UPH Berpartisi Dalam FGD Penelitian Bertajuk ‘Optimalisasi PUSLITBANG Mahkamah Agung RI’ - Analisa - www.indonesiana.id
x

Rosse Hutapea

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Rabu, 6 November 2019 15:35 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • UPH Berpartisi Dalam FGD Penelitian Bertajuk ‘Optimalisasi PUSLITBANG Mahkamah Agung RI’

    Dibaca : 126 kali

    Dalam rangka penguatan kelembagaan Mahkamah Agung (MA) dan pengembangan ilmu hukum di Indonesia,  Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) MA menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD), yang diikuti para akademisi Fakultas Hukum dari empat perguruan tinggi terkemukadi Jakarta, antara lain Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul (UEU) dan Universitas Taruma Negara (UNTAR), pada tanggal 4 -6 November 2019, di Hotel Santika Premiere, BSD City Serpong, Tangerang.  

    Terkait kegiatan ini, Dr. Hasbi Hasan, MH., Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan mengingatkan, bahwa tema penelitian ini memiliki signifikansi yang cukup tinggi dalam menjaga keberlangsungan fungsi Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI. Diharapkan penelitian ini akan mengembalikan fungsi Puslitbang pada ‘’Fitrahnya’’ yaitu sebagai lembaga yang elit dan membanggakan.

    Kegiatan FGD ini diselenggarakan untuk memdapatkan paparan yang komprehensif dari berbagai sudut pandang bidang ilmu hukum. Peserta yang hadir memiliki bidang keahlian ilmu hukum yang berbeda, dan dibagi dalam dua kelompok, masing-masing membahas topik  yang berbeda.  

    Akademisi FH UPH berpartisipasi dalam kelompok pertama bersama akademisi FH Trisakti, pada tanggal 4-5 November 2019,. Kelompok ini membahas dua topik, pertama mengenai bagaimana idealnya peran Puslitbang MA agar dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, sekaligus  menggali potensi kolaborasi riset Puslitbang MA dengan perguruan tinggi. Dilanjutkan topik diskusi kedua  tentang “Pengembangan Pusat Unggulan IPTEK (PUI) di bidang Penelitian Ilmu Hukum”.

    FGD kelompok pertama, menghadirkan narasumber dari tim peneliti, Dr. Ismail Rumadan, M.H. dan Sri Gilang M.S.R.P., serta dari eksternal, Dr. Arie Afriansyah, SH, LLM, Phd., akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Aswin Firmansyah, ST., ME., mewakili Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti.

    Dalam paparannya yang sangat menarik, Dr. Arie menyarankan agar fungsi Puslitbang hendaknya mengedepankan kualitas penelitian yang berdayaguna bagi kepentingan lembaga dan masyarakat, dan bukan pada kuantitas penelitian yang belum tentu bermanfaat bagi kepentingan lembaga dan masyarakat.

    Sementara narasumber Kemenristekdikti, Aswin Firmansyah, mendorong lahirnya Puslitbang yang unggul dalam kegiatan riset bidang ilmu hukum. Saat ini tema riset bidang ilmu hukum belum ada dari daftar 11 tema riset PUI. Lembaga atau institusi dapat berkolaborasi untuk melakukan riset multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang tinggi serta relevan dengan kebutuhan IPTEK. Ia mengingatkan dalam berkolaborasi harus menggeser sifat egosystem, menjadi ecosystem, sehingga dapat lebih produktif menghasilkan produk akhir yang sesuai kebutuhan pengguna.

    Menanggapi narasumber, Dr. Jur. Udin Silalahi, SH., LLM., peserta dari FH UPH, mendukung optimalisasi Puslitbang di MA diantaranya melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas melakukan penelitian dan memikirkan what next. Ia juga mengemukakan pentingnya meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan, untuk menghasilkan penelitian yang dapat mensupport baik internal maupun eksternal MA.

