Perpu KPK Kandas, Ganti Gugat ke MK: Terperangkap Permainan DPR-Jokowi? - Analisa - www.indonesiana.id
x

Pengesahan Revisi Undang-undang KPK dan rencana pengesahan revisi KUHP menuai protes ribuan mahasiswa.

Anas M

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 11 Oktober 2019

Selasa, 5 November 2019 10:21 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Perpu KPK Kandas, Ganti Gugat ke MK: Terperangkap Permainan DPR-Jokowi?

    Dibaca : 3.076 kali

    Betapa melelahkan pertarungan para aktivis antikorupsi dan masyarakat sipil melawan permainan para elite politik yang sedang solid.  Inilah yang terjadi dalam upaya menolak revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi  yang  telah diundangkan menjadi UU no.19/ 2019 tentang KPK.

    Para elite politik-- terdiri dari politikus di DPR dan pejabat pemerintah, termasuk Presiden Jokowi-- sejak awal  terlihat  kompak dan mampu mendikte “permainan lawan”.  Akhirnya para aktivis, para tokoh, dan mahasiswa, pun seperti kehabisan tenaga.

    Kini mereka mau mengajukan uji materi  UU KPK  terbaru itu ke Mahkamah Konstitusi.  Sebagai sebuah ikhtiar, hal ini memang perlu. Tapi, inilah sebetulnya yang sejak awal diinginkan oleh  kalangan politikus dan pemerintah ketimbang tuntutan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).

    Kenapa Perpu Menakutkan?
    Tuntutan Perpu pembatalan  (revisi)  UU KPK cukup mencemaskan bagi  Presiden Jokowi dan para politikus DPR. Jika, pemerintah memenuhi ini, otomatis  KPK sebagai lembaga akan kuat lagi karena  berlaku undang-undang lama. 

    Para elite politik rupanya tidak mau mengambil resiko sedikit pun  kendati  sudah “menang 1-0,” karena  berhasil memilih pimpinan KPK yang baru sesuai dengan keinginan mereka.  

    Resiko  besar yang terjadi, andai kata Presiden membuat perpu, tentu saja  Dewan Perwakilan Rakyat  harus bersikap pada masa persidangan berikutnya: menolak atau mengesahkan perpu.  Ini bisa menimbulkan bola liar. Partai-partai di parlemen bisa tidak kompak lagi, apalagi jika masyarakat sipil dan mahasiswa  terus mengawasi sikap mereka.

    Meredanya tuntutan Perpu  tentu  melegakan bagi para elite politik, terutama Presiden Jokowi.  Isu perpu tersapu dengan pemberitaan mengenai penusukan Wiranto, tertutup oleh rujuk politik Prabowo-Jokowi dan perbincangan seputar kabinet baru.

    Uji materi ke MK
    Uji materi ke MK  memang “solusi”  yang dikehendaki oleh para pejabat pemerintah ketika tuntutan perpu menguat. Di antaranya mereka  bahkan ada yang berdalih bahwa Presiden tidak bisa mencampuri urusan yudikatif (maksudnya MK) karena sudah ada uji materi ke MK.

    Ketika itu memang ada pihak yang  mendaftarkan uji materi revisi UU KPK ke Mahkamah.  Tapi, permohonan itu tidak bisa diproses karena  revisi UU belum  diundangkan.

    Kini setelah  revisi UU  itu resmi diundangkan dan Presiden terang-terangan menolak perpu, maka para elite politik  sebetulnya sudah menang telak atas perlawanan masyarakat sipil.

    Menunggu Keajaiban
    Sebagian publik mungkin masih  berharap MK “berbaik hati” dengan mengabulkan  permohonan uji materi  UU KPK.  Jika hal ini terjadi, maka  sebuah keajaiban atau berkah bagi negara kita.  Soalnya, pokok perkara  yang persoalkan kalangan aktivis antikorupsi tidak terlalu substantif.

    Permohonan uji materi  itu terutama menyangkut proses pembuatan  (revisi) UU KPK  yang dinilai cacat hukum.  Pembuatan revisi itu terburu-buru, bahkan diduga menabrak UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.   MK bisa saja menerima alasan ini, lalu membatalkan UU KPK yang baru itu.

    Hanya, MK juga bisa menolaknya. Misalnya, dengan dalih bahwa  semua proses pembuatan revisi UU KPK telah disepakati pemerintah dan DPR.  Bukankah, deal  eksekutif-legislatif bukankah setara dengan  undang-undang?

    Adapun, uji materi  yang menyangkut  isi UU KPK tentu akan sulit dilakukan. Soalnya UUD 1945 sendiri tidak mengatur soal KPK. Jadi  tidak ada batu uji untuk menentukan apakah isi UU KPK bertentangan dengan konstitusi.

    Walaupun begitu, kami  dan siapapun yang peduli terhadap pemberantasan korupsi, tentu tetap berharap adanya keajaiban di MK.  ***

     

     

     

     

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Saufi Ginting

    2 hari lalu

    LINGLUNG

    Dibaca : 128 kali


    Oleh: medy afrika

    3 hari lalu

    Perbedaan Aset Desa dengan Inventaris Desa

    Dibaca : 148 kali

    DESA, NEWS - Secara umum, aset Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (“Permendagri 1/2016”). Aset Desa  : adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sementara itu, istilah inventaris desa tidak ditemukan dalam UU Desa maupun Permendagri 1/2016.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) yang terakses dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, inventaris adalah daftar yang memuat semua barang milik kantor (sekolah, perusahaan, kapal, dan sebagainya) yang dipakai dalam melaksanakan tugas.                                                                                      Merujuk pada definisi inventaris desa di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa inventaris desa adalah daftar barang milik desa. Meski demikian, istilah inventarisasi dapat kita temukan dalam Permendagri 1/2016. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. Merujuk pada definisi inventarisasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inventaris desa adalah hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Yang Termasuk Aset Desa : Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.   Aset lainnya milik desa antara lain: a.  kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (“APBDesa”); b.    kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c.    kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.    hasil kerja sama desa; dan e.    kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Inventarisasi Aset Desa : sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggungjawab: a.    meneliti rencana kebutuhan aset desa; b.    meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ; c.    mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa; d.    melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan e.     melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.   Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggungjawab: a.    mengajukan rencana kebutuhan aset desa; b.    mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; c.    melakukan inventarisasi aset desa; d.    mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan e.    menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.   -Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi yang dimaksud diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa. -Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai peraturan perundang-undangan. Bisa didefenisikan, aset desa dan inventaris desa merupakan dua hal yang berhubungan. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan inventaris desa adalah daftar barang milik desa, yakni hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Kegiatan inventarisasi aset desa merupakan tugas dan tanggung jawab petugas/pengurus aset desa yang berkoordinasi dengan sekretaris desa. Dasar Hukum: 1.    UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2.    Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.