Pemerintah Mendukung Aspirasi Masyarakat Papua - Analisa - www.indonesiana.id
x

Jokowi

Alfin Riki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 29 April 2019

Rabu, 11 September 2019 18:09 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Pemerintah Mendukung Aspirasi Masyarakat Papua

    Dibaca : 251 kali

    Dalam upaya mengakomodasi aspirasi masyarakat Propinsi Papua dan Papua Barat, Presiden Joko Widodo telah menugaskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk membuka seluruh ruang dialog di Papua. Pertemuan ini diharapkan menjadi gerbang baru dalam menyelesaikan persoalan Papua.


    Pemerintah siap mendengarkan semua masukan dan tuntutan masyarakat Papua, kecuali menyangkut referendum. Pemerintah mengakui arti penting dialog yang konstruktif. Dialog memang dibutuhkan untuk bahan melakukan akselerasi pembangunan di Bumi Cenderawasih.
    Dialog tersebut telah terlaksana dengan baik di Istana negara, dimana Presiden Jokowi dan 61 tokoh Papua dan Papua Barat saling bertatap muka.


    Ke 61 tokoh Papua tersebut juga menyampaikan aspirasinya kepada Jokowi secara langsung, salah satu yang menarik adalah, permintaan mereka agar Jokowi bangun Istana Negara di Papua.
    Jokowi pun mengiyakan usulan tersebut dan akan memulai pembangunan Istana negara di Papua pada tahun depan.


    Mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan, dalam upaya meredakan konflik di Papua dan Papua Barat, dirinya meminta agar pemerintah mengutamakan dialog konstruktif dan persuasif, karena aksi massa di dua provinsi tersebut ditakutkan akan mengganggu stabilitas nasional.
    Upaya dialog tersebut merupakan salah satu hal yang patut di apresiasi, pelaksanaan dialog secara konstruktif tentu akan menjaga NKRI dari keterpecahbelahan yang diinginkan oleh kelompok separatis.


    Sementara itu, kebijakan pembatasan WNA, termasuk akses Internet tentu tak akan diberlakukan jika keadaan di Papua dan Papua Barat sudah benar – benar kondusif dan aman dari provokasi di sosial media, jika kondisi keamanan dan ketertiban telah semakin stabil berdasarkan analisis potensi gangguan keamanan.


    Kita tentu tahu bahwa Pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat adalah sesuatu yang terpaksa dilakukan karena penyebaran hoaks di wilayah timur Indonesia tersebut kala itu masih tinggi.
    Hoaks yang dimaksudkan tidak hanya berisi disinformasi, tetapi juga hasutan dan upaya adu domba antar masyarakat yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Sehingga jika dibiarkan maka kerusuhan akan mungkin terjadi kembali.


    Selain itu, Pemerintah di negara manapun tentu akan sulit untuk mencegah tersebarnya informasi hoax, mengingat sangat mudahnya warganet membuat akun anonim untuk menyebarkan berbagai fitnah dan pemberitaan yang berlebihan. Bayangkan saja jika jumlah polisi Cyber ada 100 orang, maka bisa jadi 10 orang penyebar hoax memiliki 10 sampai 20 akun anonim yang bisa saja menyebarkan hoax dan sebaran tersebut sudah terlanjur ditelan mentah – mentah oleh warganet, hal ini tentu berbahaya. Penyebaran berita hoax tentu berbahaya bagi NKRI.


    Pasca kerusuhan di Papua, kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan segera merehabilitasi 10 kantor pemerintah yang rusak akibat kerusuhan di Jayapura pada 29 Agustus lalu. Menurut Menteri Basuki Hadimulyo, perlu sekitar Rp 100 miliar untuk keperluan rehabilitasi kantor – kantor tersebut.
    Pemblokiran sendiri diharapakan dapat mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban d Papua dan sekitarnya. Biasanya, pembatasan akses internet oleh Kominfo dilakukan untuk mencegah peredaran hoaks atau berita palsu terkait kerusuhan yang terjadi.


    Penegakan hukum terkait kasus penyebaran hoaks, hasutan, diskriminasi rasial, persekusi dan provokasi dalam peristiwa pengepungan massa terhadap Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus lalu, juga tetap berjalan. Aparat Kepolisian juga telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap beberapa tersangka dalam kasus tersebut.


    Kala itu Kominfo berhasil mengidentifikasi 2 berita hoax, yakni hoax foto warga Papua yang tewas dipukul aparat di Surabaya dan hoax yang menyebutkan bahwa Polres Surabaya menculik 2 orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua.
    Hoax tersebut apabila tidak dibendung, tentu akan semakin menambah amarah masyarakat Papua, sehingga aksi demonstrasi bisa saja berlanjut dan semakin rusuh.


    Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi juga telah melakukan berbagai kegiatan serta program hampir di semua aspek, walaupun demikian ketika isu rasisme bergulir di pertengahan Agustus kemudian muncul kembali pihak – pihak yang menginginkan referendum atau Papua Merdeka seolah – olah semua program pemerintah seperti terlupakan.


    Tentunya pemerintah memiliki kekuatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.










