Hak Cipta dan Pekerjaan Anda - Analisa - www.indonesiana.id
x

Pengunjung mengamati karya fotografi yang dipamerkan dalam pameran fotografi Rekam Jakarta di Taman Menteng, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Sujana Donandi Sinuraya

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 11 November 2019

Senin, 11 November 2019 14:34 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Hak Cipta dan Pekerjaan Anda

    Dibaca : 2.121 kali

    Hak Cipta dan Pekerjaan Anda

    Sujana Donandi S

    Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Presiden

     

     

    Apakah anda seorang Fotografer? Seorang Desainer? Atau seorang Penulis? Saat anda bekerja di bidang kreatif maka anda berpotensi untuk secara aktif menghasilkan suatu Ciptaan. Atas suatu Ciptaan, muncul Hak Cipta, yaitu suatu Hak yang bersifat eksklusif yang diberikan bagi Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, menunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan, maupun menyewakan suatu Ciptaan (Pasal 1 Angka 1 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta/UU Hak Cipta).

     

    Jika anda adalah para pekerja kreatif yang menghasilkan karya-karya di bidang seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan yang menghasilkan karya-karya tersebut secara mandiri tentu menjadi mudah untuk menentukan siapa Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas karya yang anda hasilkan. Akan tetapi, terkadang anda menghasilkan karya-karya tersebut karena anda bekerja untuk orang ataupun pihak lain. Misalkan, anda bekerja untuk desainer seperti Ivan Gunawan dan pekerjaan anda adalah membuat desain bagi Ivan Gunawan. Atau mungkin juga anda adalah seorang fotografer yang bekerja bagi suatu perusahaan ataupun studio fotografi. Tak jarang juga mungkin anda adalah penulis atau peneliti di suatu lembaga pemerintahan. Lantas, atas karya yang anda hasilkan karena bekerja untuk pihak lain tersebut, siapakah yang dianggap sebagai Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta atas karya yang anda buat?

     

    Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita menyimak beberapa ketentuan mengenai Hak Cipta dalam suatu hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 UU Hak Cipta. Pasal 35 Ayat (1) menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya (Baca Penjelasan UU Hak Cipta). Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1), maka jelas, dalam suatu hubungan kerja dengan instansi pemerintah, yang dianggap sebagai Pencipta  adalah instansi pemerintah.

     

    Ketentuan di atas harus anda pahami khususnya jika anda adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja bagi instansi pemerintah dan pekerjaan anda adalah menghasilkan karya-karya yang dilindungi Hak Cipta. Sebagai contoh, anda bekerja di suatu kementerian yang membawahi bidang sosial dan tugas anda adalah membuat tulisan berupa artikel berisi perkembangan aktivitas kementerian tersebut. Maka, sesuai dengan ketentuan pada UU Hak Cipta, yang dianggap sebagai Pencipta atas tulisan yang anda hasilkan adalah Kementerian Sosial. Contoh lain, mungkin anda adalah PNS Peneliti di lembaga penelitian di bawah naungan pemerintah, di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) misalnya. Tugas anda adalah melakukan penelitian  dan mempublikasikan penelitian tersebut. Lalu, siapa Pencipta atas karya ilmiah tersebut? Maka sama dengan kasus sebelumnya, Pencipta atas karya tersebut adalah LIPI. Contoh lainnya adalah ketika anda bekerja sebagai PNS di dinas pariwisata di daerah dari mana anda berasal. Atas pekerjaan anda, maka anda diwajibkan untuk mengambil foto-foto objek wisata di daerah anda untuk kemudian dipublikasikan di website dinas pariwisata daerah anda. Lantas, siapa pula Pencipta dari karya-karya forografi tersebut? Jawabanya jelas dan senada, yaitu Dinas Pariwisata tempat anda mengabdi sebagai PNS.

     

    Ketentuan berikutnya mengenai Hak Cipta dalam hubungan kerja diatur dalam Pasal 36 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan. Pasal ini mengatur hubungan kerja dimana pemberi kerja adalah pihak swasta. Contohnya, anda bekerja sebagai fotografer untuk suatu majalah. Maka, menurut ketentuan Pasal 36 yang dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta adalah anda selaku kreator. Demikian juga jika anda bekerja menghasilkan desain atau bahkan suatu program komputer bagi suatu PT. Maka, yang dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari desain ataupun program komputer tersebut adalah anda sebagai kreator.

