Skripsi. Tugas akhir. Laporan akhir pendidikan perguruan tinggi. Entah apapun namanya. Intinya tetap sama, sebagai syarat kelulusan mahasiswa. supaya jadi sarjana.
Nah, sekarang ini mulai muncul opini, yang terkait skripsi itu. Desakan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Dan kebetulan momentumnya tepat, Indonesia sedang diuji krisis pandemi global virus Covid-19. Yang mengharuskan mengurangi aktivitas sosial. Termasuk lahirlah kebijakan bekerja dan ibadah dari rumah.
Termasuk seluruh lembaga pendidikan telah menetapkan belajar/kuliah dari rumah, pola jarak jauh.
Dikaitkanlah alasan antara skripsi dan krisis wabah virus Covid-19 itu, yang langsung menyentuh Menteri Nadiem.
Ditiadakannya skripsi
Sampai muncul petisi dukungan ditiadakannya skripsi.
Bagi mahasiswa yang menuntut dihapuskannya skripsi, sebab dalih situasi krisis wabah Covid-19 sehingga sulit lakukan penelitian, sebetulnya itu sudah diterapkan. Telah ada --bahkan banyak-- kampus yang melakukan peniadaan skripsi.
Telah banyak kampus yang memberlakukan cara lain dalam evaluasi akhir perkuliahan agar jadi sarjana, namun bobotnya sama dengan skripsi.
Ada yang mengimplementasikan proyek penelitian. Tanpa diuji lagi. Hanya cukup presentasi. Ada yang memberlakukan program magang lapangan. Kemudian menuliskannya sebagai laporan saja. Ada yang diukur dari kuantitas penulisan mahasiwa di jurnal ilmiah nasional
Macam-macam pokoknya. Semua kembali sama kampusnya. Ingin memakai cara apa dalam evaluasi kelulusan mahaiswa.
Bukan dituntut ke Menteri Nadiem. Toh juga, Menteri Nadiem sudah nyata menetapkan aksi Kampus Merdeka yang memberikan keluwesan pada kampus untuk melakukan format pendidikan ke mahasiswa tanpa cara-cara monoton lagi.
Masih pola jadul, yang belajar terus di dalam ruang kelas.
Menteri Nadiem memberikan kesempatan kampus dan mahasiswa bisa bergerak dengan skema lain, tanpa harus di ruang kelas, namun ukurannya sama seperti SKS perkuliahan di kelas.
Bisa dengan pengabdian ke masyarakat, magang, riset, jadi relawan, berwirausaha, dan format lainnya.
Silahkan kampus ingin mengemas menjadi apa sebagai penunjang kelulusan mahasiswa saat kondisi krisis wabah begini di Indonesia. Justru didukung sebagai wujud Kampus Merdeka.
Sederhananya begini saja, yang penting ada tolak ukur kelulusan Mahasiwa dilakukan oleh kampus. Bagaimana pedoman sistemnya, tergantung kampus. Bukan menuntut Menteri Nadiem.
Jangan juga desakan dihapuskannya skripsi sebab malas mengerjakan bab per bab bahasan yang tebal itu.
Ikuti tulisan menarik Budi Susanto lainnya di sini.
