Kalau ditanya mengapa demokrasi adalah sistem yang cukup ideal ketimbang yang lain, karena kita percaya bahwa Demokrasi yang berasal dari kata demos artinya rakyat dan kratos adalah kekuasaan/kedaulatan. Sehingga demokrasi berarti kedaulatan ditangan rakyat. Artinya saya sebagai rakyat memiliki daulat terbesar dalam kehidupan yang namanya demokrasi itu. Tapi sekarang kedaulatan itu hilang, di tikung para oligark.
Pasca perang dingin semenjak tembok berlin runtuh dan Uni Soviet pun bubar, liberalisme menjadi satu-satunya pemenang ideologi tunggal yang mendominasi perpolitikan dunia.
Sebagaimana Francis Fukuyama menjelaskan dalam The End of History and the Last Man (1992); Berakhirnya perang ideologi/kekalahan Soviet telah memberikan tempat tertinggi kepada negeri kampiun demokrasi Amerika sebagai The Last Man.
Amerika Serikat begitu giat mengkampanyekan liberalism dan demokrasi. Hingga sampai sekarang kita mungkin bersepakat bahwa Amerika itu berhasil. Sebab promosi demokrasi oleh Amerika Serikat begitu sexy dan kemudian diamini oleh hampir seluruh negara. Namun ternyata, banyak yang telat menyadari, dibalik Liberalisme dan demokrasi terdapat hal buruk.
Tapi apalah daya, hampir sebagian negara dunia berbondong-bondong menerapkan demokrasi itu, sebagai sebuah system yang menurut mereka sangatlah ideal. Tidak terkecuali Indonesia dan terwujud ketika Reformasi 1998. Sebab demokrasi menggiurkan kita, ia meniscayakan kebebasan sipil, menjunjung tinggi kesetaraan, dan menjanjikan keadilan.
Namun menjadi rahasia umum bahwa amanat reformasi tidak diindahkan. Hampir kurang lebih 22 tahun lamanya, ternyata demokrasi menjadi diragukan ke-idealitasan-nya. Demokrasi yang diagungkan sebagaimana kedaulatan tertinggi ditangan rakyat, atau dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, hanya menjadi kalimat yang indah dimulut para elit.
Berkat kebebasan dalam demokrasi pula, ke daulat an rakyat bebas di tafsirkan dan di praktek kan oleh siapa saja, tentu tidak berdosa. Namun ironisnya karena semua kita adalah rakyat, demokrasi akhirnya dikelilingi bahkan di monopoli oleh sekelompok kecil yang juga merasa memiliki hak atas ke daulatan rakyat itu. Namun menjadi pembeda adalah, mereka adalah elit bisnis yang juga ikut berpolitik. Atau akhir-akhir ini sering di istilahkan dengan para oligark.
Akhirnya fenomena demokrasi dan tubuh politik kita di kuasai oleh oligarki, atau oligarki kekuasaan. Sederhanyanya, oligarki kekuasaan adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan minoritas kecil.
Walaupun masih acak-acakan, belakangan saya sedikit mengenal istilah oligarki yang berwujud di Indonesia, dimana para oligark ini merupakan aktor-aktor yang sangat berpengaruh dalam ekonomi-politik Indonesia. Mereka muncul ketika Orde Baru (Orba) dan tumbuh subur ketika reformasi dan demokratisasi. Untuk menyederhanakan secuil pemahaman saya ini bahwa, oligarki adalah kelompok pebisnis yang juga terlibat dalam proses perpolitikan.
Dalam buku yang ditulis oleh Richard Robinson dan Vedi R Hadiz Reorganizing Power in Indonesia : The Politics of Oligarchy in an Age of Market, tertera bahwa oligarki di Indonesia yang dipelihara kala rezim Soeharto tidak tumbang tetapi terus bertransformasi dan terus menerus menyesuaikan diri dalam skema neoliberalisme, demokratisasi dan desentralisasi.
Para oligark ini memang main dua kaki, sebagai pebisnis dan politisi. Fakta bahwa kebanyakan para elit bisnis menempati posisi-posisi penting dalam partai politik. Oligark berbeda dengan elit politik lainnya. Oligark adalah aktor yang diberdayakan oleh kekayaan atau sumber daya kekuasaan yang dikendalikannya. Dengan demikian, mereka sangat mudah untuk melakukan manuver-manuver politik.
Paling minimal para gurita oligark ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan keputusan partai politik. Ya bagaimana tidak, budaya partai politk kita dalam membesarkan partai dengan menutamakan kekuatan finansial yang didapatkan dari elit bisnis (oligark), kok. Soal kaderisasi bisa belakangan.
Fenomena oligarki yang menunggangi demokrasi ini membuat kualitas demokrasi kita menjadi buruk. Daulat rakyat menjadi omong kosong. Tatanan politik kita di domonasi oleh koalisi kelompok kepentingan yang bajingan serta berupaya meminggirkan kekuatan masyarakat sipil.
Parahnya dalam setiap pemilihan umum, rakyat/ peserta pemilu/voters, tidak memiliki andil atas apa yang mereka hendaki. Kita bisa melihat bagaimana untuk memilih calon pemimpin, hanya melalui mekanisme dalam internal partai politik, yang berpotensi transaksional dan penuh kalkulasi capital antara petinggi partai dan kaum oligark, kecuali calon independent.
Sebagai bagian akhir, mengutip Vedi R Hadiz dalam bukunya Dinamika Kekuasaan : Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto, bahwa keuntungan terbesar bagi para konglomerat barangkali adalah bahwa proses reformasi terjadi di dalam aparatur negara yang masih didominasi oleh hubungan-hubungan kekuasaan predatoris serta berbagai tokoh yang sama yang pernah mendominasi rezim lama.
Kalimat Hadiz diatas bagi saya adalah peringatan, bahwa tidak ada pilihan lain. Euforia atas tumbangnya rezim otoritairian hendaklah segera kita sudahi. Saatnya kembali meng galang konsolidasi dan memperkuat gerakan-gerakan civil society. Jika tidak, maka sama halnya membiarkan gurita oligarki terus tumbuh subur.
Ikuti tulisan menarik Muhammad Kamarullah lainnya di sini.