     

    Ada frasa yang perlu anda perhatikan dari Pasal 35 dan 36 yang telah dijelaskan di atas yaitu frasa ‘kecuali diperjanjikan lain’. Frasa ini bermakna bahwa kedua ketentuan di atas dapat disimpangi sepanjang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Artinya terbuka celah untuk menegosiasikan kedudukan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas suatu karya yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja. Dalam hal anda sebagai PNS, mungkin peluang anda untuk menegosiasikan hal tersebut menjadi sangat kecil karena anda telah terikat untuk mengabdi dan melayani negara. Dengan kata lain, semua karya anda adalah karya yang anda hasilkan demi kepentingan negara. Meskipun, tentunya tidak menutup kemungkinan bagi anda untuk mendiskusikan hal tersebut dengan instansi tempat anda bekerja. Namun, jika hubungan kerja yang terjadi bukan dalam suatu hubungan dinas, maka Undang-Undang telah otomatis memproteksi diri anda sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Jika kemudian pemberi kerja menginginkan ciptaan yang anda hasilkan menjadi milik mereka, maka anda memiliki kehendak bebas untuk menerima atau menolak pekerjaan tersebut.

     

     

    Jika Anda Hendak Bekerja Menghasilkan Suatu Ciptaan

     

    Jika anda saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengambil suatu pekerjaan yang diberikan oleh pihak lain untuk meghasilkan suatu ciptaan, maka ada beberapa hal yang perlu anda perhatikan:

     

    1. Tetapkan Sikap Anda

     

    Misalkan, jika anda adalah seorang desainer dan kini anda sedang mendapatkan tawaran pekerjaan di suatu perusahaan pakaian yang mewajibkan anda untuk membuat desain dalam pekerjaan anda, maka anda harus secara tegas menentukan sikap perihal Hak Cipta atas desain yang akan anda hasilkan. Jika anda tidak keberatan memberikan Hak Cipta atas karya anda kepada pemberi kerja, maka anda bisa dengan segera menyepakati tawaran dari calon pemberi kerja bilamana dalam perjanjian kerja yang ditawarkan pemberi kerja ingin memiliki Hak Cipta atas desain yang anda hasilkan. Akan tetapi, jika anda menginginkan agar Hak Cipta atas setiap desain yang anda hasilkan tetap menjadi milik anda, maka hal semacam ini harus anda jelaskan secara jelas dan terbuka sebelum penandatanganan kontrak, meskipun sebenarnya Undang-Undang sudah secara otomatis memberikan Hak Cipta tersebut kepada anda. Penjelasan secara tertulis mengenai hal tersebut di dalam perjanjian adalah untuk memunculkan alat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menguatkan posisi anda jika terjadi sengketa di kemudian hari. Jika anda menentukan sikap untuk tetap memiliki hak cipta atas desain yang anda hasilkan, maka anda tentunya juga harus siap jika kemudian calon pemberi kerja tidak jadi mempekerjakan anda. Menentukan sikap menjadi penting agar anda tidak kecewa dan juga untuk meminimalisir kemungkinan munculnya sengketa Hak Cipta di kemudian hari.

     

    1. Menjadi Detail

     

    Jika anda ingin mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ataupun 36, maka anda dan pemberi kerja harus membuat detail yang jelas mengenai kepemilikan atas Hak Cipta terhadap ciptaan yang anda hasilkan. Detail dalam hal ini mulai dari menyamakan perspektif mengenai lingkup ciptaan yang hak ciptanya akan menjadi milik anda ataupun pemberi kerja, seberapa banyak karya yang harus dihasilkan, dan juga kompensasi atas karya yang anda hasilkan berikut kompensasi atas kepemilikan Hak Cipta, jika memang Hak Cipta akan dimiliki oleh Pemberi Kerja, serta batasan mengenai penggunaan karya cipta yang anda hasilkan oleh pemberi kerja.

