Pertaruhan Partai Gerindra dalam Kontroversi Ekspor Bibit Lobster

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo disinyalir melakukan KKN di dalam pelaksanaan ekspor benih lobster lantaran di dalam daptar ditemukan ada kader partai Gerindra sebagai eksportir bibit lobster yang sampai sekarang masih menuai pro dan kontra itu. Edhy membantah telah melakukan praktik KKN.

Ekspor bibit lobster, atau benur yang penuh kontroversial semakin menghangat. Terlebih lagi dengan terciumnya aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjadi agenda koreksi era Reformasi pascakeruntuhan rezim Orde Baru, yang baunya begitu menyengat kuat.

Betapa tidak, karena adanya keterlibatan beberapa kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam daftar calon eksportir benih lobster yang telah diverifikasi oleh KKP. Sementara masyarakat pun tahu  persis,  Menteri  Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, adalah wakil ketua umum DPP partai Gerindra.

Kendati demikian, Edhy menampik, malahan terkesan berkelit, bahwa isu dirinya yang menentukan kader partai naungannya itu sebagai eksportir, merupakan suatu hal yang tidak benar. Lagipula, katanya, dari 26 perusahaan yang namanya sudah tereskpos, hanya ada beberapa nama kader Gerindra yang dikenalnya.

Bahkan Edhy Prabowo pun menantang, dirinya siap menghadapi kritik.

"Kalau memang ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diceritakan itu? Mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal. Sisanya 26 orang (perusahaan) itu, semua orang Indonesia," kata Edhy dalam Raker bersama Komisi IV DPR RI, Senin (6/7/2020).

Tidak hanya Edhy Prabowo saja yang keukeuh berargumentasi berupa pembenaran absolut atas pendapatnya itu. Politikus partai Gerindra lainnya yang kebetulan duduk sebagai anggota  komisi IV DPR RI,  Darori Wonodipuro, dengan lantangnya membela pendapat rekan satu partainya itu.

Bahkan Darori menuding pihak yang menentang kebijakan ekspor bibit lobster ada campur tangan bekas menteri di belakangny dan dianggap oleh politikus Gerindra ini sebagai mantan menteri yang belum rela melepaskan jabatannya.

Meskipun anak buah Prabowo Subianto itu tidak menyebut nama yang dimaksud secara eksplisit, akan tetapi masyarakat pun ngeh, siapa lagi orangnya yang memang selama ini menentang kebijakan ekspor bibit lobster itu kalau bukan Susi Pudjiastuti.

"Ada mantan menteri belum rela melepaskan jabatannya. Kok yang direcokin lobster?" kata Darori dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Bahkan Darori menyanjung habis Edhy Prabowo, bahwa dengan dibukanya keran ekspor ini untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan demi kepentingan rakyat. Di samping itu, dia mengklaim kinerja KKP di tangan Edhy itu membaik.

Partai Gerindra yang lahir setelah tumbangnya rezim orde baru, paling tidak mengetahui agenda Reformasi yang disuarakan rakyat 22 tahun yang lalu, yakni adili Soeharto dan kroninya, amendemen UUD 1945, hapuskan dwifungsi ABRI, hapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), otonomi daerah seluas-luasnya, dan tegakkan supremasi hukum.

Sebagaimana yang begitu jelas tercantum di atas, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) - di samping poin lainnya, tentu saja, sampai saat ini masih tetap diharapkan bisa dihapuskan dari negara tercinta Republik Indonesia ini.

Sementara sekarang ini, terlepas dari dalih apapun yang disuarakan Edhy Prabowo dan kawannya dari Partai Gerindra, tetap saja tidak bisa diterima oleh masyarakat yang masih tetap memegang teguh semangat reformasi.

Sehingga bagaimanapun argumentasi yang diungkapkannya, bahkan siap untuk di-bully, Edhy Prabowo dengan partai Gerindra dianggap sedang menghidupkan kembali praktik sebagaimana yang marak terjadi pada saat rezim Orde Baru berkuasa.

Demikian juga tudingan Darori kepada 'menteri lama' yang belum rela melepaskan jabatannya, dianggap suatu hal yang mengada-ada.

Bukan Susi Pudjiastuti yang tidak merelakan untuk melepaskan jabatannya, justru masyarakat banyaklah yang masih tetap berharap Susi duduk sebagai Menteri KP agar program kerja dan kebijakan yang berpihak terhadap rakyat kecil dan pelestarian lingkungan dapat terus berlanjut.

Bahkan kalau saja ada lembaga survei, maupun lembaga lain yang melakukan jajak pendapat, banyak pihak di masyarakat yang mengklaim kalau Sudi Pudjiastuti masih layak menduduki jabatan menteri Kelautan dan Perikanan, daripada Edhy Prabowo yang dianggap kontroversial, dan hanya membuat kehebohan belaka.

Apalagi dengan yang terjadi sekarang ini. Kader partai Gerindra ikut serta sebagai eksportir bibit lobster. Apa kata dunia? ***