Premium, Pertalite, dan Solar Dihapus - Analisa - www.indonesiana.id
x

BBM

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Minggu, 21 Juni 2020 14:42 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Premium, Pertalite, dan Solar Dihapus

    Dibaca : 429 kali

    BBM merakyat akan dihapus demi udara bersih, namun tak berpikir rakyat masih menderita. Di mana hati nuraninya bila paradigmanya itu?

    Saat masyarakat diminta diam di rumah karena corona, namun pemerintah tak kunjung kasih bantuan, maka rakyat pun ke luar rumah demi mencari makan. Kini, demi udara bersih, kesengsaraan rakyat akan ditambah oleh Pertamina karena premium, pertalite, dan solar akan dihapus.

    Hingga hari ini, ternyata isu penghapusan  Bahan Bakar Minyak (BMM) oleh PT Pertamina Persero yang dianggap tak ramah lingkungan antara lain, premium, pertalite, dan juga solar, masih menggaung.

    Sejak beredar berita bahwa premium, pertalite, hingga solar akan dihapus, memang masyarakat menjadi resah. Banyak pernyataan yang mengemuka mengapa rakyat terus ditindas dan dibikin semena-mena oleh pemerintah, setelah berbagai hal, pemerintah juga terus menyusahkan rakyat di tengah pandemi corona.

    Bukti bahwa isu penghapusan BBM yang membela kepentingan rakyat ini masih menjadi keresahan masyarakat selain berbagai keresahan dalam kolom komentar warganet di berbagai artikel atau berita terkait, hari ini pun Persaudaraan Alumni 212 justru menyalahkan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok perihal isu penghapusan BBM tersebut. 

    Kepada awak media, Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin, seperti saya lansir dari VIVA di Jakarta, Sabtu (20/6/2020), berujar bahwa ketika Ahok dijadikan Komut Pertamina, maka akan menjadi musibah buat rakyat. Akan dibuat resah lagi karena Ahok tidak pernah lepas dari sumber masalah, serta produk gagal dan memang dipasang untuk dijadikan sumber kegaduhan dan adu domba.

    Ditambahkan bahwa Indonesia, tidak pernah kekurangan putra putri terbaiknya bahkan putra putri asli bumi pertiwi yang jelas kesetiaannya bukan pengkhianat yang menggadaikan atau menjual aset bangsa dan negara ini kepada aseng. 

    Mengapa BBM rakyat akan dihapus, bukan seharusnya justru turun harga BBM karena harga minyak mentah dunia yang turun, dan sampai saat ini malah tidak turun dan sampai selisih harga kurang lebih 170 triliun di kemanakan itu uangnya. 

    Bila benar pertalite dihapus setelah premium yang juga susah didapat atau hilang dari pasaran meski belum dihapus, maka jelas akan sangat membuat dan memupuk susah rakyat Indonesia.

    Bila benar nantinya BBM ini akan dihapus, pertanyaan warganet dan rakyat Indonesia, mengapa Presiden Jokowi seolah tidak pernah mendengar jeritan rakyat yang terus terpuruk dan menderita.  Ini-itu dinaikkan, sementara rakyat pun dalam kondisi ambruk ekonomi.

    PT Pertamina membantah, namun niat

    Sejatinya, meski hingga hari ini masih ada yang membahas isu penghapusan BBM rakyat, namun PT Pertamina mengonfirmasi mengenai kabar penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite adalah tidak benar.

    Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan, bahwa kabar tersebut tidak benar, dan Pertamina masih menyalurkan kedua BBM tersebut karena premium itu adalah BBM penugasan. Dan, pertalite juga tidak (dihapuskan) kita masih menyalurkan.

    Posisi pertamina tidak untuk menghapuskan tapi kita mengedukasi masyarakat untuk dapat menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan, yang lebih berkualitas, kata Fajriyah saat dihubungi Merdeka.com, Kamis (18/6).

    Faktanya, hingga sekarang Pertamina masih menyalurkan BBM jenis Premium sebagaimana penugasan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

    Bila benar demikian, mengapa beredar berita bahwa BBM premium dan pertalite akan dihapus?

