Andi Pujipurnomo

Penulis Indonesiana

Bergabung Sejak: 12 Oktober 2019

Reaksi Keras Presiden Soal Amandemen: Siapa Mau Tampar Jokowi? Ini Sederet Manuver Aneh…

Dibaca : 3.413 kali

Presiden Joko Widodo  akhirnya bicara soal usulan perpanjangan masa jabatan presiden  hingga tiga periode  lewat amandemen kontitusi. Jakowi mempertanyakan motif pengusul.

Kemungkian, "Ingin menampar muka saya, ingin cari muka padahal saya sudah punya muka, atau ingin menjerumuskan saya," kata Jokowi, 2 Desember 2019. Presiden setuju amendemen UUD 1945 asalkan terbatas, yakni menghidupkan kembali GBHN. Namun, ternyata melebar ke mana-mana.

Baca juga:
Tertahannya Imam FPI: Mahfud Bilang Tak Melapor, Rizieq Beberkan Peran Orang BIN…

"Sekarang kenyataannya begitu, kan. Ada yang lari presiden dipilih MPR, lari tiga periode. Jadi lebih baik gak usah amandemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," ujar Jokowi.

Manuver politikus PPP
Isu perpanjangan masa jabatan presiden itu dilontarkan oleh Wakil Ketua MPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani.  Ia mengatakan selain periode 3x5 tahun, ada pula yang mengusulkan perubahan 1x8 tahun. "Ya, itu kan baru wacana ya,"  kata Asrul . 21 November 2019.

Sebelumnya,  Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) MPR Johnny G. Plate, juga mengatakan perlunya perpanjangan masa jabatan bertujuan demi konsistensi pembangunan. "Konsistensi pembangunan juga terikat dengan eksekutifnya. Masa jabatan presiden juga berhubungan," ujar Johnny, 7 Oktober 2019.

Bermula dari PDIP
Isu amandemen UUD 1945 mula-mula berasal dari PDIP.  Dalam Kongres Bali, partai mengusulkan menghidupkan kembali GBHN. "PDIP mengusulkan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan GBHN,"  ujar Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, 10 Agustus 2019.

Banyak pengamat politik yang melihat bahwa usulan itu sebetulnya hanya pintu masuk untuk amandemen UUD 1945. Target sebenarnya adalah pemilihan presiden oleh MPR.  Hal ini terlihat dari dukungan partai ini terhadap  mantan Ketua DPR,  Bambang Soesatyo untuk menduduki posisi sebagai Ketua MPR.  Misi utamanya yakni mengubah konstitusi.

Sebelumnya,  Bambang sudah melempar wacana pemilihan presiden lewat MPR. Salah satu alasannya, pemilihan presiden langsung cukup rumit dan mengundang polarisasi dalam masyarakat. "Apa enggak sebaiknya Pilpres dikembalikan lagi ke MPR," kata Bambang, 9 Agustus lalu.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputtri (tengah) berbincang dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (kanan) disela memberikan keterangan pers di kediaman Megawati, di Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Analisis: Jokowi bukan dalang
Jika kita amati, narasi amamenden UUD 1945 tampaknya bukan  keinginan kubu Jokowi, melainkan PPDP.  Dalam analisis politik,  Jokowi sebagai aktor politik perlu dipisahkan dengan PDIP sebagai penyokong utamanya.  Di luar Jokowi dan PDIP, masih ada juga partai koalisi pemerintah yang lain,  kemudian partai-partai yang berada di luar pemerintahan.

Tak sulit untuk memahami bahwa  amandemen UUD 1945 berkaitan dengan kepentingan politik 2024. Di sinilah kita bisa sedkit berimajinasi, apakah Jokowi ingin mempertahankan kekuasaan secara lama, atau sekedar mau menyelesaikan jabatannya hingga 2024?

Isu memperpanjang  masa jabatan jadi 3 periode boleh jadi hanyalah manuver agar orang bicara soal amandemen UUD 1945.  Ujung dari wacana yang ngalor-ngidul ini sebetulnya amat jelas: pemilihan presiden oleh MPR.

Siapakah yang menginginkan hal itu?  Tentu partai-partai politik yang merasa lebih nyaman memakai lewat mekanisme pemilihan presiden oleh MPR. Kalau mekanisme pilpres langsung, partai-partai harus kompromi dengan tokoh populer.  Jika presiden dipilih oleh MPR, partai bisa merancang dan menentukan presiden lewat deal di antara  partai-partai.

Sulit dibayangkan Jokowi berkepentingan betul urusan ini karena ia produk pemilihan presiden secara langsung. Bahkan, ia pun belum tentu diusung lagi oleh partai-partai, andaikata nanti ada mekanisme baru  mekanisme MPR.   Dalam awal pencalonan Jokowi dulu pun, kalangan partai seolah “dipaksa” untuk mengusung dia karena popularitasnya dalam survei.

***

Baca juga:
Tertahannya Imam FPI: Mahfud Bilang Tak Melapor, Rizieq Beberkan Peran Orang BIN…