Kursi jaksa sesungguhnya bukanlah kursi yang nyaman karena berurusan dengan upaya membuktikan bahwa seseorang bersalah di mata hukum. Tugas ini bisa menjadi mulia bila terkait dengan upaya melindungi masyarakat dari kejahatan, apapun jenisnya. Namun begitu, tugas ini juga bisa membuat orang terpeleset menjadi alat atau sarana bagi kekuasaan—politik ataupun ekonomi—untuk meruntuhkan upaya menegakkan keadilan. Jika peran kedua ini yang dimainkan oleh seorang jaksa, maka ia akan memikul beban yang berat di sepanjang hidupnya.
Kendati begitu, banyak orang yang ingin menjadi jaksa—bahkan kepalanya jaksa alias jaksa agung. Baru-baru ini media memberitakan bahwa NasDem dan PDI-P berebut kursi Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM. Dalam periode pertama pemerintahan Jokowi, posisi Jaksa Agung dipegang oleh M. Prasetyo yang tidak lain kader NasDem, sedangkan posisi Menkumham dipegang oleh Yasonna Laoly, kader PDI-P.
Banyak harapan mengemuka agar posisi jaksa agung di periode kedua pemerintahan Jokowi dipegang bukan oleh orang partai lagi. Diusulkan agar jaksa karir yang menempati kursi tertinggi di kejaksaan itu, jikalaupun bukan jaksa karir bolehlah orang luar yang paham hukum tapi bukan kader partai atau punya relasi dekat dengan partai. Tapi tampaknya harapan dan usul ini tak akan didengar, sebab partai-partai politik enggan melepas peluang menempatkan orangnya di kursi jaksa agung. Bahkan, ada kesan, sebagaimana juga diberitakan media, bahwa partai-partai—khususnya NasDem dan PDI-P—menginginkan posisi tersebut.
Mengapa parpol berebut kursi jaksa agung? Itulah pertanyaan yang bergaung di benak kaum awam. Salah satu alasannya mungkin karena posisi ini sangat strategis dalam konteks penegakan hukum. Sayangnya, pengertian ‘sangat strategis’ itu berpotensi melenceng dari tujuannya semula manakala berhadapan dengan kepentingan partai. Ketika kepentingan partai masuk ke dalam upaya penegakan hukum, konflik kepentingan pun sukar dihindari. Kecondongan politik jaksa agung pun berpotensi mengemuka. Sederhananya, apa yang seharusnya ditegakkan jadi melenceng, dan apa yang sejatinya bukan persoalan lantas ‘ditegak-tegakkan’ dengan mengatasnamakan hukum. Jangan sampai terjadi hukum dan politik dicampuradukkan dengan tujuan menekuk lawan politik. Banyak orang partai yang juga mengerti hukum, tapi ikatan batin dengan partai berpotensi membiaskan loyalitasnya ketika ia dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit.
Banyak aktivis hukum dan sosial maupun akademisi yang mengharapkan agar Presiden Jokowi menunjuk orang non-partai sebagai jaksa agung mendatang. Tapi, yang namanya harapan belum tentu terkabul. Bahkan seandainya pun jaksa agung itu adalah jaksa karir, mestilah ia orang yang independen, punya integritas yang kuat, bersih, serta berani dan tangguh menghadapi tekanan dari manapun—termasuk kemungkinan intervensi dari DPR ataupun pemerintah. Soal kapasitas dan kapabilitas, jelas ini merupakan syarat mendasar yang tak bisa ditawar. Yang tidak kalah penting, seorang jaksa agung sebaiknya bukan orang yang punya kepentingan politik atau ambisi politik sendiri.
Menemukan orang seperti itu bukan perkara mudah, dan kalaupun ada juga bukan perkara mudah menjadikannya jaksa agung mengingat kemungkinan tarikan berbagai kepentingan. Pihak-pihak yang tidak menghendaki adanya jaksa agung yang mandiri, bersih, berani, dan tangguh mungkin tidak akan tinggal diam. Mereka tidak menginginkan jaksa agung yang akan mengusik kepentingan mereka. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
