Baik dan Benar atau Benar dan Baik? - Analisa - www.indonesiana.id
x

benar baik

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Jumat, 6 Maret 2020 17:58 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Baik dan Benar atau Benar dan Baik?

    Dibaca : 597 kali

    Perbuatan, tindakan, sikap, perilaku, keputusan, kebijakan dari mulai rakyat biasa, elite partai politik, hingga para pemimpin negeri ini, sampai saat ini masih sangat kuat terhadap paradigma tentang baiknya, bukan tentang benar dan kebenaran. 

    Kesalahan paradigma dan pemahaman tentang baik dan benar, sudah sangat salah kaprah (kesalahan umum yang orang tidak merasakan lagi sebagai kesalahan).

    Seharusnya yang mengemuka dan mengakar kuat di setiap rakyat, utamanya adalah perbuatan benar, tindakan benar, sikap benar, perilaku benar, keputusan benar, kebijakan benar, dan lain sebagainya, baru diikuti oleh kata baik. 

    Di setiap ajaran agama apa pun, tentunya juga diajarkan hal yang benar baru diikuti oleh hal yag baik. Jadi, pola berpikir baik dan benar yang selama ini terbalik, wajib luruskan. 

    Dalam kehidupan berbangsa-bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, terutama yang dicontohkan oleh para elite partai politik yang duduk di parlemen dan pemerintahan, hingga detik ini, lebih kepada hal-hal yang sengaja dilakukan agar dipandang "baik", namun banyak hal yang sejatinya tidak benar. 

    Demikian pula pada kehidupan rakyat biasa, hal-hal yang benar semakin dijauhi, sementara, masyarakat lebih memilih kepada hal-hal yang ukurannya baik. 

    Apa bukti dan faktanya? Sebelum kita buktikan bahwa di negeri ini, hal baik lebih diutamakan dari pada hal yang benar, coba kita perhatikan makna benar dan baik sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

    Baik, memiliki 10 arti turunan, yaitu 1) elok; patut; teratur (apik, rapi, tidak ada celanya, dan sebagainya), 2) mujur; beruntung (tentang nasib); menguntungkan (tentang kedudukan dan sebagainya), 3) berguna; manjur (tentang obat dan sebagainya), 4) tidak jahat (tentang kelakuan, budi pekerti, keturunan, dan sebagainya),  jujur, 5) sembuh; pulih (tentang luka, barang yang rusak, dan sebagainya), 6) selamat (tidak kurang suatu apa), 7) selayaknya,  sepatutnya, 8) (untuk menyatakan) entah, 9) ya (untuk menyatakan setuju), 10) kebaikan, kebajikan. 

    Bila ditelisik dari 10 arti turunan baik, semuanya adalah hal yang normatif sesuai kaidah situasi dan lingkungan. Sangat berbeda dengan arti kata benar. 

    Benar, memiliki 6 arti, yaitu: 1) sesuai sebagaimana adanya (seharusnya), betul; tidak salah, 2) tidak berat sebelah,  adil, 3) lurus (hati), 4) dapat dipercaya (cocok dengan keadaan yang sesungguhnya), tidak bohong, 5) sah, 6) sangat, sekali, sungguh. 

    Sesuai arti kata baik dan benar tersebut, betapa kini kita terbuka mata, bahwa selama ini, rakyat menjerit, teriak, protes, demonstrasi kepada parlemen dan pemerintah, karena banyaknya ketidakbenaran yang sesuai dengan makna benar. 

    Pemimpin negeri ini tidak sesuai, tidak betul, berat sebelah, tidak adil, tidak lurus hati, lari dari kepercayaan, sangat memaksakan kehendak, dalam menjalankan amanah memimpin negeri, yang semuanya bukan untuk kepentingan rakyat, namun untuk kepentingan mereka sendiri. 

    Ini adalah akibat dari paradigma perbuatan baik lebih diutamakan, sementara perbuatan benar menjadi nomor dua. Tak pelak, di seluruh lapisan masyarakat pun hal-hal yang semestinya dilakukan dengan benar, menjadi diabaikan, karena masyarakat lebih melihat kepada perbuatan sesuai norma yang berlaku di masyarakat selama ini, yaitu lebih utama perbuatan baik dari pada tindakan yang benar. 

    Parahnya, hal ini juga sudah sangat mengakar, sebab, setiap bayi lahir pun, orangtua selalu mendoakan agar anakny menjadi anak saleh/salehah, lalu menjadi anak baik, bukan menjadi anak benar. 

