Pendidikan Berbasis HAM - Analisa - www.indonesiana.id
x

Hammurabi Fernanda

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 29 November 2019

Jumat, 29 November 2019 23:24 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Pendidikan Berbasis HAM

    Dibaca : 190 kali

    Pendidikan merupakan hak asasi manusia (HAM) dan merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak yang lainnya. Penyelesaian suatu program pendidikan yang sudah ditetapkan dengan memuaskan merupakan prasyarat yang sangat penting untuk akses mendapatkan perkerjaan, mendapatkan kehidupan yang layak serta mengangkat harkat dan martabat pribadi seseorang, sehingga pendidikan dilihat sebagai gerbang menuju keberhasilan.

    Pendidikan Berbasis HAM adalah satu dasar pelaksanaan pendidikan yang berasaskan hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan. Dalam pengantarnya, Tomasevski menyatakan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan merupakan proses yang sedang berjalan, demikian juga dengan upaya penyatuan berbagai komitmen global untuk mencapai pendidikan untuk semua. Oleh karena itu, pelaksanaan Pendidikan Berbasis Hak merupakan langkah untuk mewujudkan pendidikan yang adil, kesamarataan pelayanan berdasarkan kebutuhan setiap peserta didik.

    EFA (Education for All) adalah pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, pendidikan adalah hak Warga Negara tanpa kecuali baik berupa pendidikan formal maupun non formal. Hal tersebut diatur dalam UUD 1945 pasal 31. Hakekat Education for All Hakekat dari “Education for All” pada intinya adalah mengupayakan agar setiap warga negara dapat memenuhi haknya, yaitu layanan pendidikan. Pembelajaran  untuk semua merupakan wujud pembelajaran yang menyangkut semua usia entah itu dewasa, orang tua maupun anak-anak yang bertujuan agar lebih mengerti tentang sesuatu.

    salah satu contoh mengenai pendidikan berbasis HAM : 

    Jakarta, CNN Indonesia -  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan sekolah berbasis hak asasi manusia perlu diterapkan di Indonesia. Hal itu untuk memenuhi hak anak dan jaminan standar pengetahuan terkait hak dasar sebagai manusia .

    Di Indonesia sendiri muatan pembelajaran HAM bisa didapatkan dalam kurikulum SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Untuk tingkat SMP/MTs terdapat materi pengertian HAM dan landasan hukum penegakan HAM di perundang-undangan nasional, analisis kasus pelanggaran HAM, serta lembaga terkait perlindungan HAM. Adapun untuk SMA/MA/SMK materinya terdiri atas pengertian HAM, upaya pemerintah dan peran masyarakat dalam menegakkan HAM, juga instrumen atau dasar hukum yang mengatur HAM.

    Sayangnya, kurikulum SMP maupun SMA tidak membahas tentang kewajiban dasar manusia (KDM). Padahal, KDM adalah seperangkat kewajiban yang bila tak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM . KDM seharusnya menjadi fondasi utama sebelum kita mempelajari HAM. Dimensi KDM adalah tanggung jawab, sedangkan HAM adalah kebebasan. Kebebasan yang bertanggung jawab adalah inti keselarasan dalam masyarakat.

    Solusi sederhananya mungkin Awalnya mengajarkan, lalu dibiasakan, dilatih untuk konsisten sehingga akhirnya akan menetap menjadi karakter diri. Keteladanan dan lingkungan yang mendukung untuk menjadi kunci keberhasilan pembentukan karakter.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.