HASIL Pemilu baik pada pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia serta pemilihan anggota legislatif akan segera diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 22 Mei 2019 dalam sebuah rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional.
Pelaksanaan pesta demokrasi rakyat Indonesia akan segera menemui titik akhirnya yaitu mengenai pribadi yang akan terpilih untuk memegang kekuasaaan pemerintahan hingga periode yang akan datang. Namun Pemilu Serentak 2019 meninggalkan berbagai macam permasalahan baik yang lahir dari segi internal para pelaksana Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diawali dari tarik ulur permasalahan pencalonan calon legislatif yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi hingga meningkatkan jumlah para pelaksana Pemilu yang meninggal dunia selama perhelatan Pemilu Serentak 2019. Permasalahan tak hanya berhenti sampai pada titik tersebut, permasalahan lain muncul dari segi eksternal para pelaksana Pemilu seperti pada sengketa terhadap rekapitulasi suara di berbagai tingkat perhitungan oleh saksi partai maupun pasangan calon yang menganggap telah terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematif dan masif.
Pemilu Serentak 2019 merupakan hasil implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memberikan penjabaran bahwa pada tahun 2019 akan diadakan pemilihan umum secara serentak yaitu pemilihan umum yang diadakan untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Kabupaten/Kota dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pemilu Serentak 2019 ini pun dikenal dengan istilah pemilu 5 kotak.
Politik demokrasi partisipatif memang sejatinya ditujukan untuk melibatkan rakyat dalam menentukan arah pembangunan dari suatu negara sehingga tidak memunculkan kekuasaan yang absolut namun pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 menambah bukti panjang bahwa penerapan demokrasi partisipatif di Indonesia perlu dikaji ulang secara mendalam dan komprehensif.
Di lain sisi, pelaksanaan demokrasi partisipatif yang gegabah dan tidak mengedepankan nilai rasionalitas akan membuat suatu pelaksanaan pesta demokrasi akan meninggalkan berbagai macam permasalahan yang terus berulang. Tampak dengan jelas bahwa Pemerintah harus berpikir ulang untuk menerapkan konsep Pemilu Serentak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 terlebih apabila ingin mengikuti intisari Putusan Mahkamah Konstitusi terkait untuk menerapkan Pemilu Serentak baik secara nasional maupun daerah dan menyebutnya dengan istilah Pemilu 7 kotak.
Sangat ironis apabila pelaksanaan demokrasi partisipatif harus diciderai dengan berbagai permasalahan yang seharusnya telah diantisipasi terlebih dahulu. Terutama pada catatan mengenai tingginya jumlah pejuang demokrasi yang meninggal pada perhelatan pesta demokrasi tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa Pemilu Serentak yang dianggap dapat mempermudah suatu sistem pemilihan umum dan menyederhanakannya justru memperderas arus permasalahan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi milik rakyat tersebut. Mengkaji ulang konsep Pemilu Serentak 2019 merupakan suatu keniscayaan apabila tidak dilakukan, bukan tidak mungkin pesta demokrasi akan berubah esensinya menjadi ladang permasalahan baru untuk negara di masa mendatang dan akan semakin menurunkan citra pemerintah terhadap kepercayaan rakyatnya. Sungguh harus menjadi sebuah pembelajaran yang besar bagi bangsa Indonesia dalam menerapkan demokrasi partisipatif agar tidak salah arah dan tidak mengorbankan anak bangsa demi mencapai kekuasaan, bukan pula untuk sekadar menyelenggarakan suatu perhelatan yang sukses namun di tengah kedukaan banyak orang.
Ikuti tulisan menarik Kristianus Jimy Pratama lainnya di sini.
