Perjalanan Panjang Membangun Infrastruktur - Analisa - www.indonesiana.id
x

Anggito Abimanyu

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Pilihan
  • Perjalanan Panjang Membangun Infrastruktur

    Dibaca : 1.229 kali

    Perjalanan Panjang Membangun Infrastruktur

     

    Oleh: Anggito Abimanyu

    Dosen UGM, Yogyakarta

     

    Pemerintahan Jokowi-JK sangat giat membangun infrastruktur untuk mengejar ketinggalan pembangunan. Di Jakarta saja dalam lima tahun terakhir terjadi aktivitas yang masif pembangunan MRT dan LRT serta pembangunan jalan-jalan baru. Bandara banyak dibangun, jalan tol, jalan negara dan pembangkit listrik dibangun di seluruh Indonesia. Sebagian orang beranggapan bahwa pembangunan infrastruktur yang akhir-akhir ini marak adalah hasil kerja pemerintah yang sekarang.

    Sebenarnya, pembangunan infrastruktur yang sekarang marak adalah kerja maraton sejak pemerintah reformasi pasca krisis moneter tahun 1998. Selama lebih dari 20 tahun sejak krisis 1998 tidak ada infrastruktur utama yang terbangun kecuali tol cipularang, Jakarta-Bandung.

    Sejak pemerintah Abdurahman Wahid, Megawati hingga SBY-JK jilid 1, konsentrasi pemerintahan di bidang ekonomi adalah pertama,  mengembalikan kepercayaan, mengelola utang, pemulihan perbankan, menyediakan program-program sosial. Kedua, mempersiapkan regulasi pemerintahan mulai dari UU Keuangan Negara, UU BI, UU OJK, UU LPS, UU Perbankan, UU BUMN, UU Desentralisasi Fiskal, UU Migas, UU Kelistrikan, UU Kereta Api, UU Lalu Lintas dan berbagai peraturan turunnya.

    Periode pemerintahan SBY-Boediono jilid kedua, pemerintah membuat kebijakan penting mengenai pembebasan tanah, tanah untuk infrastruktur publik, landcapping, BLU Tanah,  penjaminan pembiayaan infrastruktur, melakukan pembebasan tanah dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi, menyehatan fiskal, perimbangan keuangan pusat daerah dan melakukan inklusi sektor keuangan.

    Pemerintahan Jokowi dan JK memetik hasilnya. Peringkat utang meroket hingga mencapai layak investasi sehingga biaya peminjaman sangat murah. Indonesia menjadi tujuan investasi portofolio. Turunnya harga minyak di tahun 2015 adalah berkah bagi keuangan negara. Pemerintah memperoleh rejeki nomplok berupa saving dari subsidi BBM dan dialokasikan untuk modal membangun infrastrukrur baik melalui APBN maupun BUMN.

    Masalah pembebasan tanah juga sudah mulai disiapkan setelah periode SBY-Boediono. Yang paling sulit adalah proses pembebasan jalan tol trans Java dari Jakarta ke Surabaya.  Konsesi tanah di sepanjang lebih dari 1000 km tersebut telah dibagi-bagikan di zaman Orde Baru kepada pihak-pihak tertentu. Pada waktu diminta membangun, pada umumnya pemilik konsesi tidak mempunyai kemampuan pembiayaan.

    Pembangunan jalan tol tersebut mangkrak selama lebih dari 20 tahun. Pengalihan hak konsesi pembangunan jalan sepanjang tol trans Java tidak mudah karena pemiik tidak mau melepas, sedangkan kemampuan keuangan  dan keahlian Pemerintah, BUMN maupun perusahaan swasta swasta pada waktu itu sangat terbatas. Perbankan juga sulit membiayai karena dibutuhkan dana jangka panjang.

