Islam dan Kewarganegaraan - Analisa - www.indonesiana.id
x

Bunga Senja

namek jawa

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 3 Desember 2019

Selasa, 3 Desember 2019 15:28 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Islam dan Kewarganegaraan

    Dibaca : 321 kali

    Selalu menjadi pertanyaan bagi khalayak umum yang masih awam dengan Islam dalam prakteknya. Salah satu yang menjadi pertanyaan populer dalam masyarakat adalah bagaimanakah Islam memandang konsep bernegara? Hal ini dipicu oleh berbagai peristiwa yang dibungkus dengan narasi baik akan tetapi sejatinya buruk. Sebelum memulai saya ingin memberitahukan bahwa tulisan ini didasarkan dengan sumber yang jelas dan baik. Tulisan ini tidak didasarkan pada spekulasi-spekulasi sepihak dan analisa yang hanya didasarkan pada logika semata. Sekarang waktunya penjelasan.

    Pertama, apakah Islam memandang negara sebagai hal yang baik atau tidak? Dalam Islam negara atau pemerintahan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam menjalankan kehidupan duniawi sudah menjadi sunnatullah bagi manusia untuk membutuhkan pemimpin yang dapat mengurusi berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Negara adalah hal yang vital dikarenakan tanpa negara kehidupan umat muslim akan menjadi tak teratur. Hal ini juga yang menyebabkan rasulullah menekankan umat muslim untuk mematuhi pemerintah walaupun pemerintah tersebut melakukan kemaksiatan.

    Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam:

    Ingatlah, barang siapa mempunyai seorang penguasa lalu melihatnya berbuat kemaksiatan, hendaknya ia membenci perbuatan maksiat yang dilakukannya itu, namun jangan sekali-kali melepaskan ketaatan (secara total) kepadanya.” (HR. Muslim no. 1855, Ahmad 4/24, dan ad-Darimi no. 2797, dari Auf bin Malik al-Asyja’i radhiyallahu ‘anhu)

    Dengan berdasarkan pada hadist diatas Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahumallah berkata, “Maka dari itu, umat Islam wajib menaati pemerintah dalam hal yang ma’ruf (kebaikan), tidak dalam hal kemaksiatan. Jika mereka memerintahkan kemaksiatan, tidak boleh ditaati. Akan tetapi, mereka tetap tidak boleh memberontak karenanya”. Penjelasan sederhananya adalah pemerintah ditaati hanya dalam hal yang ma’ruf dan bukan munkar, jikalau pemerintah melakukan hal yang munkar maka langkah yang tepat adalah hanya dengan tidak menaatinya bukan dengan melakukan demonstrasi dan aksi yang jelas-jelas bukan ajaran Islam. Ketaatan ini tentu saja berlaku jikalau pemimpin tersebut adalah seorang muslim.

    Kemudian untuk konsep bela negara, seorang muslim wajib membela negara, apabila, pemerintah selaku pemimpin dan pemegang kekuasaan meminta pertolongan umat. Pembelaan tersebut juga harus di dasari dengan perkara yang baik. Untuk baik disini adalah baik sesuai al-quran, as-sunnah, serta adab dan praktek para salafush shalih dari kalangan tiga generasi terbaik. Selanjutnya, dalam perkara memberi nasihat kepada pemerintah tidaklah dengan menggunakan sarana aksi serta demo yang jelas-jelas memiliki banyak keburukan serta yang jelas-jelas bukan ajaran islam. Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam:

    Barang siapa hendak menasihati orang yang mempunyai kekuasaan (pemerintah), janganlah menyampaikannya secara terangterangan. Namun, dia mengambil tangannya dan menyampaikan nasihat tersebut secara pribadi. Jika (pemerintah itu) mau menerima nasihatnya, itu yangdiharapkan. Jika tidak, sungguh dia telah menyampaikan kewajiban yang ditanggungnya.” (HR. Ibnu Abi Ashim dalam as-Sunnah dari Iyadh bin Ghunm al-Fihri radhiyallahu ‘anhu, dinyatakan sahih oleh asy- Syaikh al-Albani dalam Zhilalul Jannah Fi Takhrijis Sunnah no. 1096)

    Kemudian hadist ini menjadi dasar untuk fatwa dari Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahumallah, dimana beliau berfatwa sebagai berikut:

    “Bukan termasuk manhaj salaf menyebarkan kejelekan-kejelekan pemerintah dan menyampaikannya di mimbar/forum publik. Sebab, hal itu akan mengantarkan kepada kekacauan dan hilangnya ketaatan kepadanya dalam hal yang ma’ruf (kebajikan). Selain itu, tindakan tersebut akan mengantarkan kepada hal-hal yang membahayakan (rakyat) dan tidak ada manfaatnya. Adapun cara yang dijalani oleh as-salaf (pendahulu terbaik umat ini) adalah menyampaikan nasihat secara pribadi kepada pemerintah, menulisnya dalam bentuk surat, atau menyampaikannya kepada ulama agar bisa diteruskan kepada yang bersangkutan dengan cara yang terbaik.” (Majmu’ Fatawa asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz 8/210).

    Berdasarkan penjelasan ringkas diatas dapat diketahui bahwa Islam mengatur hubungan rakyat dengan pemimpin dengan sangat detil. Hingga menjelaskan tentang cara memberi nasehat kepada pemerintah. Pertanyaan yang seharusnya ditanyakan adalah, apakah umat mengerti Islam secara benar? Wallahu a’lam.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Napitupulu Na07

    19 jam lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 74 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.