Ayo Terapkan Sin Bin untuk Wasit Sepak Bola Akar Rumput Kita - Analisa - www.indonesiana.id
x

Selamatkan dari wasit

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Rabu, 20 November 2019 21:29 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Ayo Terapkan Sin Bin untuk Wasit Sepak Bola Akar Rumput Kita

    Dibaca : 516 kali


    Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan bahwa "rugbi adalah olahraga biadab namun dimainkan oleh orang beradab?"

    Lalu, "sepak bola adalah olahraga beradab namun dimainkan dan dikendalikan oleh orang-orang biadab."

    Analogi antara  kedua olahraga yang sama-sama lahir dari tanah Inggris ini, memang pantas diapungkan dan wajib tertanam di benak sanubari pelaku dan penikmat sepak bola nasional.

    Sepak bola yang lahir di abad pertengahan sekitar tahun 1170 dan rugbi yang lahir sekitar abad 19, memang secara kasat mata adalah dua olahraga yang kontras.

    Rugbi oleh raga adu otot dan penuh kekerasan, namun karena para pemain dan pelakunya orang-orang beradab, maka jarang sekali terdengar perkelahian antara pemain dengan pemain, dengan wasit, dengan ofisial, hingga dengan suporter.

    Namun, sepak bola yang secara kasat mata cukup beradab, namun adab tersebut hanya karena adanya ikatan dan tata aturan yang ketat. Sementara persoalan intrik dan politik dalam  sepak bola lebih tak beradab dari kerasnya permainan rugbi.

    Berkaca dari permainan sepak bola yang dimainkan dan dikelola olah aktor-aktor tak beradab, demi menanamkan cikal bakal karakter yang benar pada pesepak bola akar rumput (usia dini dan muda), maka Federasi Sepak bola Inggris (FA) menerapkan aturan "sin bin" yang lebih populer disebut pengusiran sementara.

    "Sin bin" yang di olahraga lain telah dikenal, akan diperkenalkan di seluruh level usia sepakbola akar rumput di Inggris mulai musim 2019/20.

    Hukuman sin bin diterapkan dalam pertandingan, wasit diperkenankan untuk mengusir sementara seorang pemain selama sepuluh menit.

    Selama sepuluh menit itu, pemain terhukum harus berdiam di pinggir lapangan dan tidak boleh terlibat permainan dalam bentuk apa pun.

    Seorang pemain akan mendapatkan sin bin ketika wasit memberi kartu kuning kepada si pemain dan menunjuk arah pinggir lapangan. Dua kali mendapat sin bin, maka si pemain akan dikartu merah alias diusir sampai laga berakhir.

    Sesuai pernyataan resmi FA, Selasa (30/7/2019) menjelaskan, tujuan penerapan sin bin ini adalah mengurangi perdebatan, baik itu lewat kata-kata maupun tindakan ofensif, kepada wasit.

    FA sudah melakukan tes sin bin di dua musim sebelumnya dan mengklaim bahwa aturan ini bisa mereduksi perselisihan tersebut sebanyak 38 persen
    "Setelah mendapatkan respons positif dari pemain, wasit, dan pelatih, sin bin kini akan diterapkan di seluruh liga di sepakbola level akar rumput untuk meningkatkan kualitas pertandingan," demikian cuplikan dari pernyataan resmi FA.

    Di sisi lain, CEO FA Mark Bullingham optimistis, penerapan sin bin ini efektif untuk memerangi perdebatan tak perlu antara pemain dan wasit.

    "Hasil uji coba menunjukkan adanya dampak besar terhadap perilaku yang ingin kita buang dan membuat pertandingan bisa lebih dinikmati," ujar Mark.

    Lebih spesifik, sin bin, diterjemahkan bebas sebagai tempat buang kesalahan, sudah lama diterapkan di cabang olahraga lain seperti rugbi dan hoki.

