Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semestinya meniru cara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam mengurus anggaran daerah.  Ahok  berani mengungkapkan ke publik  bila  ada anggaran yang aneh.  Masyarakat pun ramai-ramai  ikut mengontrolnya.

Ahok juga melakukan sistem e-budgeting sekaligus menampilkan  rancangan  DKI   sejak dini  di  situs apbd.jakarta.go.id.   Kini situs ini hanya memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah disahkan. Ini  berarti anggaran paling baru  yang muncul adalah APBD 2019 yang telah sudah berjalan.  Padahal menampilkan  rancangan anggaran 2020 jauh lebih penting agar publik bisa ikut mencermatinya.

Mencegah anggaran siluman
Prinsip keterbukaan anggaran bisa mencegah anggaran siluman, baik yang dilakukan di awal proses maupun di akhir proses penganggaran. Dalam rancangan anggaran DKI 2016, misalnya pernah ditemukan anggaran siluman yang cukup besar. Banyak  Satuan Kerja Perangkat  Daerah mencantumkan anggaran tanpa nama kegiatan atau  nomenklatur.

Modus itu merupakan cara paling kasar untuk menghambur-hamburkan duit daerah dan negara.  Anggaran sudah dipatok, tapi kegiatannya baru dipikirkan nanti.  Logikanya, kalau kegiatannya belum jelas kenapa dianggarkan?

Saat  itu total anggaran tanpa nama kegiatan  mencapai 1,88 trilun  yang tersebar di beberapa SKPD.  Dinas Pendidikan, misalnya memiliki total anggaran  Rp 1,58 triliun. Dari jumlah itu hanya  Rp 194 miliar yang memiliki nama kegiatan. Selebihnya, sekitar Rp 1,39 triliun, tidak ada nomenklaturnya.

Transparansi  pembuatan anggaran juga mencegah pos anggaran yang kurang wajar.  Dulu Ahok memangkas anggaran  kegiatan tertentu bisa sampai 50 persen dari angka yang diusulkan  SKPD.

Mengatasi tekanan DPRD
Proses pembuatan anggaran yang terbuka justru membantu Gubernur  untuk menghadapi Dewan yang sering menginginkan anggaran yang aneh-aneh. Pada 2015, Ahok pernah mencoret anggaran pokok pikiran (pokir)  yang diusulkan DPRD. Angkanya  besar sekali, Rp 12 triliun.

Anggaran pokir adalah anggaran untuk sejumlah kegiatan  yang diusulkan oleh anggota Dewan.  Kegiatan ini untuk memenuhi aspirasi masyarkat yang dijaring oleh anggota DPRD.  Tujuannya sebetulnya bagus. Hanya, banyak sekali  kegiatan yang diusulkan tidak memiliki manfaat langsung bagi masyarakat dan terkesan sekedar membuang-buang duit.

Bahaya sikap tertutup
Sikap pemerintah DKI yang terkesan tertutup mengenai perencanaan anggaran justru mencurigakan.  Publik akan gambang berprasangka buruk bahwa DPRD dan pemerintah saling menutupi  pembuatan anggaran  yag tak wajar. Gubernur Anies sebaiknya  membeberkan saja  rincian rancangan ke publik, jauh hari sebelum dibawa ke DPRD, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi. ***

Ikuti tulisan menarik Ratna Asri lainnya di sini.