Benarkah Kemenpora merestui kongres PSSI dilaksanakan Sabtu, 2 November 2019?
Sepertinya, Kemenpora hanya menengahi, dan menyerahkan semua persoalan kepada PSSI. Sehingga rekomendasi dari Kemenpora untuk pelaksanaan kongres justru berisi peringatan-peringatan.
Pasalnya, Kemenpora sangat mahami situasi yang terjadi, yakni kisruh pelaksanaan kongres PSSI yang dianggap tak sah bila tetap di laksanakan pada sabtu, 2 November 2019, karena tidak ada surat legal dari FIFA. Keadaan ini sempat menjadi perdebatan di media massa dan dibahas secara live di salah satu stasiun televisi swasta nasional.
Bahkan, yang saya sesali, saat berdebat di layar kaca, ada pengamat sepak bola nasional yang turut mengadu nasib menajadi calon pengurus, malah sekadar meributkan substansi kongres. Meski hasil kongres sangat terbuka untuk digugat karena ilegal.
Meski demikian, kongres besok menemui titik terang atas terbitnya Surat Rekomendasi dari Kemenpora. Meski demikian ada pertanyaan ke Kemenpora, sebab dalam isinya, Kemenpora tidak secara verbal mengizinkan kongres dilaksanakan pada 2 November.
Dari rilisnya, Kemenpora mengeluarkan surat rekomendasi untuk Kongres PSSI, bernomor B.10.31.4/SET/X/2019 yang ditujukan ke Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Tisha Destria.
Surat yang ditandatangani Sekretaris Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, pada 31 Oktober 2019 itu juga ditembusan untuk Menpora Zainudin Amali, Plt. Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, dan Ketua BOPI Richard Sam Bera.
Terbitnya Surat Rekomendasi dari Kemenpora, menjadi satu kekuatan formal pelaksanaan Kongres pemilihan pengurus PSSI periode 2019-2023 yang akan berlangsung di Shangri-La Hotel, Jakarta.
Namun, yang menjadi pertanyaan, mengapa isi rekomendasinya secara tersurat tidak tegas dan menegaskan bahwa Kemenpora merestui pelaksanaan Kongres pada 2 November?
Coba kita tengok isi surat rekomendasi Kemenpora kepada PSSI.
1. PSSI harus sepenuhnya taat kepada Statuta FIFA, UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Statuta PSSI.
2. Seandainya terjadi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Kongres Luar Biasa PSSI tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus PSSI untuk menyelesaikannya.
3. Setelah selesainya Kongres Luar Biasa PSSI, maka pengurus PSSI yang baru diminta untuk segera menyampaikan laporan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa PSSI tersebut kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.
Bila dianalisis secara cermat, sesuai rekomendasi nomor 1, sejatinya malah berisi peringatan dan pengingatan, karena PSSI tidak mengindahkan FIFA. Rekomendasi itu adalah menyelenggarakan kongres pada Januari 2020.Tetapi PSSI ngeyel dan memajukan menjadi 2 November, Inilah, yang kemudian menjadi kisruh.
Untuk rekomendasi nomor 2, Kemenpora malah sudah membaca, bila kongres tetap dilaksanakan pada 2 November 2019 karena tidak legal, bila ada kisruh, PSSI diingatkan agar dapat menyelesaikannya sendiri.
Sementara, isi rekomendasi nomor 3, Kemenpora hanya meminta PSSI melaporkan hasilnya. Artinya, mau kongres dilaksanakan ditanggal sesuai petunjuk FIFA atau tanggal yang dipaksakan, maka hasil kongres tetap wajib dilaporkan.
Jadi bila dipahami secara cerdas, isi surat rekomendasi tersebut, Kemenpora menyerahkan sepenuhnya persoalan pelaksanaan kongres kepada PSSI, karena Kemenpora/Pemerintah, tidak boleh mencampuri urusan PSSI terlalu dalam sesuai statuta FIFA.
Kemenpora tidak melarang PSSI melaksanakan kongres pada 2 November, bila tetap ngeyel karena tidak legal. Kemenpora juga mengingatkan bila kisruh, silakan diselesaikan oleh PSSI sendiri.
Jadi, rekomendasi kongres PSSI dari Kemenpora ternyata hanya sekadar formalitas, karena Kemenpora memahami betul situasi dan kondisi dan persoalan menyangkut kongres yang memang seharusnya tidak dipaksakan Sabtu, 2 November 2019.
Apakah kongres tetap akan digelar Sabtu besok? Apakah perwakilan FIFA akan hadir? Apakah voters benar-benar akan berdaulat dan tidak mencari untung sendiri dengan rupiah yang diimingi oleh para calon? Kita lihat.
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
