Semenjak menjadi kepala pemerintahan Amerika Serikat tahun 2016, banyak kebijakan Presiden Donald Trump dinilai lebih kepada populis. Dengan latar belakang bisnis, kebijakan yang dibuat Trump harus selalu menguntungkan kepentingan warga negara Amerika. Beberapa kali ia keluar dari perjanjian internasional yang dirasa tidak menguntungkan. Diusung dari partai Republik, Donald Trump berusaha untuk mengembalikan kejayaan Amerika menjadi negara adidaya salah satunya dengan slogan “Make America Great Again”.
Berbagai kebijakan populis dibuatnya selama masa pemerintahannya. Menurut Trump, banyak kriminalitas dilakukan oleh warga negara asing yang masuk kedalam AS secara illegal. Oleh karena itu, dalam kampanye sebelumnya, ia berjanji akan membangun tembok di perbatasan dengan Mexico. Dalam situs resmi gedung putih (whitehouse.gov), Trump mengatakan untuk tetap menerima pendatang selama masuk secara legal serta menghormati konstitusi Amerika Serikat
Pada penghujung tahun 2019, dunia dikagetkan dengan munculnya virus baru dari negeri tiang bambu, Tiongkok. Virus ini diduga berasal dari pasar binatang di Wuhan, Provinsi Hubei. Virus ini terus menyebar ke berbagai negara di seluruh benua, termasuk Indonesia, Spanyol, Afrika Selatan, Australia, negara-negara Mikronesia, hingga tidak luput Amerika Serikat.
Menurut penjelasan resmi dari WHO (World Health Organisation) wabah ini satu famili yang dinamakan dengan Coronavirus, termasuk hampir sama dengan virus Mers dan Sars sebelumnya. Namun virus ini lebih cepat dalam penyebarannya dengan tingkat kematian 3%. Media penyebaran dari virus ini adalah melewati cairan bersin, batuk, hingga nafas dari orang yang terinfeksi. WHO menganjurkan untuk melakukan cuci tangan hingga bersih, menggunakan masker, hingga karantina rumah untuk mengurangi penyebaran virus yang masih belum ditemukan vaksinnya sampai pertengahan 2020 ini.
Menurut para ahli dan dikutip dari WHO, pasien yang terinfeksi dianjurkan melakukan karantina tidak kurang dari 14 hari. Lanjutnya, dengan karantina ini tubuh diharapkan bisa melawan dan mematikan virus ini dengan imun tanpa menyebarkan Host baru atau individu baru.
Dengan munculnya virus ini, berbagai negara melakukan pelarangan berpergian Travel Ban hingga melakukan isolasi satu negara seperti yang dilakukan Italia. Berbagai cara dilakukan untuk mengurangi penyebaran dari virus ini termasuk segala cara dalam percaturan global. Isu keamanan untuk melindungi warga negaranya pun muncul dari wabah ini.
Sebelumnya, Amerika Serikat diperkirakan akan menerima pencari suaka dalam tahun 2020 ini sebanyak 350.000 orang. Kementerian Kesehatan dan Humaniter (The Department of Healt and Human Services) mengeluarkan dana 96 Miliar USD untuk membantu para pencari suaka dari tahun 2005 sampai 2014. Berbeda dengan kebijakan administrasi sebelumnya, Trump mengatakan untuk lebih membina para pencari suaka untuk kembali dan membangun negerinya kembali.
“A responsible approach to refugees is one that seeks the eventual return of refugees to their home countries so that they can help to rebuild their own nations.” Presiden Donald J Trump[1]
.
Awal tahun 2020 terjadi penularan Covid 19 pertama di luar Cina, salah satunya kasus pertama di Amerika Serikat. Dari data yang diambil pada April tanggal 20, Amerika Serikat menjadi negara pertama dengan kasus infeksi yang paling tinggi di dunia hingga mencapai 764.265, dengan kematian mencapai 40.565 kasus. Selanjutnya pada April 2020, Presiden Donald Trump bersama presiden Guatemala, mengeluarkan perjanjian penanganan Corona bagi para pencari suaka perlu melewati Guatemala terlebih dahulu.
Teori Analisis
Pada bab ini, penulis akan membahas dampak dari perjanjian bilateral Trump dengan Guatemala berdasar analysis framework teori The Copenhagen School yaitu sektor bidang sosial, politik dan ekonomi bagi Amerika Serikat.
