Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok santer disebut bakal menduduki jabatan puncak salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), entah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau PT Pertamina (Persero). Apa yang sebenarnya diharapkan dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu di posisi tersebut?

Seperti diketahui, hingga saat ini posisi Dirut PLN masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sripeni Inten Cahyani, setelah Sofyan Basir tersangkut kasus PLTU Riau-I. Dalam pengadilan tingkat pertama, Sofyan Basir  dinyatakan tak bersalah. KPK akan mengajukan kasasi atas vonis itu.

Sementara, jabatan teratas PT Pertamina (Persero) juga dikabarkan bakal mengalami perombakan. Dua perusahaan ini dinilai memiliki tantangan besar dalam hal sisi finansial maupun tata kelola korporasi.

Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman menilai Ahok cocok mengisi posisi Direktur Utama PT PLN atau  PT Pertamina (Persero). Dua korporasi ini  ditengarai menjadi sarang mafia mulai dari mafia migas sampai mafia proyek. "Di DKI Jakarta, Ahok sudah biasa berhadapan dengan mafia mulai dari korporasi, birokrat nakal dan politisi yang memanipulasi APBD," ujar Ferdy seperti dikutip Tempo.co, Kamis, 14 November 2019.

Menurut Ferdy, Ahok dibutuhkan di PLN untuk memperbaiki kinerja keuangan serta memperbiki citra perusahaan. Rasio utang PLN saat ini cukup tinggi. Ada pun tantangan di Pertamina adalah kebutuhan meningkatkan produksi minyak nasional. Caranya dengan mencari lapangan-lapangan migas baru dan melakukan ekspansi pembelian blok-blok migas ke luar negeri

Wacana Ahok menduduki jabatan publik ini didukung Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon. Dia menyebut karakter Ahok bak striker dalam permainan sepak bola, sehingga harus ditempatkan di posisi depan. "Kalau dia di komisaris, kan, bukan eksekutor langsung, eman (sayang) karakter aslinya tidak tersalurkan. Padahal karakter Pak Ahok ini eksekutor sejati," kata Jansen melalui pesan tertulis kepada Tempo, Kamis, 14 November 2019.

Masuknya nama Ahok ke bursa pimpinan di BUMN ini dibenarkan dua sumber di lingkup Kementerian BUMN. Mereka menuturkan Presiden Joko Widodo yang mengusulkan Ahok kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Permintaan itu dari Presiden, bukan Erick yang mengusulkan ke Istana," ujar kedua sumber itu seperti dikutip dari Koran Tempo edisi hari ini, Kamis, 14 November 2019.

Ikuti tulisan menarik tuluswijanarko lainnya di sini.