Akhirnya Yamitema T. Laoly memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 18 November 2019. Anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly ini hanya diam dan melemparkan senyum kepada wartawan yang menunggunya di pelataran Gedung KPK, di kawasan Kuningan , Jakarta.
Tema—panggilan akrabnya--tiba pada pukul 10.00 WIB. Ia langsung masuk ke lobi Gedung KPK, dan mengisi buku tamu. Setelah beberapa menit duduk, Tema langsung naik ke ruang pemeriksaan KPK.
Juru bicara KPK, Febri Dianysah mengatakan Tema akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari. Isa menjadi tersangka pemberi suap terhadap Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin. Tema diperiksa dalam posisinya sebagai Direktur PT Kani Jaya Sentosa.
KPK menduga Isa memberikan sedikitnya Rp380 juta kepada Dzulmi. Sebagian uang itu dipakai untuk membayar membengkaknya biaya perjalanan Dzulmi dan keluarganya ke Jepang. Selain soal perjalanan dinas, KPK tengah menelusuri dugaan penerimaan lainnya, terkait proyek-proyek di Medan.
Proyek PT Kani Jaya
PT Kani Jaya Sentosa tercatat sering memenangkan tender proyek konstruksi di Medan dan sekitarnya. PT Kani misalnya pernah menangani pembetonan drainase di kota ini dengan nilai proyek Rp 4.3 miliar pada 2017. Proyek ini menggunakan anggara Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.
Perusahaan itu juga menangani perbaikan jalan jurusan Tanjung Pura - Tanjung Selamat dengan nilai proyek 6,9 miliar pada 2016. Proyek ini menggunakan anggara Dinas Marga Pemprov Sumatera Utara.
Menteri Yasonna mengatakan anaknya adalah seorang pebisnis. Namun ia mengatakan Yamitema tak tahu banyak soal kasus itu. "Dia dipanggil karena dia kan business man juga, tapi selama tiga tahun ini dia dalam urusan di kota Medan, dia gak banyak terlibat," ," kata Yasonna.
Pernah Digugat warga
Dalam pemberitaan sekitar empat tahun lalu, perusahaan yang diduga sama, PT Kani Jaya Sentosa, pernah digugat warga. Hal ini berawal dari keluhan warga komplek perumahan Taman Setia Budi Indah (Tasbi) I dan II yang berkeberatan atas pengalihan pengelolaan utilitas komplek Taman Setia Budi Indah Medan ke perusahaan dari luar perumahan.
Gugatan warga Setiabudi
Himpunan Warga Taman Setia Budi Indah (Hiwasbi) akhirnya menggugat ke Pengadilan Negeri Medan pada 2016, berkaitan dengan hak pengelolaan kompleks perumahan tersebut. PT Ira Widya Utama sebagai tergugat pertama, PT Kani Jaya Sentosa sebagi tergugat kedua, dan PT Wali Kota Medan sebagai tergugat ketiga.
Dalam gugatan itu dinyatakan bahwa pengelolaan kompleks Taman Setia Budi Indah yang dibangun oleh PT Ira Widya pada 1982 belum diserahkan juga ke pemerintah daerah atau Wali Kota Medan. Padahal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, pengembang harus menyerahkan prasarana dan sarana perumahan ke pemda paling lamat setahun setelah masa pemeliharaan.
Menurut gugatan itu, PT Ira Widya malah mengalihkan pengelolaan utilitas perumahaan itu kepada PT Kani Jaya pada 2014. Perjanjian Kerjasama No. 6 tanggal 16 Desember 2014 itu berisi penyerahan tugas s pengelolaan kebersihan, keamanan, lampu, jalan dan berbagai fasilitas umum lainnya. Warga merasa dirugikan karena di perumahan itu sering terjadi gangguan keamaan seperti pencurian.
Hasilnya? Pada akhir Januari 2018, Pengadilan Negeri Medan menolak gugatan itu dengan alasan penggugat tidak mempunyai kapasitas (legal standing).
Atas putusan itu , Hiwasbi mengajukan banding. Tapi hasilnya tidak berubah. Pada Februari 2019, Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan pengadilan negeri itu. ***
Ikuti tulisan menarik Anas M lainnya di sini.