    Ditambah adanya anjuran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, meskipun kini paradigmanya juga sudah dibalik, yaitu gunakanlah bahasa Indonesia yang benar dan baik. 

    Yang pasti, salah kaprah menyoal perbuatan, tindakan, sikap, perilaku,  keputusan, kebijakan dari mulai rakyat biasa, elite partai politik, hingga para pemimpin negeri ini, yang sampai saat ini masih sangat kuat terhadap paradigma tentang baiknya, bukan tentang benar dan kebenaran, wajib segera dikikis. 

    Masa, bangsa dan negara ini, selamanya akan dipimpin oleh pemimpin yang seharusnya amanah, namun hanya menjalankan kepercayaan rakyat hanya sebatas ukuran baik. 

    Pemimpin harus benar. Harus lurus, harus adil, tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak memaksakan kehendak, dan dapat dipercaya. Dengan begitu, maka rakyat biasa pun akan mengikuti apa yang dicontohkan pemimpin. 

    Ayo berpikir dan bertindak yang benar dalam segala hal dan aspek kehidupan di rumah, lingkungan, sekolah/kampus, tempat kerja dll, dan hal-hal yang baik tentu akan mengiringi. 

    Jangan salah kaprah lagi. Yang benar, tentu baik. Bukan yang baik dan benar. 


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.










