*Menguji Rasionalitas Ayam Atasi Stunting*
oleh Ainul Mizan
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko melontarkan gagasan untuk mengatasi stunting /gizi buruk pada anak. Menurutnya, perlu digalakkan gerakan memelihara ayam. Satu rumah, satu ayam. Dengan memelihara ayam, kebutuhan akan makanan berupa telur ayam bisa terpenuhi.
Memang arahan untuk memelihara ayam sekilas terlihat rasional dan mudah diwujudkan. Hanya saja ketika kita mencermati, paling tidak ada 2 hal yang dilematis dalam gerakan pelihara ayam ini.
Pertama, memelihara ayam itu membutuhkan waktu dan biaya.
Sedangkan biaya dalam pemeliharaan ayam berkaitan dengan biaya membeli ayam hidup. Kisaran harga ayam hidup yang kecil adalah Rp 30 ribu. Sedangkan kisaran untuk ayam hidup yang besar adalah ratusan ribu rupiah. Belum lagi biaya untuk membeli pakan ayam.
Padahal problem stunting ini terkait dengan keterbatasan ekonomi keluarga, tentunya memelihara ayam menjadi tambahan beban hidup. Di samping biaya yang terbatas untuk membeli beras sebagai bahan makanan pokoknya.
Adapun memelihara ayam hingga bisa diambil manfaatnya berupa daging dan telur, jelas perlu waktu.Berhasil ataupun apalagi gagal dalam memelihara ayam, keadaan stunting pada anak harus segera ditanggulangi. Keadaan stunting bisa membawa kepada kematian.
Kedua, gerakan memelihara ayam ini bertabrakan dengan regulasi.
Di dalam RKUHP tentang unggas di pasal 548 disebutkan bahwa seseorang yang membiarkan ayam piaraannya berkeliaran di pekarangan orang lain akan bisa dikenai denda sebesar Rp 250 ribu. Regulasi demikian hanya akan menambah beban bagi warga yang memelihara ayam. Apabila tidak ingin terkena denda tentunya ia harus menyediakan kandang bagi ayam piaraannya. Lagi - lagi tambahan beban biaya yang harus ditanggung oleh penduduk.
Jadi alih-alih bisa menjadi solusi atas problem stunting, gerakan memelihara ayam menjadi tidak rasional. Baik dari segi waktu, biaya dan regulasi aturan yang tidak linear.
Stunting sangat erat kaitannya dengan ketidakmampuan sebuah keluarga guna mencukupi kebutuhan gizi anak-anaknya. Hal ini bisa terjadi karena keterbatasan ekonomi. Penghasilan yang rendah tidak mampu menjangkau harga yang harus dibayarkan untuk bisa memenuhi gizi makanan dan minuman bagi anaknya. Pendek kata, faktor kemiskinan menjadi penyebabnya.
Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam menangani stunting. Bukan langkah sesaat, apalagi yang terkesan sebagai kelucuan yang tidak lucu, alias garing.
Untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dari segi karbohidrat, protein, lemak dan vitaminnya, memang perlu merogoh kocek yang cukup dalam.Apalagi harga kebutuhan pokok akan mengalami inflasi di saat-saat momen seperti Natal dan tahun baru di bulan desember, dan juga di momen Romadhon dan hari raya. Hal demikian tentunya akan mengurangi daya beli masyarakat.
Dalam hal ini, pemerintah bisa melakukan upaya mencegah praktek-praktek kartel pada komoditas-komoditas pokok masyarakat. Di samping itu, guna menanggulangi inflasi, pemerintah bisa menyediakan stok komoditas yang terbatas dari daerah lain yang mempunyai stok lebih banyak. Bukan berarti penulis merekomendasikan impor. Sangat ironis bila di negeri agraris seperti Indonesia ini harus mengimpor ayam, misalnya, hanya untuk menyediakan kebutuhan daging ayam dan telur. Daerah-daerah di dalam negeri yang berpotensi menjadi penghasil ternak, tentunya bisa disupport langsung oleh negara guna mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Selanjutnya, pemerintah mempunyai tugas untuk mewujudkan kemakmuran warganya. Daya beli warganya akan meningkat seiring dengan tingkat penghasilannya. Walhasil, pemerintah menyediakan keterbukaan lapangan pekerjaan dengan menyiapkan warganya agar bisa memiliki berbagai keahlian. Sebagai pelayan rakyat, pemerintah betul - betul serius dalam mengentaskan pengangguran dari warganya. Bukan lantas membuka kran masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia.
Bagi keluarga yang kepala keluarganya mengalami kelemahan fisik sehingga tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, negara akan memberikan bantuan. Bantuan tersebut bisa berupa produk barang dan ataupun sejumlah biaya untuk digunakan mencukupi kebutuhan gizi anak - anak mereka.
Di sinilah terkait masalah stunting, menjadi batu ujian pemerintahan Jokowi yang berkomitmen meningkatkan kualitas SDM, untuk bisa segera diwujudkan. Tentunya pengaturan ekonomi yang liberalistik akan sangat sulit untuk mengatasi masalah stunting ini. Problemnya, warga dipaksa untuk survive sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Ini akan menjadi blunder bagi program peningkatan sdm yang dicanangkannya.
#Penulis tinggal di Malang
Ikuti tulisan menarik Mizan lainnya di sini.
