Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini mengumumkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang tercatat melalui Sensus Penduduk Online (SPO) yang dilaksanakan sepanjang 15 Februari - 31 Maret 2020 mencapai 32,4 juta orang.

Capaian ini, meski masih jauh dari potensi jumlah masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam SPO, patut diapresiasi. Pasalnya, ini kali pertama Indonesia dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat melakukan sensus dengan pendekatan Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) atau sensus mandiri secara daring. 

Selain itu, jumlah penduduk yang telah berpartisipasi tersebut kurang lebih sama dengan jumlah penduduk Malaysia, bahkan lebih banyak dari jumlah penduduk Australia saat ini.

Harus diakui, pelaksanaan SPO cukup menantang, bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Sensus penduduk online Australia pada 2016, misalnya, hanya mencakup sekitar 9 persen dari target populasi. 

Faktanya, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam SPO masih jauh dari harapan meski informasi yang dikumpulkan sangat penting bagi keberhasilan pembangunan nasional. Isu kerahasiaan data nampaknya juga sangat memengaruhi keputusan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sensus daring.

Potensi partisipasi masyarakat dalam SPO sebetulnya sangat besar. Pasalnya, penetrasi layanan internet sudah menjangkau sebagian besar masyarakat. Melakukan aktivitas secara daring juga telah manjadi keseharian sebagian besar orang Indonesia. 

Hasil riset yang dirilis HootSuite dan agensi marketing sosial We Are Social pada Januari 2020 menyebutkan bahwa 64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet.

Rata-rata waktu yang dihabiskan orang Indonesia berusia 16-64 tahun untuk berselancar di dunia maya sepanjang 2019 juga cukup tinggi, yakni mencapai 7 jam 59 menit per hari. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata global yang selama 6 jam 43 menit per hari. 

Padahal, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi SPO rata-rata tidak lebih dari 10 menit jika semua dokumen yang dibutuhkan sudah disiapkan (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk).

Partisipasi masyarakat dalam SPO sebetulnya akan sangat membantu efisiensi pelaksanaan sensus yang relatif mahal karena pelaksanaannya yang bersifat kolosal. 

Dalam Sensus Penduduk 2020 (SP 2020), BPS mengkombinasikan metode pengumpulan data online secara mandiri dan metode konvensional melalui wawancara tatap muka (face to face interview) yang rencananya bakal dilaksanakan pada 1-31 Juli 2020. 

Metode terakhir tidak murah dalam pelaksanaannya karena harus mengerahkan petugas pengumpul data dalam jumlah yang sangat masif untuk mendata ratusan juta penduduk Indonesia. 

Tambahan biaya juga dibutuhkan untuk proses pengolahan data dan pengadaan instrumen pendataan, seperti pencetakan kuesioner dan perlengkapan petugas lapangan.

Karena itu, semakin banyak masyarakat Indonesia yang berpartisipasi dalam pelaksanaan SPO, sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan sensus dengan pendekatan wawancara juga akan semakin berkurang. 

Dengan demikian, anggaran negara yang dapat dihemat dan direalokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti penanganan wabah Covid-19 yang tengah terjadi saat ini, cukup signifikan.

Kabar baiknya, BPS telah memperpanjang waktu pelaksanaan SPO hingga tanggal 29 Mei 2020. Di tengah wabah COVID-19 yang mengharuskan kita untuk melakukan physical distancing dan lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah, momen ini sebaiknya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan SPO bagi yang belum tercatat dengan mengunjungi laman https://sensus.bps.go.id/. Hal ini merupakan salah satu kontribusi nyata dalam membantu negara di tengah pandemi. (*)