Sejak keputusan menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan, hingga detik ini, berbagai komentar, tanggapan, kritik, dan saran dari berbagai pihak hingga rakyat Indonesia terus mengalir. Pertanyaannya, apa tanggapan dan sikap Bapak Presiden Jokowi dengan kondisi ini? Masyarakat sedih dan prihatin atas tindakan dan kebijakan Bapak!
Di bulan penuh rakhmat dan berkah serta penuh ampunan ini, seharusnya masyarakat dapat menjalani kehidupan dan ibadah dengan tenang. Namun, kehadiran pandemi corona telah, membuyarkan segalanya. Di tengah psikologis masyarakat yang terus tertekan akibat corona yang meluluhlantakkan semua sendi kehidupan baik kesehatan, ekonomi, dan sosial.
Bapak dan pemerintah yang seharusnya menjadi penyejuk bagi rakyat, malah terus membombardir dan menekan masyarakat dengan berbagai kontroversi. Tercatat, hingga Bapak menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 yang ditandatangani pada 5 Mei, tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan lagi, masyarakat semakin nyaring, menggaungkan bahwa Kabinet Indonesia Maju benar-benar layak disebut Kabinet Kontroversi Indonesia.
Bila diidentifikasi, sejak awal Januari hingga hari ini, Kamis (14/5/2020) sudah berapa catatan kontroversi yang diterbitkan Bapak dan pemerintahannya? Baik menyoal kepemimpinan yang amanah, menyoal pecegahan dan penanganan corona, hingga menyoal Ramadan.
Mengapa Bapak dan pemerintahan senantiasa membikin blunder kebijakan, membikin masyarakat resah, membikin masyarakat bingung, hingga terbaru menyepelekan hukum dan alat negara, karena menerbitkan kembali Perpres kenaikan iuran BPJS di tengah kondisi masyarakat sedang tertekan dan menderita.
Mengapa Bapak begitu tega di periode kedua memimpin Republik Indonesia? Apakah hingga masa jabatannya tahun 2024 mendatang, Bapak akan terus bersikap seperti ini?
Tahun 2020 baru akan dijalani lima bulan, namun Bapak dan pemerintahan tak henti membikin kontroversi! Bahkan, Bapak juga mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menjadi kontroversi sepanjang 2019. Kebijakan yang paling disoroti pada tahun 2019, di antaranya soal kenaikan tarif iuran Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dan program kartu pra kerja.
Berikutnya, membuat kaget masyarakat karena memberikan grasi atau pengurangan masa hukuman bagi terpidana perkara korupsi. Kemudian, menandatangani surat presiden (Surpres) mengenai revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bapak juga menolak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK setelah UU KPK disahkan dalam rapat paripurna DPR RI periode 2014-2019.
Selain itu, sederet kontroversi juga Bapak buat seperti keputusan mengangkat sejumlah menteri dan staf khusus pada Kabinet Indonesia Maju untuk periode lima tahun ke depan.
Pada 13 April 2020, Bapak juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur dan memberikan persetujuan untuk pembangunan pulau reklamasi zona B8, atau pula C, D, G, dan N.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020, empat pulau tersebut menjadi bagian dari kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Padahal pulau reklamasi sebelumya telah menuai polemik berkepanjangan pada tahun lalu. Mulai dari pencabutan 13 izin dari 17 izin reklamasi di teluk Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga akhirnya terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB) di 4 pulau reklamasi.
Pertanyaannya, dengan wabah corona yang masih terus menyebar dan menjangkiti masyarakat, lalu kehidupan masyarakat yang semakin susah, sementara masa jabatan pemerintah Kabinet Indonesia Maju masih tiga tahun lebih, apakah Bapak dapat menggaransi dan menjamin kehidupan masyarakat Indonesia akan bangkit dari kesengsaraan?
Sejak Bapak dilantik dan baru beberapa bulan menjabat Presiden di periode kedua saja, terus menciptakan kebijakan dan keputusan yang kontroversial dan menciderai hati rakyat. Masih ada sisa waktu tiga tahun lebih, apakah Bapak akan terus menekan hati nurani rakyat? Maaf Bapak.
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
