Revolusi sepak bola nasional akan terus menjadi utopia (khayalan), sebab siapapun pengurusnya, dari masa ke masa, tetap saja lingkaran yang itu-itu saja, sepanjang pemilik suara yang menentukan tidak pernah ada perubahan. Kata lainnya, statuta selalu melindungi lingkaran pengurus PSSI yang dari mereka untuk mereka, karena publik sepak bola nasional hanya berfungsi sebagai penikmat sepak bola saja.
Harapan lahirnya prestasi sepak bola nasional, selalu mengemuka dalam janji-janji manis calon pengurus baru. Namun setelah mereka duduk di kursinya, maka persoalan berikut akan memiliki kisah lain.
Fenomena teranyar, bisa saya analogikan dengan "ada gula, ada semut." Itulah pepatah yang dapat mewakili suasana menjelang pemilihan pengurus baru Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Mengapa pepatah itu saya pakai dalam konteks ini?
Sudah bukan rahasia lagi bahwa bicara organisasi sepak bola, di seluruh belahan dunia mana pun, tak terkecuali Indonesia, akan terkonotasi dengan uang. Sepak bola adalah gelimang uang. Siapa yang mengurus organisasi sepak bola profesional dengan benar, maka sama dengan menghasilkan uang.
Itulah sebabnya, Komite Pemilihan (KP) PSSI telah menerima berkas pendaftaran 11 nama bakal calon ketua umum, 20 nama bakal calon wakil ketua umum, dan 91 nama bakal calon anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2019–2023.
Kira-kira setelah diverfikasi oleh KP, siapa yang akan bakal "diloloskan" ke tahap berikutnya? Kata "diloloskan" wajib saya tonjolkan, sebab saat Kongres pembentukan KP, juga sudah terbaca sandiwara orang-orang lama di PSSI karena KP juga ditentukan oleh mereka. Sementara voter juga diam dan setuju-setuju saja.
Maka tak heran bila, Johar Arifin, mantan ketua umum PSSI, menyindir dipemilihan yang akan datang jangan ada politik uang. Karena sepak bola sama dengan uang, ada gula ada semut, ungkapan Johar ini, bukan sekadar mengingatkan atau sebuah kelakar.
Dari sederet nama bakal calon yang mendaftar di tiga posisi, dari persoalan uang dan kekayaan, teridentifikasi beberapa nama yang memang sudah kaya (memiliki uang banyak) dari sononya, harta pribadi.
Lalu, teridentifikasi pula beberapa calon yang "tak kaya" namun memiliki modal profesional. Juga teridentifikasi calon yang tak kaya, pun tak memiliki kemampuan profesional. Serta terdata juga orang-orang lama yang tak mau lepas dari PSSI karena mereka hafal apa yang akan mereka dapat bila tetap bercokol di PSSI.
Bila bicara sepak bola adalah uang, maka publik sepak bola nasional sudah dapat menilai siapa diantara nama-nama yang sekarang sudah terdaftar sebagai bakal calon, benar-benar mau memajukan sepak bola Indonesia. Siapa pula yang bakal sekadar numpang tenar. Dan, siapa yang mejadikan PSSI sebagai kendaraan dan kepentingan pribadi dan golongan, serta siapa yang hanya numpang mencari makan.
Organanisasi sepak bola di mana pun, bila diurus dengan benar, maka pengurusnya memang berhak mendapat gaji dan tunjangan karena memang bekerja dengan profesional. Jadi, menjadi pengurus PSSI sejatinya bukan harus orang yang kaya harta dari sononya. Menjadi pengurus PSSI, harus orang yang memiliki integritas mumpuni.
Orang yang berintegritas mumpuni adalah individu yang memahami, menguasai, dan dapat mengaplikasikan konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas juga memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat.
Siapa bakal calon pengurus yang memenuhi kriteria tersebut, maka layak mengisi kursi kepengurusan baru PSSI.