    Dari informasi yang berkembang, berita tersebut berawal atas pertanyaan peserta Webinar Rakyat Merdeka yang menanggapi rencana penyederhanaan produk kepada Direktur Utama Pertamina.

    Dari pertanyaan, akhirnya tercetus isu apakah Pertamina akan melakukan penghapusan Premium, Solar dan Pertalite yang dinilai tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Np 20 Tahun 2017?

    Karenanya, Direkur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan mengenai filosofi penyederhanaan produk di mana sesuai regulasi Pemerintah dan kesepakatan dunia tentang lingkungan, seluruh negara harus berupaya menjaga ambang batas emisi karbon dan polusi udara dengan standar BBM minimal RON 91 dan CN minimal 51.

    Dijelaskan pula bahwa Nicke tidak pernah berbicara soal mau menghapuskan. Tidak ada kalimat bahwa akan menghapuskan. Nicke hanya mengatakan bahwa memang ada aturan dari KLHK yang terkait dengan pengendalian polusi udara, emisi dan sebagainya dan kini masih ada beberapa jenis BBM yang belum sesuai dengan aturan KLHK.

    Untuk itu, Pertamina akan terus mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan dan sesuai ketentuan KLHK. Pertamina akan memprioritaskan produk-produk yang ramah lingkungan. Apalagi tentu juga kita telah merasakan di masa PSBB langit lebih biru dan udara lebih baik.

    Memang dari penjelasan Nicke, tersirat bahwa ada upaya Pertamina untuk lebih memprioritaskan produk BBM yang ramah lingkungan dan membandingkan masa PSBB langit lebih biru.

    Kata lainnya, memang tersirat ada upaya dan dorongan dari Pertamina untuk tidak lagi memprioritaskan produk premium, pertalite, dan solar yang lebih ramah dengan kantong rakyat.

    Apa yang diucapkan Nicke itu, sama saja bahwa sebenarnya memang ada niat untuk menghapus BBM rakyat ini. Entah apa yang ada di kepala Nicke dan Pertamina termasuk Komutnya, mereka hanya melihat dirinya sendiri, tak melihat betapa rakyat Indonesia sangat kesusahan.

    Coba apa yang diungkap oleh Nicke selanjutnya, kita akan teruskan program yang mendorong masyarakat untuk menggunakan BBM yang ramah lingkungan dan mendorong produk yang lebih bagus. Selain itu, terkait penyederhanaan produk tersebut, Nicke juga bilang, Pertamina sedang berkoordinasi dengan Pemerintah dan akan simplikasi produk, karena jumlah produk ini nanti akan memudahkan distribusi dan dengan harga yang lebih affordable. Luar biasa ibu ini.

    Siapa rakyat yang tidak setuju dengan lingkungan yang bersih? Tapi, untuk kondisi sekarang, rakyat saja masih lebih berpikir lebih baik meninggal karena terkena virus corona, dari pada meninggal karena kelaparan, karena berdiam diri di rumah, ikuti aturan PSBB, namun tidak ada yang menjamin makannya. Bantuan pun masih banyak sekali rakyat tak merasakannya.

    Nicke ini mau udara yang bersih, tapi rakyat tambah susah. Untuk apa udara bersih  tapi rakyat juga meninggal karena sengsara dan menderita?

    Jadi, baiknya Nicke ini merasakan jadi rakyat jelata, jadi omongannya tidak sekadar omongan seolah rakyat Indonesia sudah seperti dia.

    Ke mana Ahok atas kondisi ini. Yang pasti, bila benar BBM sesuai kantong rakyat dihapus oleh Pertamina, maka Ahok pun setali tiga uang akan kembali turut menyengsarakan rakyat di bawah pemerintahan rezim ini.

    Perlu rakyat ketahui, sejak 2018 juga sudah diwartakan bahwa Pertamina sebenarnya rugi besar karena memproduksi solar dan premium yang bersubsidi. Jadi, siap-siap saja rakyat susah lagi. 

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Napitupulu Na07

    18 jam lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 72 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.