Tiadanya transparansi pemerintah Joko Widodo menggambarkan adanya permainan politik tingkat tinggi dalam urusan Rizieq Shihab. Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) ini masih tertahan di Arab Saudi sejak dua tahun lalu.
Kabar perkembangan masalah Rizieq justru datang dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Esam A. Abid Althagafi. Ia mengungkapkan bahwa urusan Rizieq sedang dinegosiasikan.
"Masalah itu sedang dinegosiasikan oleh pejabat kedua negara. Kami berharap ini segera bisa diselesaikan," kata Esam di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, 25 November 2019.
Sebelumnya, sederet “drama” terjadi di seputar urusan Rizieq, mulai dari kasus penangkapan di Arab Saudi sampai soal tidak bisa keluarnya tokoh ini dari negara tersebut karena alasan keamanan.
Insiden bendera hitam
Kita masih ingat, pada November tahun lalu Rizieq sempat ditangkap oleh kepolisian Arab Saudi gara-gara insiden pemasangan bendera hitam. Menurut Duta Besar RI Agus Maftuh Abegebriel, Rizieq ditangkap pada 5 November 2018. Sehari kemudian Kedutaan Besar RI datang untuk membebaskannya dengan jaminan.
Penyebab penangkapan itu adalah pemasangan bendera hitam yang mengarah pada ciri-ciri gerakan ekstremis pada dinding bagian rumah belakang Rizieq. Menurut Agus, pemerintah Saudi, kata dia, melarang keras segala bentuk jargon, label, atribut, dan lambang apapun yang berbau terorisme
Alasan keamanan dan visa habis
Dalam video telekonferensi, 8 November 2019, Rizieq pernah memperlihatkan surat pelarangan ia keluar dari Arab Saudi. Pertimbangan pemerintah Arab mencekalnya adalah alasan keamanan.
Adapun pemerintah Indonesia terkesan kurang gamblang menjelaskan duduk perkaranya. Para pejabat cenderung memaparkan soal visa Rizieq yang sudah lama kaladuwarsa. Artinya, ia mengalami over stay dan harus membayar denda untuk bisa pulang.
Logikanya, Rizieq mustahil membayar denda sekitar ratusan juta rupiah. Kembali lagi, agaknya ada hambatan dari pemerintah Saudi dengan “alasan keamanan” tadi. Boleh jadi, Pemerintah Arab Saudi baru akan melepas Rizieq bila Pemerintah Jokowi memberikan lampu hijau. Konteks “keamanan” itu diduga berkaitan dengan pemilu.
Itu sebabnya, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid meminta agar Rizieq dipulangkan. “Karena beliau tidak boleh pulang itu karena terkait pemilu. Pemilu sudah selesai dan semua aman damai, ya harusnya beliau kemudian bisa dipulangkan kembali ke Indonesia," kata Hidayat, 16 November 2019.
Hubungan RI-Arab Saudi
Eratnya hubungan pemerintah RI dan Arab Saudi boleh jadi menjelaskan kenapa kasus seperti Rizieq Shihab bisa terjadi. Raja Salman dari Arab Saudi bahkan pernah melakukan kunjungan yang bersejarah ke Indonesia pada Maret 2017. Saat itu Arab Saudi menjanjikan sejumlah investasi dan kerja sama ekonomi.
Neraca perdagangan RI-Arab Saudi
Sebaliknya Jokowi pun saat umrah pada April tahun lalu, ia juga mendapat kehormatan diundang oleh Raja Salaman di Istana di Riyadh. Selain itu, Putra Mahkota Muhammad bin Salman juga mengundangnya. Dalam lawatan itu, Presiden Jokowi juga sempat membahas kerja sama dalam bidang energi antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi .
Impor kita dari Arab Saudi yang cukup tinggi dan cenderung naik beberapa tahun terakhir, juga menggambarkan pentingnya negara kita bagi Arab Saudi.
***
Ikuti tulisan menarik Andi Pujipurnomo lainnya di sini.
