Ketika diminta staf Istana untuk bertemu Presiden Jokowi di Jakarta, Kamis 16 Juli, Achmad Purnomo menjumpai kenyataan yang selama ini telah terbayang di benaknya, yaitu bahwa ia tidak memperoleh rekomendasi dari DPP PDI-P untuk maju ke gelanggang pemilihan walikota Solo. Padahal, ia merupakan calon walikota hasil penjaringan PDI-P dari bawah yang terpilih sesuai mekanisme yang ditetapkan partai.
Presiden Jokowi sendiri yang memberi tahu Achmad bahwa rekomendasi DPP PDI-P diberikan kepada Gibran Rakabuming, yang tak lain dan tak bukan adalah putra sulung Presiden. Entah kenapa pemberitahuan itu tidak disampaikan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati. Achmad Purnomo, wakil walikota Solo saat ini, juga tidak tahu apa pertimbangan DPP PDI-P. Achmad hanya bisa menduga-duga. Kepada media, Achmad mengatakan sudah menduga bahwa peluang Gibran untuk memperoleh rekomendasi lebih besar: “Dia masih muda dan anak seorang presiden.” [https://nasional.tempo.co/read/1366529/ini-tawaran-jokowi-agar-purnomo-legowo-gibran-maju-pilkada-solo/full&view=ok]
Beberapa bulan lalu, sebelum ada publikasi resmi mengenai rekomendasi DPP PDI-P tersebut, Achmad mungkin sudah memperoleh firasat bahwa ia harus melupakan impiannya untuk menggantikan Rudyatmo, Ketua DPC PDI-P saat ini, sebagai walikota Solo. Ketika Gibran tiba-tiba mendaftar jadi anggota partai dan tiba-tiba pula hendak mencalonkan diri jadi walikota Solo, barangkali Purnomo sudah menduga-duga seperti apa ujung dari pencalonannya. Apa lagi ketika Rudyatmo diminta bertemu Megawati maupun Jokowi, sebagai orang yang telah makan asam garam politik, Achmad semakin mahfum ke arah mana angin akan bertiup.
Karena itulah, meskipun ia menghargai perjuangan Rudyatmo untuk mempertahankan pencalonannya sesuai mekanisme partai, Achmad Purnomo sempat mengajukan permintaan mundur dari pencalonan. Ia mungkin tidak mau berlama-lama menunggu keputusan yang sebenarnya sudah dapat diperkirakan. Namun, permintaan mundurnya ditolak oleh pengurus cabang PDI-P Solo. Rudy masih berusaha memperjuangkannya hingga keputusan akhir keluar secara resmi.
Begitulah, akhirnya rekomendasi DPP PDI-P jatuh kepada Gibran. Tidak ada yang mengejutkan, namun banyak orang menyayangkan. Pada akhirnya, seperti itulah demokrasi yang dicontohkan oleh Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI-P dan Pak Jokowi sebagai orang nomor satu di Republik ini saat ini. Sekalipun aspirasi dari bawah sudah ditampung melalui aturan dan mekanisme yang ditetapkan partai dan telah membuahkan hasil, namun apabila elite partai berkehendak lain, akar rumput harus dapat memahami keputusan elite tersebut dan menerimanya, entah legowo ataupun tidak. Rakyat kecil diminta ikhlas apapun yang diputuskan para elite, sebab para elite dianggap lebih bijaksana dan berwawasan lebih luas. Ibaratnya, horison pandangannya menebar ke seluruh penjuru mata angin.
Ada frasa yang kerap diucapkan oleh para elite menengah di partai politik manakala menyampaikan alasan di balik sebuah keputusan elite yang lebih tinggi. Frasa itu misalnya “ada kepentingan yang lebih besar”. Para elite menengah ini juga kerap mengatakan anggota partai harus memahami kepentingan jangka panjang yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Biasanya pula, apa yang dimaksud dengan kepentingan yang lebih besar dan kepentingan jangka panjang itu jarang dijelaskan.
Para elite di jenjang menengah pada umumnya juga memuji bahwa elite terbatas yang berada di papan atas memiliki kewaskitaan yang lebih tajam dalam melihat persoalan dan bahwa keputusan yang diambil pimpinan “sudah dipertimbangkan secara matang”. Logika ini pula yang digunakan ketika pencalonan dari bawah sudah berjalan sesuai mekanisme serta prosedur partai, pencalonan itu bisa batal bila elite partai berkehendak lain. Apa boleh buat, inilah capaian demokrasi kita saat ini. Inilah jenis demokrasi berkebijaksanaan yang diteladankan oleh para elite politik. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