     

    Secara Prinsip, sebenarnya undang-undang telah mengatur siapa yang menjadi Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta dalam suatu hubungan kerja. Maka, jika anda belum mengetahui mengenai kepemilikan Hak Cipta dalam suatu hubungan kerja sebelumnya, maka sebenarnya kepemilikan Hak Cipta atas karya yang anda hasilkan telah diatur kepemilikannya oleh undang-undang. Unsur ini di dalam hukum disebut sebagai unsur naturalia. Namun, kini setelah membaca artikel ini, anda tentu telah memiliki perspektif yang berbeda. Kini anda tahu bahwa kepemilikan Hak Cipta atas suatu Ciptaan dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dapat disimpangi. Untuk itu, anda harus mampu menentukan sikap dan memperhatikan detail mengenai kesepakatan kerjasama antara anda dan calon pemberi kerja anda.

     

    Tetap kreatif, tetap mencipta.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.








    Oleh: Salsabila Zulfani

    2 hari lalu

    Covid-19, Membuat Tugas Auditor Menjadi Sulit?

    Dibaca : 139 kali

    Covid 19 adalah virus yang menyerang sisem pernapasan. Virus corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat hingga kematian. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Hampir setiap hari ribuan bahkan ratusan korban infeksi virus corona meregang nyawa. Perekonomian negara terganggu bahkan banyak perusahaan yang harus mengurangi pegawai supaya tidak bangkrut. Dampak Covid 19 ini memang cukup banyak bagi negara terdampak. Lalu bagaimana dengan negara Indonesia?. Indonesia sudah berusaha sedemikian rupa untuk mencegah penularan virus Covid 19 ini,hingga pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ). Bekerja dan belajar dari rumah, hal ini mungkin tidak terlalu sulit sebab teknologi yang semakin canggih di masa sekarang ini. Lalu bagaimana dengan profesi yang harus bekerja turun lapang atau outdoor? Auditor misalnya?. Auditor harus menyambangi perusahaan klien sehingga dapat dengan mudah mengamati sistem pada perusahaan klien. Mengamati bagaimana SOP atau bagan alur setiap kegiatan perusahaan, seperti penjualan, pembelian dan aliran kasnya. Bagaimana auditor harus bekerja dari jarak jauh?. Strategi bagi auditor yang harus bekerja jarak jauh meliputi perencanaan audit, pemeriksaan/pengkajian dokumen, kerja lapangan/melakukan pengamatan, wawancara terhadap pihak yang terkait, dan pertemuan penutupan. Berikut penjelasan singkatnya. Perencanaan Perencanaan audit merupakan hal yang sangat penting di setiap pengauditan. Namun hal ini akan sulit jika pihak klien ada di lokasi yang jauh ataupun sulit terjangkau ( terpencil ). Sementara tahap perencanaan audit ini harus dibahas dengan klien. Informasi yang dapat dibahas dalam tahap ini adalah ruang lingkup perusahaan serta perncanaan jadwal kapan kegiatan audit akan di mulai, tak lupa memberi informasi kepada klien mengenai keterbatasan perihal proses kegiatan audit jarak jauh ini. Serta info apa saja yang akan dibagikan dan dengan tunjangan media atau teknologi apa yang digunakan. Berdasarkan kebutuhan diatas, auditor dapat menghabiskan waktu dua kali lebih banyak guna membahas perencanaan ini. Teknologi yang dapat digunakan dalam hal ini seperti vidio conference dan powerPoint untuk menyampaikan informasi/materi atau dapat menggunakan panduan visual lainnya. Pemeriksaan/Pengkajian Dokumen Pemeriksaan/pengkajian dokumen dari jarak jauh akan memakan waktu cukup banyak serta tak luput dari keterbatasan. Dalam hal ini auditor harus mampu menerima dokumen dalam bentuk/format apapun yang paling mudah diperoleh oleh klien sehingga dapat meminimalisir beban yang ada. Pertimbangan terkait aksesibilitas sistem file digital yang digunakan klien untuk menyimpan rekaman catatan tersebut harus diberikan. Pertimbangan strategi audit yang baik dan tepat juga harus dipikirkan oleh auditor untuk pemeriksaan ataupun pengkajian dokumen, pengambilan sampel dapat menjadi alternatif terbaik. Tergantung pada jumlah rekaman