Saat ini tengah berlangsung proses pemilihan pimpinan KPK yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) pimpinna Yenti Garnarsih. Dalam mandatnya kepada Pansel, Presiden Jokowi meminta agar memilih putra-putri terbaik bangsa. Pasalnya, hal ini berhubungan langsung dengan penegakan korupsi yang tergantung pada kualitas integritas dari pimpinan KPK yang sedang diseleksi.
Seperti yang dikatakan juru bicara PSI (Partai Solidaritas Indonesia), Surya Tjandra menyatakan jika pihaknya mengapresiasi kinerja pansel (panitia Seleksi). Pemilihan kandidat ini agaknya harus dipilih secara ketat. Mengingat Indonesia tidak akan pernah maju jika gagal dalam pemberantasan korupsi.
Beberapa hari terakhir terdengar suara publik terkait keinerja Pansel KPK. Pansel dinilai kurang mendengar aspirasi rakyat. Sebab, ada calon yang bermasalah namun tetap diloloskan. Suara rakyat ini dinilai harus dipertimbangkan oleh Pansel guna mendapatkan calon yang kredibel serta mempunyai rekam jejak yang baik.
Pelaksanaan SOP ini tentunya juga membutuhkan kepastian sistem secara internal. Karena, tantangan KPK tak hanya berasal dari luar, tetapi dari dalam, yakni menjaga kepercayaan masyarakat. Pimpinan KPK harus mempunyai sistem transparansi, independen, serta tidak tercemar intervensi dari ideologi maupun politik tertentu.
Lebih dari itu semua, seluruh nasib rakyat berada di tangan KPK. Pasalnya jika pemimpin yang baik maka akan dapat melakukan sistem dengan baik pula. Bukan hanya soal posisi namun nilai kejujuran yang ditanamkan di dalam masing-masing calon. Hal ini berguna saat melakukan kinerja sistem KPK yang dinilai sangat rawan terhadap kejujuran.
Meski dinilai sudah bagus, agaknya Pansel tetap harus berhati-hati terhadap konglomerat hitam yang berusaha menginfiltrasi KPK. Pelemahan terhadap KPK terlihat dengan adanya indikasi infiltrasi dari dalam, yakni memasukkan kepentingan dari luar ke dalam KPK melalui orang-orang tertentu. Hal ini tentunya sangat disayangkan, bukan?
Pansel Capim KPK telah meminta bantuan pihak BNPT untuk melakukan pelacakan terhadap semua kandidat. Presiden Joko Widodo turut meminta agar Pansel Capim KPK 2019-2023 untuk mencari komisioner yang memiliki kemampuan manajerial yang kuat.
Tak hanya pihak BNPT, Pansel juga menggandeng BNN. Hal ini diharapkan dapat membantu KPK guna melakukan pemahaman psikologi serta kecenderungan seseorang terpapar radikalisme. Melalui BNPT pula, KPK akan mendapatkan data rekam jejak capim yang akan mengikuti seleksi.
Terkait Persoalan infiltrasi ideologi-ideologi radikal, baik dari kanan maupun kiri atau darimanapun dapat membahayakan ideologi kita sebagai NKRI. Nah, satu-satunya badan yang memiliki seluruh data tentang mapping keterkaitan ideologi radikal berada di tangan BNPT.
BNN dinilai penting guna mengetahui apakah capim memiliki kaitan dengan kelompok pengedar narkoba ataukah tidak. Karena menurut catatan sangat mungkin orang yang terpilih ternyata memiliki backing kartel-kartel narkoba. Wah, tentunya jika tak diantisipasi bisa fatal, bukan?
Sehingga siapapun calon yang masuk akan diperlakukan secara adil, yakni dengan penerapan proses tracking yang berkesinambungan. Guna terwujudnya kenyamanan bersama. Infiltrasi paham radikalisme ini dinilai bisa hadir darimana saja. Misalnya, sekolah, kementrian hingga BUMN. Indikasi Infiltrasi agaknya telah menjadi kewaspadaan. Komitmen bahwa pansel KPK harus terbebas dari segala kemungkinan paparan ideologi radikal harus diterapkan dengan maksimal.
Memimpin KPK tak hanya berupa pekerjaan semata, namun memiliki nilai loyalitas terhadap pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi yang ditengarai mampu menyengsarakan kehidupan bangsa. Diharapkan, kedepan kinerja KPK lebih baik lagi serta mampu mengayomi dan melindungi seluruh rakyat terkait permasalahan yang dinilai sangat klasik ini.
Ikuti tulisan menarik Alfin Riki lainnya di sini.
