Kekuasaan memang membuat kita lupa diri dan membutakan hati nurani kita. Kekuasaan terlihat seperti madu dari jauh oleh mata manusia yang haus akannya, yang seketika akan berubah jadi racun apabila kita mendekati dan ada didalamnya. Karena ketika kita berada dalam kekuasaan jelas sekali agama dan ajaran moral, etika akan disingkirkan. Harus kejam itulah senjatanya. Ketika berada dalam kekuasaan, orang yang benar dan luruspun bisa menjadi tersesat, apalagi yang sebelumnya tidak benar. Orang bijak pernah mengatakan “bila ingin hidup dalam kebenaran, maka hindarilah untuk masuk dalam kekuasaan”. Orang-orang yang sudah terpedaya dan sangat haus akan kekuasaan akan rela melakukan apa saja dan mengejarnya bahkan sampai ke ujung dunia sekalipun bahkan rela mengorbankan segala hal. Machiavelli mengatakan pada dasarnya, selalu ada manusia didunia ini yang memiliki ambisi besar untuk berkuasa, dan merealisasikan ambisinya itu dengan berbagai cara. Manusia harusnya dengan kekuasaan itu harus memberikan manfaat dan pelayanan yang baik bagi rakyatnya. Kekuasaan biasanya tergantung dari manusia mana yang memegangnya, kalau orang baik yang memegangnya maka kekuasaan akan digunakan untuk melayani masyarakat sehingga terciptanya kemakmuran, kedamaian, dan keteraturan. Dan sebaliknya kalau orang salah, gila jabatan dan haus akan kekuasaan maka tidak heran lahir semua kehancuran, banyak permusuhan, saling benci dan lain sebagainya. Manusia ketika mendapati sebuah kekuasaan banyak berubahnya, menganggap dirinya yang paling tinggi dari manusia lainnya dan seenaknya memperlalukan yang lainnya. Manggekompo, 18 Januari 2020 I’in Khairudin