Pemanfaatan Media Sosial dalam Berdakwah di Masa Covid-19 - Analisa - www.indonesiana.id
x

Menggambarkan media sosial yang digunakan sehari-hari

Gilsy lideri

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 22 Mei 2020

Sabtu, 23 Mei 2020 05:59 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Pemanfaatan Media Sosial dalam Berdakwah di Masa Covid-19

    Dibaca : 579 kali

     

    Virus Covid-19 (Corona) masih terus menjadi perhatian warga dunia bahkan hingga saat ini. virus ini menyebabkan gangguan sistem pernapasan, pneumonia, hingga kematian. Di indonesia sendiri masyarakat yang terkena virus corona sebanyak 20.162, yang terkonfirmasi sembuh 4.838, dan yang meninggal dunia 1.278. beberapa kebijakan pun telah dibuat oleh pemerintah salah satunya ialah PSBB.

    Kebijakan tersebut membuat aktivitas masyarakat menjadi terbatas bahkan ada yang sampai terhenti. Khususnya aktivitas seperti beribadah, bekerja, dan belajar yang harus dilaksanakan dari rumah atau yang lebih dikenal dengan istilah Working from Home (WFH). Aktivitas ibadah yang terhambat bukan menjadi alasan untuk tidak maksimal dalam beribadah. Walaupun sholat berjamaah dihentikan untuk sementara dan dakwah kini beralih melalui media sosial, semua itu harus di manfaatkan oleh kita dengan optimal.

    Untungnya dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan canggih, hal tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Media sosial yang merupakan salah satu perkembangan teknologi dapat di manfaatkan dengan maksimal, Termasuk Media sosial yang dipergunakan sebagai wadah berdakwah.

    Meski dituntut menjaga jarak atau physical distancing, tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu agama dan memaksimalkannya untuk beribadah kepada Tuhan. lebih halnya dibulan Ramadhan saat ini. Seperti yang diriwayatkan oleh H.R Bukhari "Sampaikanlah dariku walau satu ayat".

    Dakwah yang disampaikan melalui media sosial akan menjadi hal positif untuk masyarakat dalam mengatasi kejenuhan selama berada di rumah. Namun dalam pemanfaatan media sosial dalam berdakwah perlu diperhatikannya beberapa hal penting, yaitu pendakwah harus menguasai betul ilmu yang akan disampaikannya. Karena berdakwah merupakan salah satu bentuk ibadah, ilmu yang disampaikan pun harus sesuai dengan al-Quran dan hadits. Selain mengatasi kejenuhan, mendengarkan dakwah dapat membuat jiwa lebih tenang.

    Menurut riset saat pademi ini berlangsung hampir seluruh masyarakat mengalami gangguan kecemasan yang berlebihan, gangguan ini disebut dengan Psikosomatis. Dilansir dari Britannica, gangguan psikosomatis adalah penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh, di mana pikiran memengaruhi tubuh hingga penyakit muncul atau menjadi bertambah parah. Hal ini bisa terjadi Ketika cemas, pusat rasa cemas pada otak merespons dengan mengaktifkan sistem saraf otonom secara berlebihan. Tubuh dibuat seolah sedang menghadapi ancaman sehingga selalu siaga.

    Dengan memanfaatkan media sosial untuk berdakwah, rasa cemas dan panik terhadap pandemi ini akan berkurang. WHO pun menyarankan beberapa langkah dalam meminimalisir kecemasan yang mempengaruhi kondisi mental di saat wabah Covid-19. yaitu mengurangi paparan berita tentang Covid-19 dan memperbanyak akses ke berita positif. mendengarkan dakwah merupakan hal positif, bukan hanya mendekatkan diri kepada Tuhan tetapi juga bisa menenangkan diri kita sendiri.

    Dari ulasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya dakwah Islam harus tetap mengambil peluang terbaik ditengah pandemi virus Covid-19 dan masyarakat pun harus tetap tenang serta bijak dalam menghadapi pandemi ini. Sebab dalam keadaan kalut sebagaimana yang terjadi sekarang, dakwah memiliki peran penting untuk tetap memberikan ketenangan bagi jiwa dan mendekatkan diri kepada Tuhan.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.









    Oleh: Napitupulu Na07

    2 hari lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 129 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.