Bank Dunia dalam laporannya yang bertajuk Aspiring Expanding the Middle Class mengungkap sebanyak 115 juta populasi penduduk Indonesia berkategori rentan miskin terancam kembali miskin. Di tengah ketidakpastian ekonomi, akankah Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut?
Kita sepakat bahwa kemiskinan masih menghantui banyak negara. Upaya membasmi kemiskinan bahkan menempati urutan pertama komitmen Sustainable Development Goal’s (SDG’s). Kemiskinan seolah penyakit kanker yang bisa muncul sewaktu-waktu di negara manapun, tak terkecuali di Indonesia.
Indonesia saat ini memang telah berhasil mencapai tujuan pertama SDG’s. Keberhasilan itu patut kita syukuri, walaupun kinerja ekonomi belum menyentuh kemiskinan sampai akar-akarnya. Pertumbuhan ekonomi global juga turut memperburuk keadaan seperti sekarang ini.
Perekonomian nasional tampak keropos karena masih disokong oleh lebih dari 50 persen pengeluaran rumah tangga. Tak heran bila perekonomian kerap diguncang inflasi dan kurs.
Fakta menunjukkan penduduk kelas menengah ke atas mendominasi 82,29 persen distribusi pengeluaran per kapita. Sayangnya, perhatian pemerintah masih belum maksimal. Menurut direktur Bank Dunia, selama 15 tahun terakhir Indonesia mengoleksi setidaknya 20 persen populasi penduduk kelas menengah dari seluruh penduduk. Inilah alasan mengapa Indonesia masih terjebak perangkap berpendapatan kelas menengah (middle income trap).
Bank Dunia menilai Indonesia perlu menajamkan arah kebijakan untuk mengerek penduduk yang rentan miskin ke kelas menengah. Penilaian tersebut sangatlah wajar, apalagi Indonesia masih berada dalam zona Bonus Demografi. Kebijakan yang salah arah tentu menimbulkan masalah di kemudian hari. Pertumbuhan ekonomi yang relatif konstan dan moderat di angka 5 persen, penurunan tingkat kemiskinan malah semakin lambat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kemiskinan Indonesia per September 2019 adalah sebesar 9,22 persen. Terdapat penurunan sebesar 0,19 persen poin dibanding Maret 2019. Itu artinya, terdapat sebanyak 24,79 juta penduduk yang berada dalam kemiskinan. Turbulensi roda ekonomi selama ini agaknya kurang elastisitas terhadap kemiskinan.
Tanpa Jaminan
Potret miris kemiskinan di Indonesia tidak seperti yang tertulis dalam laporan Bank Dunia. Karakteristik rumah tangga di Indonesia begitu unik, bahkan bisa dikatakan endemik. Kemiskinan sangat sulit diungkap melalui pandangan mata. Untuk itu, pendekatan pengeluaran dalam memotret kemiskinan masih relevan digunakan.
Arahan Bank Dunia yang bertujuan mengangkat penduduk rentan miskin melalui stimulasi penduduk kelas menengah patut diapresiasi.Pemerintah sendiri saat ini masih fokus memperkecil tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, meski tanpa jaminan, keduanya patut diapresiasi.
BPS mengungkap Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan kemiskinan (P2) September 2019 masing-masing sebesar 1,50 poin dan 0,36 poin. Dibandingkan bulan Maret 2019, ketimpangan di antara penduduk miskin ternyata mengalami penurunan lebih lambat daripada ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
Kebijakan Bank Dunia sekilas memang terlihat lebih mudah dilakukan. Walaupun akan berbenturan dengan inflasi yang setiap saat berpotensi menggusur populasi penduduk rentan miskin kembali miskin. Ketimpangan tetap akan ada, bahkan bisa melebar apabila hal tersebut lalai ditangani.
Perlunya monev
Tahun ini, pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional turun hingga 8,5 persen. Optimisme pemerintah patut diamini, selain cukup realistis, Indonesia sudah sering mencapai penurunan angka kemiskinan satu digit sejak 2011. Namun alangkah baiknya pemerintah tetap mengakomodir arahan dari Bank Dunia sebagai salah satu alternatif mengurangi penduduk rentan miskin agar tidak terancam kembali miskin.
Menjaga ketersediaan dan harga beras setidaknya menjadi kunci utama. Mengingat beras masih mengambil porsi terbesar garis kemiskinan, baik perkotaan (20,35 persen) maupun perdesaan (25,82 persen). Tidak ada salahnya bila pemerintah tetap menjaga stok beras sekaligus mengendalikan harga melalui subsidi.
Dalam upaya mendukung langkah tersebut, pemerintah telah menggelontorkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan III 2019 yang mencapai 509 kabupaten/kota. Jumlah ini terlihat meningkat 289 kabupaten/kota dibanding triwulan I 2019. Meskipun Monitor dan evaluasi (monev) pelaksanaannya harus diperjelas, karena tak sedikit program bantuan semacam itu diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Budaya kebersamaan yang mandarah daging di masyarakat acapkali berubah menjadi skema “siluman” sehingga program pemerintah tidak tepat sasaran. Alih-alih itu membuat sejumlah bantuan pangan yang ditujukan kepada penduduk miskin malah dibagi habis untuk seluruh penduduk. Yang penting semua penduduk kebagian bantuan, padahal itu menerobos nilai-nilai keadilan.
Kita tentu tidak ingin menyaksikan lagi fenomena tahun lalu. Dalam kondisi kemiskinan yang masih ada, terdapat ribuan ton beras yang harus dimusnahkan dengan alasan penurunan kualitas. Padahal, kualitas beras yang menurun belum tentu tidak layak dikonsumsi.
Mengakomodir arahan Bank Dunia setidaknya melengkapi upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan saat ini. Tanpa memburamkan fokus pemerintah dalam menangani tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, keduanya dapat dilakukan secara beriringan. Satu sisi memperkecil ketimpangan, di sisi lain mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan memiliki elastisitas terhadap kemiskinan. Inilah yang kita harapkan.
Joko Ade-Fungsional Statistisi di BPS Provinsi Jawa Timur
Ikuti tulisan menarik Joko Ade Nursiyono lainnya di sini.
