Rencana pemerintah mendatangkan dosen luar negeri untuk memimpin universitas di Indonesia (sebagai rektor) telah memicu perdebatan serius di tengah masyarakat dengan sikap pro-kontra. Kelompok masyarakat yang kontra terhadap rencana tersebut menggunakan dalih semangat nasionalisme dalam penolakan mereka seraya menekankan agar pemerintah tidak mempertontonkan rasa inferior terhadap bangsa lain. Argumentasi seperti ini tentu ada benarnya, tetapi tidak mencerminkan semangat, motivasi serta tujuan hakiki yang melatarbelakangi munculnya rencana impor rektor tersebut.
Seperti kita tahu, upaya peningkatan mutu pendidikan dan peringkat perguruan tinggi nasional belum membuahkan hasil cukup memuaskan. Karena itu pemerintah berupaya mencari trobosan yang kreatif dan solutif bagi percepatan peningkatan mutu pendidikan sehingga mampu lebih berkontribusi bagi pembangunan nasional. Untuk tujuan itulah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir, menggagas perlunya kehadiran rektor asing yang berpengalaman dan memiliki jaringan luas.
Menanggapi pro-kontra di tengah masyarakat atas gagasan M. Nasir tersebut, anggota Komisi X DPR RI yang membidangi masalah pendidikan, Ferdiansyah, menghimbau agar semua pihak terbuka terhadap pemikiran dan gagasan baru yang bertujuan untuk pengembangan dan kemajuan pendidikan nasional. “Sikap terbuka tidak berarti kita serta merta menerima mentah-mentah setiap gagasan baru. Tentu perlu tetap membuat rambu-rambu yang menempatkan dan mengutamakan kepentingan pendidikan nasional dan kepentingan bangsa di atas segalanya. Dengan demikian niscaya berbagai keraguan dan kekhawatiran efek negatif rektor asing bisa kita hindari dan tujuan pembangunan pendidikan nasional lebih tercapai,” tegas anggota Fraksi Partai Golkar ini.
Ferdiansyah mengatakan bahwa Partai Golkar setuju dengan kehadiran rektor asing dengan tetap harus memenuhi berbagai rambu-rambu yang dipersyaratkan. Agar wacana yang diusulkan pemerintah tersebut disetujui, lanjut Ferdiansyah, pemerintah perlu menerapkan sekurangnya 8 syarat, yaitu; 1. Punya kompetensi yang diakui dunia internasional. 2. Melakukan transfer pengetahuan kepada perguruan tinggi di Indonesia. 3. Punya komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perguruan tinggi di Indonesia. 4. Lolos penelitian BIN, TNI dan Polri terkait latar belakang dan integritas. 5. Harus ada batasan waktu, yakni tidak lebih dari 5 tahun. 6. Pemerintah harus membuat sasaran yang ingin dicapai. 7. Pemerintah harus melakukan pemantauan dan evaluasi terus menerus. 8. Apabila wacana ini menggunakan APBN, maka harus didiskusikan dengan DPR RI, lanjut Ketua DPP Partai Golkar ini.
Ferdiansyah, Anggota Komisi X DPR RI
Mendongkrak Budaya Kompetisi
Sesungguhnya, baik pemerintah maupun masyarakat yang pro dan kontra sama-sama sepakat bahwa pendidikan merupakan jantung penggerak pembangunan dan penjaga eksistensi suatu bangsa di tengah persaingan global yang tiada henti. Di samping berbagai prasyarat lain seperti sumber daya alam dan budaya, pendidikan adalah pusat dan as penggeraknya. Kesadaran akan hal ini telah mendorong pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan.
Berbagai upaya yang telah dilakukan seperti perbaikan sarana dan pra sarana pendidikan, pengiriman tenaga pengajar ke luar negeri, penyediaan berbagai bea siswa, penyelenggaraan kompetisi, seminar dan diskusi, serta alokasi dana 20% APBN ternyata belum cukup. Para sarjana, master dan doktor lulusan dalam negeri belum cukup memberikan sumbangsih optimal yang diharapkan bagi pembangunan nasional, baik melalui karya penelitian dan penemuan mereka maupun dalam bersaing dengan lulusan sederajat di luar negeri. Sementara itu perguruan tinggi andalan di dalam negeri juga belum mampu bertengger di jajaran elite perguruan tinggi terkemuka dunia.
Menyikapi hal ini, Mildawani TS, MA., psikolog dan pengamat pendidikan mengatakan bahwa sesungguhnya orang Indonesia memiliki modal intelektual dan psikologis yang tidak kalah dengan bangsa lain. Prestasi dan kinerja mahasiswa dan profesional Indonesia terlihat muncul bahkan sering menonjol apabila berada di tengah persaingan dengan bangsa lain di luar negeri. Apakah hal ini dipengaruhi oleh budaya dan situasi di tengah masyarakat individual yang lebih mendorong kompetisi dan perlunya kompetensi, lanjut Mildawani. Kandidat Doktor dengan penelitian tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kompetitif Generasi Milenial” ini mengemukakan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan insan pendidikan Indonesia dalam meningkatkan mutu dan kemampuan kompetitifnya, di antaranya efikasi diri (self-efficacy) berupa keyakinan akan kemampuan diri, kemampuan kognitif, motivasi untuk meraih capaian yang lebih baik serta membangun minat dan semangat kompetisi.
Tri Mildawani, Psikolog
Sejalan dengan pandangan Mildawani dan sikap Partai Golkar sebagaimana disampaikan Ferdiansyah, diharapkan impor rektor untuk beberapa perguruan tinggi pilihan (bukan semua), tetap menjaga dan memelihara semangat nasionalisme dan patriotisme insan didik, mampu memacu semangat dan upaya peningkatan mutu pendidikan dan penelitian, mampu menjadi pelatuk (trigger) bagi perguruan tinggi lain untuk lebih bekerja dan berkompetisi, mampu membuka jaringan lebih luas dengan berbagai lembaga pendidikan internasional, perusahaan dan lembaga bisnis dunia, serta mampu mendongkrak posisi perguruan tinggi Indonesia ke level elite, minimal 200 besar dunia. Semoga.
Ikuti tulisan menarik Valentino Barus lainnya di sini.