    Oleh: Napitupulu Na07

    3 hari lalu

    Bangun Jutaan Tandon Air Hujan-Padat Karya Tunai, untuk Menambah Cadangan Air Kemarau dan Mengurangi Banjir, serta Dampak Covid 19

    Dibaca : 153 kali

    Pembangunan yang terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi berakibat terjadinya alih fungsi hutan dan ruang terbuka hijau secara masif menjadi: perkotaan, permukiman, areal industri, perkebunan sawit, kawasan pertambangan minerba dan galian C, berbagai sarana transportasi, perladangan berpindah dan lahan gundul kritis terlantar; telah berujung terjadinya banjir-banjir besar di musim hujan,diikuti kekeringan dan kelangkaan air di musim kemarau, serta air kotor / tercemar oleh limbah cair dan sampah yang menyumbat sungai dan drainase sepanjang tahun. Mengatasi masalah ini sekarang pemerintah sedang giat-giatnya membangun banyak bendungan/waduk banjir dan serbaguna bersamaan dengan merehabilitasi hutan dan konservasi lahan (gerhan). Namun upaya gerhan dan bangun waduk-waduk tersebut belum optimal menurunkan debit puncak banjir DPB) yang membesar/meningkat menjadi 5 (lima) kali debit (Q) sebelum alih fungsi tata guna tanah. Untuk mengantisipasi dampak alih fungsi tata guna lahan ini peraturan perundang-undangan terkait Penataan Ruang telah memuat persyaratan prinsip Zero Delta Q (Pertambahan Debit Nol). Tulisan ini menguraikan pentingya menerapkan prinsip Pertambahan Debit Nol ini dengan membuat/membangun jutaan tandon-tandon air hujan di seluruh nusantara; untuk melengkapi dan mengoptilakan upaya yang sedang berjalan tersebut di atas, namun sekaligus dapat menyerap tenaga kerja secara padat karya bagi penduduk yang terdampak pandemi Covid 19.






    Oleh: Admin

    2 hari lalu

    Digeser Suplayer Telur Kabupaten, Peternak: Pak Bupati, Beri Kami Kesempatan

    Dibaca : 619 kali

    Tuban - Belum selesai polemik soal beras berkutu di program BPNT, kini muncul suplayer yang mengatasnamakan diri suplayer kabupaten. Tak ayal, kehadiran suplayer telur kabupaten inipun menggeser peternak lokal. Adalah Sahli, Peternak Ayam Petelur di Desa Pongpongan Kec. Merakurak yang mengeluhkan tak lagi bisa ikut menyuplai telur dalam program BPNT. Pasalnya, e-warong sembako di desanya sudah memiliki suplayer baru yang ditunjuk dari kabupaten. Akibatnya, Sahli kehilangan pangsa pasar terdekat yang ada di desanya. "Katanya sudah ada suplayer baru dari kabupaten yang bertugas menyuplai telur di program BPNT, jadi e-warong sekarang tidak lagi ambil telur dari saya" terang Sahli saat di temuai di kandangnya, Kamis, 21/05/2020. Sahli menuturkan, peternak ayam petelur yang ada di desanya sebenarnya cukup merasakan dampak ekonomi dari program andalan Jokowi ini. Ia dan teman-temannya tidak perlu jauh-jauh mencari pangsa pasar untuk telur yang dihasilkan dari kandangnya. Selain itu, harga jualnya juga relatif setabil dan kompetitif. Namun semenjak kehadiran suplayer kabupaten ini, ia terpaksa harus mencari pangsa pasar baru. "Dulu telur tidak pernah keluar dari desa karena diambil Agen BPNT, sekarang saya terpaksa jual telurnya ke tengkulak meski harganya lebih murah" terang pemuda yang sudah menggeluti peternakan unggas sejak 5 tahun terakhir ini. Terpisah, Aripin, peternak ayam petelur di desa yang sama juga menyayangkan masuknya suplayer baru dari luar desa. Menurutnya, supplier kabupaten ini makin menambah derita peternak ayam petelur yang beberapa bulan terakhir ini mengalami guncangan harga akibat beredarnya telur yang diduga HE. Jika hadirnya suplayer luar di BPNT Desa Pongpongan ini adalah kebijakan Bupati, Arifin meminta agar kebijaka itu dievaluasi. "Mohon Pak Bupati bisa melindungi peternak lokal. Beri kami kesempatan untuk menyuplai telur di desa kami" pinta Arifin. Untuk diketahui, adanya komoditi telur dalam program BPNT ini telah memantik semangat warga desa mencoba peruntungan dalam bidang perunggasan. di Desa Pongpongan sendiri, saat ini terdapat 5 kandang ayam petelur milik warga. Dua diantaranya merupakan kelompok binaan dari PT. Semen Indonesia. Diperkirakan, tahun ini juga akan muncul lagi peternak-peternak baru yang menggeluti peternakan ayam petelur. Hal ini diketahui dari banyaknya usulan peternakan unggas dari kelompok masyarakat yang yang masuk melalui program CSR Semen Indonesia tahun 2020 untuk Desa Pongpongan (tro/id).