Dampak Keamanan Sosial
Societal Security adalah konsep yang dikembangkan oleh Copenhagen School, yang berfokus pada kemampuan masyarakat untuk bertahan atas dampak kebijakan yang dibuat oleh negara ataupun pihak berwenang (Wæver 2011). Dengan demikian kebijakan yang dibuat memiliki efek politik yang substansial,
“Thus, the exact definition and criteria of securitization is constituted by the intersubjective establishment of an existential threat with a saliency sufficient to have substantial political effects.”[1]
Perjanjian dengan pemerintahan Guatemala tidak tanpa sebab, pasalnya menurutnya hal ini bertujuan untuk melindungi warga negara Amerika Serikat dari penularan virus, perlu adanya tindakan yang tegas untuk memperlambat virus itu masuk salah satunya dengan menghentikan transmigrasi orang.
Bukan saja Amerika Serikat, tetapi banyak negara di dunia mengambil langkah untuk menutup perbatasan mereka seperti Tiongkok dan Italia. Dengan kasus yang paling banyak di dunia, tindakan untuk mengesampingkan moral negara – menerima pencari suaka, tentu bukan menjadi prioritas utama saat ini.
Dampak sosial terjadi di dalam dan luar negeri akibat ini. Jika didalam negeri terjadi perpecahan pendapat mengenai menerima atau tidak menerima pendatang - dalam hal ini pencari suaka. Bagi yang mendukung perjanjian ini, mereka lebih memikirkan warga negara yang berada didalam agar berkurang yang terinfeksi. Dengan jumlah kasus tertinggi di dunia, sebagai negara yang besar tentu prioritas paling utama dari Gedung Putih adalah warga negara Amerika. Obligasi moral dengan menerima para pencari suaka tetap dilakukan tetapi lebih dibatasi dengan adanya perjanjian ini. Bagi yang menolak perjanjian ini salah satunya anggota kongres dari Demokrat, mengatakan Guatemala tidak mempunyai infrastruktur yang mumpuni dengan kasus kriminalitas tertinggi, tentu akan membahayakan asylum seeker[2].
Dampak Keamanan Politik
Keamanan politik atau Political Security menurut Copenhagen School adalah suatu bentuk parameter untuk saling melindungi dan tidak melakukan wewenang negara secara otoriter (Taureck 2006).
Perpecahan politik domestik sudah terjadi jauh hari bahkan sebelum adanya wabah virus Corona. Pasalnya perbedaan ideologi dari partai Demokrat dan Partai Republik membuat banyak perdebatan di segala sektor pembuat kebijakan, tidak terkecuali dalam perjanjian pakta ini. Dari sisi partai Demokrat, perlu untuk tetap menerima pendatang yang ingin masuk dengan tetap menjamin standard kesehatan. Sedangkan menurut kebanyakan politikus partai Republik, perlu adanya skala prioritas dalam keadaan darurat ini dengan tetap mengutamakan kesehatan warga negaranya (Populis).
Dampak Keamanan Ekonomi
Keamanan ekonomi itu sendiring cenderung mencakup efek yang lebih luas – makroekonomi dari tngkat produksi masyarakat hingga dukungan moneter bagi warga negara yang tidak bekerja. Keamanan ekonomi dalam konteks politik dan hubungan internasional adalah kemampuan negara untuk menentukan kebijakan demi mempertahankan atau mengembangkan ekonomi nasionalnya (Rupert 2005).
Akibat dari tingkat penyebaran yang tinggi secara global, seluruh negara melakukan pemberhentian individu masuk – Travel Ban. Selain itu, bagi seluruh warga negara didalamnya dianjurkan untuk tetap berada dirumah (Lockdown) guna mengurangi penyebaran virus di tempat publik. Atas hal ini, dampak dari seluruh sektor terasa yang selanjutnya berdampak pada situasi ekonomi negara yang membahayakan. Roda perekonomian tidak berputar, akibatnya negara perlu mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi efek dari resesi di kemudian hari.
Pakta perjanjian yang dilakukan dengan Guatemala demi mengurangi kasus infeksi baru dari luar, atau yang istilah sering digunakan adalah imported case. Semakin berkurangnya individu yang terinfeksi maka kehidupan ekonomi masyarakat akan kembali seperti semula lagi. Trump juga bersamaan dengan ini mengeluarkan kebijakan Opening Up America Again yang dibagi dalam 3 fase[3]. Dari sini Gedung Putih berharap untuk tetap mengurangi dampak ekonomi nasional dan juga tetap memperhatikan standard kesehatan yang ada.
[1] Buzan, Wæver & de Wilde, 1998, hal. 25.
[2] https://www.cbsnews.com/news/trump-signs-guatemala-agreement-white-house-today-2010-07-26-live-updates/ diakses pada 20 April 2020.
[3] https://www.whitehouse.gov/openingamerica/ diakses pada 20 April 2020.
[1] https://www.whitehouse.gov/ diakses pada tanggal 20 April 2020.
Ikuti tulisan menarik Rizad Putra lainnya di sini.