    Oleh: sapar doang

    4 jam lalu

    Pilkada Era New Normal

    Dibaca : 12 kali

    Setelah beberapa kali melaksanakan pilkada lansung mulai tahun 2005 dan pilkada serentak dimulai 2015,2017, 2018 dan 2020 di tengah pandemi covid-19, tenyata kita belum cukup berhasil untuk membuktikan bahwa pilkada lansung adalah jalan demokrasi lokal terbaik untuk menghasilkan pemimpin daerah yang sepenuhnya kompeten dan beritegritas. Bahkan, pilkada lansung tidak jarang terjadi ironi karena hanya menghasilkan kepala daerah korupsi.tidak hanya itu, proses pilkada lansung sering juga kali menjadi ajang politik idententitas dan politik uang. pemerintah akhirnya memutuskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah(Pilkada) serentak 2020 dimundurkan, akibat pandemi virus corona yang melanda indonesia, yang mulanya akan diselenggarakan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020, lewat peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (Perpu Pilkada), pemerintah berasumsi tahapan penyelenggaran pilkada bisa dilaksanakan dengan berakhirnya pandemi virus corona pada juni 2020. Sebelum Perpu nomor 2 tahun 2020 terbit, terdapat beberapa opsi skenario tentang penundaan pilkada serentak 2020 akibat pandemi virus corona, Opsi A pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 9 Desember 2020, Opsi B. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 17 Maret 2021, Opsi C. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada Rabu 29 September 2021.dan opsi yang pertama yang dipilih oleh pemerintah dinilai sangat berisiko luas terhadap penyelenggaran pilkada secara luas, sebab kemunggkinan tahapan akan dimulai di awal Juni 2020 dan virus corona di indonesia masih menunjukkan angka meningkatan. Sebanyak 270 daerah akan meneruskan tahapan lanjutan pemilihan pada tanggal 15 juni 2020, dengan syarat seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Gugus tugas Covid-19 serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. Kebijakan itu akan membuat tahapan pilkada dimulai 15 juni. Nah, salah satu yang menjadi kekawatiran banyak pihak soal pilkada kali ini, karena kemungkinan berbarengan dengan masih banyak covid-19. Tentu bisa saja covid-19 tuntas sesegera mungkin. Sehingga, pada desember 2020 sudah tak ada lagi pandemi covid-19. Jika pandemi tuntas, pilkada tak akan memiliki masalah dengan faktor kesehatan masyarakat. Pemilu atau pemilihan era New normal menjadi keniscayaan seperti yang dilaksanakan disejumlah negara. Semua yang menyelenggarakan pemilu menerapkan protokol new normal untuk mencegah penyebaran virus corona, pen ggunaan masker, penyedian sanitasi untuk cuci tangan serta physical distancing sudah menjadi keharusan. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan potensi resiko dan mengusulkan langkah- langkah dalam melanjutkan tahapan pemilihan ditengah pandemi, sebagai contoh pemberlakuan protokol kesehatan yang diusulkan pemerintah dalam melanjutkan tahapan pilkada serentak 9 desember 2020. Kita bisa belajar dan mencontoh negara yang telah berhasil melaksanakan pemilu di masa pandemi covid-19. Melakukan tahapan pemilihan dengan memamfaatkan media teknologi imformasi untuk menghindari kerumunan. Bahkan demi menjamin keselamatan warganya. Ada negara yang menyediakan TPS khusus bagi pemilih 60 tahun keatas. Andai pilkada serentak tetap lanjut di 270 daerah atau hanya di sebagian wilayah, tetap saja pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu inovasi tambahan untuk menjaga kualitas pilkada. Karena cukup potensial terjadi hambatan, baik dari segi substansi maupun teknis. Dalam kondisi normal saja politik elektoral daerah kerap menyimpan sejuta catatan kritis. Apalagi pilkada di tengah pandemi, tentu bakal dihantui begitu banyak kesulitan yang mungkin bisa merusak kredibilitas demokrasi. Banyak hal perlu inovasi baru. Pertama, soal model kampanye. Setelah kampanye akbar dilarang, tentu harus ada medium lain yang disiapkan untuk menyampaikan gagasan kandidat. Penyelenggara maupun kontestan perlu berpikir keras memeras otak. Misalnya, metode kampanye melalui media sosial diutamakan meski tak semua daerah terpapar teknologi informasi. Atau metode door to door campaign dengan meminimalisasikan risiko penularan virus melalui alat pelindung diri. Jika tak ada kreativitas merekayasa model kampanye, bisa dipastikan kualitas demokrasi buruk karena visi-misi kandidat tak akan sampai kepada pemilih. Lalu apa yang akan menjadi preferensi pilihan politik jika pemilih tak kenal visi besar kandidat. Tentu semua pihak tak mau pilkada sebatas seremonial. Ritus tak bermakna. Kering substansi karena yang terjadi sebatas mobilisasi artifisial bukan partisipasi politik yang sehat. Kedua, memperbanyak tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengurangi penumpukan massa. Jika selama ini ada opsi maksimal satu TPS berkapasitas 500 orang, di pilkada nanti setiap TPS maksimal 250 hingga 300 orang. Atau berupaya memperpanjang waktu pencoblosan mulai dari pagi hingga jelang petang menghindari kerumunan. Rekayasa semacam ini penting untuk mengamputasi sebaran korana yang kian agresif. Tak mudah memang, tapi inovasi baru perlu dilakukan jika pilkada tetap diselenggarakan di era new normal yang pandemi koronanya belum usai. Jangan pernah melakukan perjudian. Karena menyangkut nyawa dan keselamatan warga. Jangan cuma karena urusan politik elektoral. protokol kesehatan pemilih diabaikan. Apa pun harus dilakukan untuk memangkas sebaran korona. Masih banyak inovasi lain yang masih bisa dilakukan demi merawat kualitas pilkada serta menjaga kesehatan pemilih. Misalnya, masa kampanye diringkus menjadi 30 atau 40 hari saja, yang penting bisa menggairahkan pemilih. Di tengah kesulitan pasti terselip sebuah harapan. Menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi bukan perkara mudah. Butuh tekad, keseriusan, dan ‘manuver tak biasa’ untuk tetap menjaga keadaban berdemokrasi. Inilah ujian sesungguhnya bangsa saat ini. Segala daya upaya ditantang untuk bisa mewujudkan perhelatan pilkada berkualitas di masa wabah korona. Kekuatan intelektual serta kreativitas ilmu pengetahuan dipaksa melahirkan inovasi baru dalam merekayasa pilkada serentak kali ini. Semua pihak paham, memaksakan pilkada serentak di tengah pandemi korona bukan sebatas regenerasi kepemimpinan daerah, tapi melainkan juga sebagai upaya menstimulasi ekonomi yang luluh lantak akibat terpaan badai korona. Roda ekonomi dipastikan kembali berdenyut saat pilkada. Kandidat, tim sukses, serta partai politik tentu mengapitalisasi segala sumber daya ekonomi mereka untuk memenangkan pertarungan meski harus berjibaku dengan wabah. Pandemi membuka peluang bagi kita untuk berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan demokrasi. Semoga ikhtiar mengelar pilkada di era new norman memberi kemaslahatan bagi bangsa dan negara. SAPARUDDIN adalah Penggiat Demokrasi Aktif di Pemantau Pemilu menjabat sebagai Sekretaris Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2013-2016 dan Sebagai Ketua Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2016 -2019.dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pileg dan Pilpres 2019 dan tulisan Artikel telah di muat di ( Klikpositif.com, Kompassiana.com dan Indonesiana.com)