Rekomendasi Kemenpora untuk Kongres PSSI Penuh Peringatan - Analisa - www.indonesiana.id
x

Rekomendasi formalitas kongres PSSI

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Jumat, 1 November 2019 08:48 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Rekomendasi Kemenpora untuk Kongres PSSI Penuh Peringatan

    Dibaca : 306 kali

    Benarkah Kemenpora merestui kongres PSSI dilaksanakan Sabtu, 2 November 2019?

    Sepertinya, Kemenpora hanya menengahi, dan menyerahkan semua persoalan kepada PSSI. Sehingga rekomendasi dari Kemenpora untuk pelaksanaan kongres justru berisi peringatan-peringatan.

    Pasalnya, Kemenpora sangat mahami situasi yang terjadi, yakni kisruh pelaksanaan kongres PSSI yang dianggap tak sah bila tetap di laksanakan pada sabtu, 2 November 2019, karena tidak ada surat legal dari FIFA. Keadaan ini sempat menjadi perdebatan di media massa dan dibahas secara live di salah satu stasiun televisi swasta nasional.

    Bahkan, yang saya sesali, saat berdebat di layar kaca, ada pengamat sepak bola nasional yang turut mengadu nasib menajadi calon pengurus, malah sekadar meributkan substansi kongres. Meski hasil kongres sangat terbuka untuk digugat karena ilegal.

    Meski demikian, kongres besok menemui titik terang atas terbitnya Surat Rekomendasi dari Kemenpora. Meski demikian ada pertanyaan ke Kemenpora, sebab dalam isinya, Kemenpora tidak secara verbal mengizinkan kongres dilaksanakan pada 2 November.

    Dari rilisnya, Kemenpora mengeluarkan surat rekomendasi untuk Kongres PSSI, bernomor B.10.31.4/SET/X/2019 yang ditujukan ke Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Tisha Destria.

    Surat yang  ditandatangani Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, pada 31 Oktober 2019 itu juga ditembusan untuk Menpora Zainudin Amali, Plt. Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, dan Ketua BOPI Richard Sam Bera.

    Terbitnya Surat Rekomendasi dari Kemenpora, menjadi satu kekuatan formal pelaksanaan Kongres pemilihan pengurus PSSI periode 2019-2023 yang akan berlangsung di Shangri-La Hotel, Jakarta.

    Namun, yang menjadi pertanyaan, mengapa isi rekomendasinya secara tersurat tidak tegas dan menegaskan bahwa Kemenpora merestui pelaksanaan Kongres pada 2 November?

    Coba kita tengok isi surat rekomendasi Kemenpora kepada PSSI.

    1. PSSI harus sepenuhnya taat kepada Statuta FIFA, UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Statuta PSSI.

    2. Seandainya terjadi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Kongres Luar Biasa PSSI tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus PSSI untuk menyelesaikannya.

    3. Setelah selesainya Kongres Luar Biasa PSSI, maka pengurus PSSI yang baru diminta untuk segera menyampaikan laporan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa PSSI tersebut kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Bila dianalisis secara cermat, sesuai rekomendasi nomor 1, sejatinya malah berisi peringatan dan pengingatan, karena PSSI tidak mengindahkan FIFA. Rekomendasi itu adalah menyelenggarakan kongres pada Januari 2020.Tetapi PSSI ngeyel dan memajukan menjadi 2 November, Inilah, yang kemudian menjadi kisruh.

    Untuk rekomendasi nomor 2, Kemenpora malah sudah membaca, bila kongres tetap dilaksanakan pada 2 November 2019 karena tidak legal, bila ada kisruh, PSSI diingatkan agar dapat menyelesaikannya sendiri.

    Sementara, isi rekomendasi nomor 3, Kemenpora hanya meminta PSSI melaporkan hasilnya. Artinya, mau kongres dilaksanakan ditanggal sesuai petunjuk FIFA atau tanggal yang dipaksakan, maka hasil kongres tetap wajib dilaporkan.

    Jadi bila dipahami secara cerdas, isi surat rekomendasi tersebut, Kemenpora menyerahkan sepenuhnya persoalan pelaksanaan kongres kepada PSSI, karena Kemenpora/Pemerintah, tidak boleh mencampuri urusan PSSI terlalu dalam sesuai statuta FIFA.

    Kemenpora tidak melarang PSSI melaksanakan kongres pada 2 November, bila tetap ngeyel karena tidak legal. Kemenpora juga mengingatkan bila kisruh, silakan diselesaikan oleh PSSI sendiri.

    Jadi, rekomendasi kongres PSSI dari Kemenpora ternyata hanya sekadar formalitas, karena Kemenpora memahami betul situasi dan kondisi dan persoalan menyangkut kongres yang memang seharusnya tidak dipaksakan Sabtu, 2 November 2019.

    Apakah kongres tetap akan digelar Sabtu besok? Apakah perwakilan FIFA akan hadir? Apakah voters benar-benar akan berdaulat dan tidak mencari untung sendiri dengan rupiah yang diimingi oleh para calon? Kita lihat.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Napitupulu Na07

    20 jam lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 75 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.