Dengan terpilihnya pengurus yang berintegritas mumpuni, maka akan wajar PSSI bergelimang uang, pengurusnya mendapat gaji dan tunjangan setimpal, dan prestasi timnas pun tergaransi karena jerih dan upaya profesional mereka nantinya.
Bila PSSI diurus dengan benar, maka keuangan PSSI akan sehat dan surplus. Efeknya, semua program yang digulirkan akan berajalan sesuai rencana dan dapat sukses.
Publik sepak bola nasional pasti dapat membaca dan mencari tahu, setiap tahun kondisi keuangan PSSI seperti apa. Bila kita tengok anggaran PSSI tahun 2015, mungkin dapat dijadikan patokan bahwa PSSI tidak akan pernah kekurangan uang.
Mengutip penjelasan Sekretaris Jenderal PSSI, Joko Driyono, saat Kongres Tahunan PSSI 2015 yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu, (4/1/2015), PSSI membutuhkan dana hingga Rp118,915 miliar untuk menjalankan semua kegiatan sepanjang tahun 2015.
Kebutuhan anggaran Rp118 miliar tersebut, hampir Rp26 miliar di antaranya digunakan untuk kegiatan Timnas di semua kelompok. Berikutnya, Rp25 miliar lainnya digunakan untuk biaya pertandingan Timnas.
Lalu, Rp9,5 miliar untuk sepak bola amatir, Rp8,2 miliar untuk pengembangan anggota PSSI, dan Rp10,2 miliar untuk pengembangan sepak bola. Berikutnya Rp2,9 miliar untuk kegiatan Komite Eksekutif, Rp392 juta untuk komite PSSI, Rp922 juta komisi peradilan, Rp13,4 miliar untuk kesekjenan, Rp3,9 miiar untuk IT, Rp5,3 miliar untuk infra, dan Rp13,9 miliar untuk operasional.
Untuk mendapatkan anggaran tersebut telah dibuat rencana budget 2015, yaitu PSSI akan mendapatkan dana hingga Rp119,072 miliar. Rincian pendapatan antara lain didapat Rp 82 miliar dari sponsor, Rp875 juta dari denda anggota, Rp500 juta dari iuran anggota, Rp1,5 miliar dari tiket pertandingan, Rp13,2 miliar berasal dari bantuan, dan Rp20 miliar sisanya dari pihak lain.
Atas gambaran anggaran PSSI tahun 2015 itu, publik juga seharusnya tahu angaran dan laporan keuangan PSSI, periode anggaran PSSI di tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019.
Ada gula, ada semut. PSSI sama dengan uang. Maka pantaslah menjadi rebutan. Dan sepanjang sejarah, dalam pemilihan pengurus baru PSSI mendatang tiga pos kedudukan utama di PSSI, diserbu oleh bakal calon yang terdiri dari berbagai-bagai kalangan.
Terpenting, drama dan sandiwara dalam sepak bola khususnya PSSI sudah terbaca, bila roda PSSI tetap dikendalikan oleh orang lama, maka akhir kisah terpilhnya pengurus baru pun sudah dapat saya tebak dari sekarang.
Siapa ketua umum, siapa wakil, dan siapa saja exconya, sudah tertebak karena ada gula, ada semut. Integritas, barangkali hanya akan sekadar wacana saja sebagai sebuah formalitas syarat.
Dus, tetap saja, PSSI dan sepak bola nasional bukan milik publik pecinta sepak bola nasional yang menjadi objek sepak bola nasional, tapi milik mereka yang teregistrasi sesuai statuta.
Harapan lahirnya revolusi sepak bola nasional, nampaknya akan terus menjadi utopia dan sekadar wacana, sebab terpilihnya pengurus baru akan tetap menjadi drama yang akhir kisahnya sudah dapat terka.
Statuta PSSI adalah kebalikan dari UU KPK. Bila UU KPK direvisi demi melindungi para koruptor, makanya timbul demostrasi, maka statuta PSSI bila tidak direvisi khususnya pasal voter, maka akan selalu menguntungkan "orang-orang lama."
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