catatan yang ada. Terlepas apakah auditor memeriksa semua atau sebagian dari data yang tersedia. Tidak seperti pemeriksaan/pengkajian rekaman catatan di lokasi, pemeriksaan/pengkajian dokumen dari jarak jauh biasanya tidak memungkinkan untuk memberikan pertanyaan langsung pada saat yang sama. Auditor harus mencatat ataupun menulis hal-hal yang patut dipertanyakan pada klien saat melakukan proses pemeriksaan/pengkajian dokumen, dan dapat ditanyakan saat wawancara jarak jauh. Kerja Lapangan/Pengamatan Hal ini mungkin akan menjadi hal yang cukup sulit bagi audit jarak jauh, pasalnya hal ini biasanya dilakukan dengan menyambangi perusahaan klien. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan vidio conference ataupun livestreaming. Walaupun tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada seperti ketersediaan Wi-Fi, lokasi kerja klien yang berada di tempat terpencil dan kebisingan yang mungkin akan mengganggu proses audit ini. Tidak banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan observasi jarak jauh. Sebab penayangan vidio hanya pada satu titik dan auditor akan kesulitan untuk melakukan pengamatan. Alternatif lain yang dapat diambil adalah dengan foto digital yang dapat diambil dari smartphone milik klien ataupun milik perusahaan. Hal ini dapat menimalisir kendala jaringan yang tidak memungkinkan melakukan vidio conference. Dari hasil pengamatan, audit dapat membuat catatan dan menyiapkan pertanyaan. Wawancara Terhadap Pihak yang Terkait Dalam hal ini mungkin tidak jauh beda dengan wawancara langsung, hanya perlu media penghubung seperti panggilan vidio ataupun semacamnya misalnya Google Meet, Skype dan Zoom. Auditor perlu melakukan perencanaan wawancara seperti berapa lama waktu yang diperlukan dan kepada siapa saja pihak yang perlu diwawancarai. Misalnya dengan penanggung jawab kegiatan, pemegang keluar dan masuknya kas ( kasir ), bagian gudang, penerimaan barang, dan personil lain yang bertanggung jawab dalam mendukung fokus audit. Persiapan wawancara jarak jauh membutuhkan waktu tambahan bagi auditor, serta auditor harus siap dengan daftar pertanyaan dan hal-hal terkait informasi tambahan apa saja yang dibutuhkan berdasarkan pengamatan yang dilakukan sebelumnya. Keterbatasan wawancara jarak jauh ini juga dapat terjadi ketika personil yang diwawancarai merasa canggung, gugup atau tidak nyaman dengan panggilan vidio oleh sebab itu, pemilihan kata dan penempatan intonasi yang bagus dan tepat akan dapat membuat wawancara menjadi tidak tegang. Pertemuan Penutupan Pertemuan penutupan audit jarak jauh memiliki konsep yang sama dengan pertemuan penutupan secara langsung, mungkin memang memerlukan media penghubung. Penjadwalan penutupan ini harus dipertimbangkan oleh auditor, minimal dua hari setelah melakukan wawancara. Sehingga auditor dapat mengkaji kembali catatannya dan menyusun rancangan awal hasil audit. Pertemuan penutupan ini dimaksudkan untuk mrmpresentasikan rancangan awal hasil audit kepada klien, menyelesaikan pertanyaan/permasalahan serta melakukan pembahasan lebih lanjut untuk hasil final audit, yaitu opini dari auditor. Kesimpulan yang dapat di ambil ialah penggunaan teknologi secara praktis. Inovasi dan transformasi teknologi menjadi fokus bisnis serta progam audit di seluruh dunia. Saat ini adalah saat yang tepat untuk mengkomunikasikan lebih lanjut mengenai proses audit jarak jauh. Terdapat beberapa teknologi berkembang yang dapat menunjang kegiatan tersebut antara lain vidio livestreaming, Virtual Reality ( VR ), pesawat tak berawak ( drone ) dan lainnya. Namun semua teknologi pastilah diperlukan biaya tambahan yang mungkin malah mengakibatkan auditor merugi. Jadi pilihlah teknologi yang sesuai dengan bayaran yang diterima. Proses audit jarak jauh bukanlah satu-satunya solusi yang tepat untuk semua masalah. Hal ini bukan pula sebagai pengganti pelaksanaan audit secara langsung. Namun sebagai bagian dari alternatif yang dapat dilakukan di masa pandemi ini.