    Bahkan aturan ini pernah coba diwacanakan masuk ke sepakbola oleh eks presiden UEFA Michel Platini yang ia sebut sebagai "kartu putih". Namun, hingga kini FIFA belum mengadopsi.

    Sin bin untuk wasit kita

    Memerhatikan penerapan aturan sin bin untuk pemain sepak bola akar rumput di semua level yang kini tengah berjalan di tahun kompetisi ketiga di FA Inggris, saya melihat hal yang terbalik untuk kondisi dalam sepak bola akar rumput Indonesia.

    Berbeda dengan pemain level yunior hingga senior, pesepak bola akar rumput di Indonesia justru mudah dijinakkan.

    Sebaliknya, aturan sin bin malah sangat cocok untuk wasit-wasit di Indonesia yang memimpin pertandingan sepak bola akar rumput.

    Baik dalam festival/turnamen/kompetisi sepak bola akar rumput, wasit justru yang lebih sering menjadi biang masalah.

    Saat pemain kedua tim berlaga suasana pertandingan sering malah dibuat menjadi tidak nyaman karena sikap dan ketidaktegasan/ketidakadilan wasit.

    Sebagai contoh, dalam kompetisi yang dikelola olah pihak swasta dan menjadi kawahcandradimukanya calon pemain nasional, baik di kompetisi Indonesia Junior Soccer Leauge (IJSL), Indonesia Junior Leauge (IJL), Liga Kompas Gramedia, dan Liga TopSkor, sangat sering terdengar keluhan dari pemain, pelatih, ofisial, hingga orangtua yang mengungkap bahwa wasit mempimpin laga tidak objektif, wasit curang dll.

    Sering sangat kentara wasit begitu mudah meniup pluit untuk menghukum salah satu tim atau memberikan keuntungan satu tim, yang akibatnya pemain tidak dapat bermain secara normal, karena sudah merasa ditekan oleh wasit.

    Bila hal ini terjadi, maka akan terdengar celetukan dari pinggir lapangan yang berujar wasit satu daerah dengan tim yang diuntungkan, ada pula yang berujar wasit dibayar berapa.

    Banyak sekali kejadian yang pemicunya wasit, lalu membikin pemain/pelatih/ofisial/orangtua menjadi gerah dan marah.

    Sudah menjadi kewajaran dalam laga ada kalah dan menang, namun bila dipimpin oleh wasit yang cerdas, objektif, dan adil, maka usai laga, semua pemain, pelatih, ofisial hingga orangtua akan tetap bangga dan saling memuji.

    Tidak lucu kan, dalam sebuah laga, seorang wasit sangat kentara sering menghukum salah satu tim, sementara semua pemirsa di pinggir lapangan juga melihat kejadian. Tapi saat terjadi pelanggaran dengan bobot yang sama oleh tim satunya, tidak ada tiupan pluit apalagi hukuman dari wasit.

    Bagaimana tidak membuat para pelaku dan penonton meradang?

    Malah ada, keputusan pinalti yang langsung memutuskan adalah wasit pinggir. Terang saja penonton di pinggir lapangan berteriak, dibayar berapa?

    Padahal para pemain, pelatih, ofisial, dan orangtua sudah legawa persoalan kalah dan menang bukan untuk ukuran di sepak bola akar rumput.

    Namun keberadaan wasit yang tak standar, mungkin juga dibayar, dan lain sebagainya, sangat fatal menjadi perampas permainan anak-anak yang tak wajar dan tertekan.

    Yang dilihat dalam laga bukan lagi permainan anak-anak hasil pelatihan dan pembinaan. Namun, keceriaan dan kecerdasan bermain anak-anak dirampas oleh wasit.

    Lebih mendasar dan sering menjadi pertanyaan, wasit-wasit yang memimpin laga sepak bola akar rumput itu pendidikan formalnya apa? Karena sering kali para wasit memimpin sangat nampak tak paham aspek pedagogis anak usia dini dan muda.