    Seiring dengan adanya kepastian hukum atas tanah publik, perimbangan keuangan pusat-daerah, kepastian mengenai penyesuaian tarif tol secara otomatis, kebijakan pembiayaan jangka panjang, dijamin dengan kinerja pertumbuhan ekonomi, stabilitas makro ekonomi dan terciptanya ruang fiskal yang memadai, Pemerintah mulai mampu mengalihkan konsesi kepada BUMN, swasta mampu atau perusahaan patungan membebaskan tanah. Seiring dengan naiknya pemeringkat utang, pembiayaan dalam dan luar negeri mengalir deras. Negara-negara asia seperti China, Jepang dan Korea bersaing untuk mendapatkan proyek-proyek infrastruktur yang komersial.

    Selesainya JORR I dan II (Jakarta Out Ring Road), MRT dan LRT Jabodetabek menjadi tonggak sejarah perjuangan panjang pembangunan transprtasi kota melalui kereta api. PT. Kereta Api Indonesia menjadi salah satu BUMN yang sangat sehat secara bisnis dan keuangan.

    Jalan tol Jakarta-Surabaya yang mulai kelihatan hasilnya diharapkan selesai seluruhnya pada tahun 2020, juga merupakan hasil kerja yang konsisten dengan beberapakali masa pemerintahan.

    Masalah pembangunan listrik lain lagi masalahnya. PLN sebagai satu-satunya BUMN yang memilki monopoli dalam pembangkit dan disitribusi listrik ke seluruh negeri mengalami masalah keuangan yang serius. PLN pernah beberapa kali mengalami kekurangan modal dan pemerintah harus turun tangan memberikan tambahan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).  Penerimaan PLN dalam rupiah sementara belanja dalam dolar AS membuat PLN rentan pada volatilitas dan pelemahan nilai tukar.

    Penerimaan PLN juga terhambat karena TDL (tarif daftar listrik) PLN secara rata-rata berada di bawah biaya keekonomiannya. PLN menerima subsidi khususnya pelanggang kelas rumahtangga dan usaha kecil. PLN juga mengalami ketidakefisiensian dari penggunaan BBM mahal seperti diesel dan loss dalam distribusi. Proyek PLN 10.000 MW berjalan lambat karena keberadaan energi batu bara dan akses angkutan energi tersebut. Sementara pembangkit PLN dan IPP berbasis gas sangat tergantung pada kebijakan pemerintah mengenai alokasi konsumsi domestic dan ekspor gas.

    Kerjasama investasi PLN dengan pihak pembangkit swasta dalam pola IPP ataupun pembiayaan dari pihak perbankan dan asing memerlukan penjaminan dari pemerintah.  PLN praktis adalah perusahaan Pemerintah dan peringkat utang menjadi sovereign rating. Penyedia pembiayaan bagi proyek PLN dan Swasta hanya mau jika PLN dijamin penuh oleh Pemerintah, khususnya jika terjadi gagal bayar.

    Infrastruktur lain, seperti bandara dan pelabukan relatif membaik dengan mitra BUMN. BUMN Pelindo dan angkasa pura sebagai operator Bandara dan Pelabuhan semakin sehat karena kecukupan modal dari pemerintah dan maraknya pembangunan badara dan aiport di banyak kota besar. Pembiayaan infreastruktur di sector ini relatif tidak masalah dari perbankan dan pasar modal melalui BUMN-BUMN tersebut.

    Pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah sebuah perjalanan panjang dan berliku, akhirnya membuahkan hasil nyata. Kebijakan makro, pertanahan, tariff, kepemilikan, pembiayaan, kelayakan dan manajemen BUMN adalah satu kesatuan keberhasilan pembangunan infrastruktur.  Saat ini perhatian kepada masalah pengelolaan proyek-proyek infrastruktur. Jangan sampai proyek infrastruktur tersebut harus memberikan beban kepada fiskal dan moneter gara-gara kebijakan pemerintah dalam pemberian subsidi harga yang tidak terencana dengan baik dan populis.

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.