    Sementara, Dr. Bambang Widjojanto, perserta dari FH Trisakti Jakarta dan mantan wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menegaskan bahwa Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 memiliki nilai filosofi yang sangat tinggi khususnya pada kata ‘’mencerdaskan kehidupan bangsa’’. Pada kalimat ini bermakna bahwa para pimpinan Mahkamah Agung hendaknya mendorong Puslitbang Kumdil untuk menjadi salah satu supporting unit yang elit dan membanggakan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung sebagai cita-cita para founding fathers kita sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang Undang Dasar 1945.

    Peserta FGD kelompok pertama dihadiri oleh 15 akademisi Fakultas Hukum dari UPH dan Trisakti. Diskusi berjalan sangat apik dan mendapatkan masukkan yang komprehensif dari berbagai sudut pandang bidang keahlian hukum masing-masing akademisi, khususnya masukkan perihal riset-riset yang dapat dikolaborasikan pada bidang-bidang di Puslitbang MA.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.











    Oleh: Admin

    5 hari lalu

    Digeser Suplayer Telur Kabupaten, Peternak: Pak Bupati, Beri Kami Kesempatan

    Dibaca : 1.076 kali

    Tuban - Belum selesai polemik soal beras berkutu di program BPNT, kini muncul suplayer yang mengatasnamakan diri suplayer kabupaten. Tak ayal, kehadiran suplayer telur kabupaten inipun menggeser peternak lokal. Adalah Sahli, Peternak Ayam Petelur di Desa Pongpongan Kec. Merakurak yang mengeluhkan tak lagi bisa ikut menyuplai telur dalam program BPNT. Pasalnya, e-warong sembako di desanya sudah memiliki suplayer baru yang ditunjuk dari kabupaten. Akibatnya, Sahli kehilangan pangsa pasar terdekat yang ada di desanya. "Katanya sudah ada suplayer baru dari kabupaten yang bertugas menyuplai telur di program BPNT, jadi e-warong sekarang tidak lagi ambil telur dari saya" terang Sahli saat di temuai di kandangnya, Kamis, 21/05/2020. Sahli menuturkan, peternak ayam petelur yang ada di desanya sebenarnya cukup merasakan dampak ekonomi dari program andalan Jokowi ini. Ia dan teman-temannya tidak perlu jauh-jauh mencari pangsa pasar untuk telur yang dihasilkan dari kandangnya. Selain itu, harga jualnya juga relatif setabil dan kompetitif. Namun semenjak kehadiran suplayer kabupaten ini, ia terpaksa harus mencari pangsa pasar baru. "Dulu telur tidak pernah keluar dari desa karena diambil Agen BPNT, sekarang saya terpaksa jual telurnya ke tengkulak meski harganya lebih murah" terang pemuda yang sudah menggeluti peternakan unggas sejak 5 tahun terakhir ini. Terpisah, Aripin, peternak ayam petelur di desa yang sama juga menyayangkan masuknya suplayer baru dari luar desa. Menurutnya, supplier kabupaten ini makin menambah derita peternak ayam petelur yang beberapa bulan terakhir ini mengalami guncangan harga akibat beredarnya telur yang diduga HE. Jika hadirnya suplayer luar di BPNT Desa Pongpongan ini adalah kebijakan Bupati, Arifin meminta agar kebijaka itu dievaluasi. "Mohon Pak Bupati bisa melindungi peternak lokal. Beri kami kesempatan untuk menyuplai telur di desa kami" pinta Arifin. Untuk diketahui, adanya komoditi telur dalam program BPNT ini telah memantik semangat warga desa mencoba peruntungan dalam bidang perunggasan. di Desa Pongpongan sendiri, saat ini terdapat 5 kandang ayam petelur milik warga. Dua diantaranya merupakan kelompok binaan dari PT. Semen Indonesia. Diperkirakan, tahun ini juga akan muncul lagi peternak-peternak baru yang menggeluti peternakan ayam petelur. Hal ini diketahui dari banyaknya usulan peternakan unggas dari kelompok masyarakat yang yang masuk melalui program CSR Semen Indonesia tahun 2020 untuk Desa Pongpongan (tro/id).