    Bekal pendidikan formal yang tidak memadai plus bekal pelatihan menjadi wasit yang hanya hitungan minggu atau bulan, mana cukup dapat diandalkan untuk memimpin laga sepak bola akar rumput yang harusnya malah mencerdaskan dan membentuk mental dan karakter anak.

    Untuk itu, kepada PSSI dan pihak swasta, tolong perhatikan penugasan wasit dan penuhi standarnya.

    Bukan mustahil, mafia perwasitan di sepak bola akar rumput malah tumbuh lebih subur, namun belum pernah diungkap.

    Wahai operator IJSL, IJL, Liga Kompas, Liga TopSkor, dan operator lain, dapat mulai diperhatikan, bila bertanding SSB mana ketemu SSB mana, cek wasit berasal dari daerah mana juga.

    Jadi untuk penugasan wasit, selain dilihat dari kualifikasi dan standar wasitnya, juga jangan sampai seorang wasit asal daerah A, memimpin laga antara tim A melawan tim B. Barangkali yang model ini, belum detil duperhatikan oleh operator kompetisi swasta.

    Ingat, kompetisi yang berujung ada degradasi atau ada prestasi juaranya, tetap saja menjadikan semua peserta mengincar kemenangan demi selamat dari kekalahan hingga degradasi.

    Bukan mustahil bukan, wasitlah jalan keluarnya.

    Coba sejak sekarang, kita berikan perhatian lebih untuk pada wasit yang memimpin laga di sepak bola akar rumput. Bila selama ini ada wasit yang sudah dihukum tak boleh lagi memimpin laga atas kesalahannya, maka oprator juga dapat menerapkan hukuman sin bin  kepada wasit.

    Tarik wasit dari laga. Ganti dengan wasit lain, hukum wasit di pinggir lapangan, agar sisa laga tidak terus merugikan salah satu tim.

    Jangan bicara juga wasitnya asal Asprov/Askab/Askot mana, asal PSSI saja masih bikin suporter rusuh, bukan?


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Saufi Ginting

    2 hari lalu

    LINGLUNG

    Dibaca : 127 kali


    Oleh: medy afrika

    3 hari lalu

    Perbedaan Aset Desa dengan Inventaris Desa

    Dibaca : 147 kali

    DESA, NEWS - Secara umum, aset Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (“Permendagri 1/2016”). Aset Desa  : adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sementara itu, istilah inventaris desa tidak ditemukan dalam UU Desa maupun Permendagri 1/2016.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) yang terakses dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, inventaris adalah daftar yang memuat semua barang milik kantor (sekolah, perusahaan, kapal, dan sebagainya) yang dipakai dalam melaksanakan tugas.                                                                                      Merujuk pada definisi inventaris desa di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa inventaris desa adalah daftar barang milik desa. Meski demikian, istilah inventarisasi dapat kita temukan dalam Permendagri 1/2016. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. Merujuk pada definisi inventarisasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inventaris desa adalah hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Yang Termasuk Aset Desa : Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.   Aset lainnya milik desa antara lain: a.  kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (“APBDesa”); b.    kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c.    kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.    hasil kerja sama desa; dan e.    kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Inventarisasi Aset Desa : sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggungjawab: a.    meneliti rencana kebutuhan aset desa; b.    meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ; c.    mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa; d.    melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan e.     melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.   Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggungjawab: a.    mengajukan rencana kebutuhan aset desa; b.    mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; c.    melakukan inventarisasi aset desa; d.    mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan e.    menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.   -Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi yang dimaksud diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa. -Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai peraturan perundang-undangan. Bisa didefenisikan, aset desa dan inventaris desa merupakan dua hal yang berhubungan. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan inventaris desa adalah daftar barang milik desa, yakni hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Kegiatan inventarisasi aset desa merupakan tugas dan tanggung jawab petugas/pengurus aset desa yang berkoordinasi dengan sekretaris desa. Dasar Hukum: 1.    UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2.    Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.