Menjelang surutnya Orde Baru, ketika zaman internet belum semaju sekarang, dunia politik kita tidak terlampau riuh rendah. Media sosial belum lahir, lalu lintas informasi tidak sederas sekarang. Tak ada Facebook, BB Messenger, Twitter, Line, maupun Whatsapp. Masyarakat dihadapkan pada sejumlah pilihan sumber informasi yang umum: koran cetak, majalah cetak, tabloid mingguan, radio, dan televisi.
Masyarakat mengandalkan suratkabar cetak untuk mengikuti perkembangan dunia politik, ekonomi, maupun lainnya. Walaupun tidak sepenuhnya bebas seperti pada masa pasca Orde Baru, masyarakat menaruh kepercayaan kepada media dan para jurnalisnya. Ada memang media yang menjadi corong pemerintah, tapi selainnya berusaha untuk mandiri walaupun dengan kebebasan yang terbatas. Masyarakat percaya bahwa para jurnalis saat itu berusaha menunaikan prinsip-prinsip jurnalistik walau tidak mudah, sehingga beberapa media dibredel.
Ketika internet mulai merambah Indonesia, mulai muncul beberapa portal berita, di antaranya Republika online dan tempointeraktif. Karena infrastruktur internet masih terbatas, warga masyarakat yang dapat mengakses portal berita pun masih terbatas. Koneksi juga mudah putus karena sarana akses yang tersedia bagi warga umumnya masih model dial-up, mengakses internet melalui saluran telepon kabel.
Pesan pendek biasa disampaikan melalui pager, yang untuk pengirimannya mesti meminta bantuan operator, sebutlah di antaranya Nusapage dan Starko. Tapi pager jarang dipakai untuk menyampaikan informasi sangat penting dan rahasia, lantaran ada orang lain yang tahu—operator. Pertukaran informasi antarwarga lazim dilakukan melalui email— yahoo! yang populer. Google didirikan beberapa bulan setelah Presiden Soeharto mundur.
Di masa itu, gosip politik biasanya lalu lalang di grup email atau dulu disebut mailing-list alias milis, semacam grup WA zaman sekarang. Tapi milis yang paling populer ketika itu tak lain Apakabar dan Indonesia-L. Milis Apakabar dibuat oleh John MacDougall, seorang Indonesianis berkebangsaan AS. Ia menjadi moderator percakapan antaranggota milis yang bukan hanya warga Indonesia yang tinggal di Indonesia, tapi juga yang sedang menetap di luar negeri.
Lalu zaman berubah saat era media sosial tiba. Kini, siapapun yang bisa mengakses internet dapat membuat akun media sosial dan memproduksi informasi—apa saja, mulai dari resep masakan, gosip artis, hingga isu politik. Informasi di media sosial pada umumnya tidak dikerjakan seperti para jurnalis mengerjakan berita. Jurnalis yang kukuh pada prinsip jurnalistik akan melakukan verifikasi, konfirmasi, mewawancari sumber berita, mencari dokumen, menegakkan prinsip berimbang, serta jujur dan adil dalam menyampaikan informasi.
Dengan kebebasan yang dimiliki warga, produksi informasi jadi berlimpah dan memasuki dunia kita masing-masing, di manapun kita berada dan tanpa kenal waktu. Sayangnya, karena siapapun dapat memproduksi informasi dengan cara sesuka hati, banyak informasi yang beredar di media sosial tidak terverifikasi secara akurat. Kesalahannya berjenjang, mulai dari tingkat akurasi yang rendah hingga mencapai informasi palsu atau bohong. Siapapun bisa memproduksi informasi, dan dalam konteks politik kekuasaan, produsen ini bisa yang menentang maupun yang mendukung pemerintah, atau yang sengaja memancing di air keruh dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan.
Walaupun begitu, banyak warga memercayai begitu saja informasi yang mampir ke gadget mereka, lalu membaginya kepada yang lain tanpa memeriksa lebih dulu kebenarannya. Semakin seru informasinya, semakin mungkin menyebar dengan cepat. Sebagian orang percaya bahwa info tertentu memang hoax, tapi sebagian lainnya memercayai bahwa info tersebut benar.
Mereka yang percaya pada info-info yang beredar di media sosial kelihatannya punya pertimbangan sendiri. Mereka merasa bahwa media massa yang dikelola para jurnalis tidak lagi dapat diandalkan dalam menyampaikan informasi. Banyak media massa—cetak, online, radio, maupun televisi—dimiliki oleh para pebisnis yang sekaligus menjadi politikus. Ketika tiga medan ini dikuasai oleh satu tangan, konflik kepentingan tak terhindari. Ketika media massa digunakan untuk menopang kepentingan politik tertentu, dan para jurnalisnya tidak lagi mampu berdiri mandiri, ketika itulah kepercayaan masyarakat mulai luntur.
Dulu, di masa Orde Baru, media massa memang terkekang tapi sangat banyak jurnalis dan pemilik media yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip jurnalistik, terutama mengabdikan kerjanya untuk rakyat. Ketika media massa tercemar oleh kepentingan pribadi pemiliknya dan sebagian jurnalis tidak sanggup lagi memegang teguh prinsip-prinsip jurnalistik, warga mulai tidak memercayai media massa. Terlebih lagi ketika para pemilik media menjadi politikus dan pebisnis sekaligus.
Kepercayaan masyarakat kepada media arus utama hanya mungkin pulih bila para jurnalis kembali kepada khittahnya yakni mengabdikan kebenaran untuk kehidupan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu—siapapun kelompok itu. Para jurnalis yang menerjunkan diri ke dalam kegiatan politik praktis, langsung ataupun tidak langsung, pada dasarnya telah menyelewengkan prinsip-prinsip jurnalistik kecuali ia memang telah melepaskan diri dari profesi jurnalis dan memilih dunia politik sebagai medan barunya. Berdiri dengan dua kaki di dua tempat yang berbeda seperti itu sungguh tidak elok. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
