Percuma zona hijau, ternyata ada sekolah buka tatap muka, tetap saja ada yang terpapar seperti di daerah Pariaman Sumatera Barat dan Tegal Jawa Tengah. Namun, apa yang terjadi, ternyata sekolah tersebut hanya bersikap kembali menutup sekolah. Tak melakukan tindakan lanjutan sesuai protokol kesehatan. Bagaimana dengan siswa/guru/karyawan sekolah yang terpapar, terus tindakan apa untuk yang belum terpapar tapi sudah ada kontak. Semua ada protokolnya.
Sebelum hal ini terjadi di Indonesia, saya sudah mengingatkan tentang kejadian sekolah tatap muka di Finlandia, Prancis, Inggris, sampai Korea Selatan yang terpapar corona. Namun, yang terjadi di sana jelas berbeda. Pemerintahnya langsung turun tangan menindaklanjuti masalah sesuai protikol Covid-19, bukan hanya sekadar menutup sekolah.
Dengan kejadian seperti itu, dan terungkap dalam acara Sapa Indonesia Pagi Kompas TV Jumat (7/8/2020) yang menghadirkan dua nara sumber Retno L. (Komisioner KPAI) dan Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI) dalam bincang Dilema Belajar Tatap Muka yang wajib dikaji kembali, siapa yang memang jadi sasaran anak panah agar kisah ini tidak terulang di Indonesia.
Lalu kira-kira apa dan siapa biang keladinya? Sementara, juga sudah terpublikasi ada orang tua di beberapa daerah yang meminta dan memaksa sekolah tatap muka dibuka kembali.
Teriidentifikasi pula banyak sekolah yang menjalankan program PJJ dengan versinya, juga membiarkan guru-guru berinivasi dengan caranya masing-masing. Orang tua tak diajak diskusi bagaimana yang harus dilakukannya untuk membantu anaknya di rumah.
Ada juga disebut BSNP sudah membuat penyesuaian kurikulum baik dalam standar isi maupun standar penilaian, tapi nyatanya di lapangan masih banyak sekolah dan guru praktik PJJ dengan Kurikulum 13 yang berat.
Lebih ironis, wujud Kurikulum Darurat yang adaptif sesuai kondisi darurat corona, hingga saat ini masih sebatas janji dari Kemendikbud, belum ada wujudnya. Inilah yang sangat disesalkan oleh Syaiful dalam diskusi pagi tadi, sebab corona sudah jalan lima bulan, sebelum tahun ajaran baru janji Kurikulum Darurat sudah diucap, kini tahun ajaran baru sudah mau jalan dua bulan. Apa evaluasi Kemendikbud?
Kurikulum 13 dijalankan dengan tatap muka saja berat, apalagi kini dijalankan dengan PJJ yang belum adaptif sesuai kondisi darurat. Lalu, menguras pulsa.
Dana Bos dalam kondisi normal saja kurang, kini enak sekali Nadiem bilang, pulsa bisa pakai dana Bos. Apa ucapan Mas Menteri ini tak dipikir dulu?
Bila lahir Kurikulum Darurat saja, belum tentu Kurikulum itu tidak akan menuai masalah dalam aplikasi PJJ. Tapi kini wujudnya saja belum ada, belum ada uji cobanya.
Padahal Kurikulum Darurat Pendidikan yang adaptif, bila telah lulus uji, maka benar-benar vital menjadi pedoman dan acuan sekolah, guru, siswa, dan orang tua.
Bisa jadi bila Kurikulum Darurat sudah ada, maka kan akan jelas pola dan teknik PJJ yang terukur. Berapa lama maksimal anak belajar di depan gawai. PJJ pun tidak selalu harus dengan daring. Ada cara lain.
Pertanyaannnya lagi, sudah seberapa jauh Kemendikbud ada koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah. Sudah sejauh mana pemetaan daerah dan sekolah terkait pelaksanaan PJJ agar tidak terus berpilemik. Kapan langkah-langkah Kemendikbud bisa dimunculkan dan menjadi acuan seragam. Sebab, yang terjadi selama ini, Kemendikbud hanya membuat peraturan umum, penjabaran detilnya dibebaskan kepada pemerintah daerah untuk mengatur. Makanya, akan selalu barmasalah karena ada ketimpangan, ketidakseragaman, di luar masalah daerah yang tertinggal.
Atas kondisi ini, Syaiful pun berjanji dalam waktu dekat Komisi X DPR RI akan kembali memanggil Mendikbud terutama untuk pertanyaan Kurikulum Darurat yang adaptif mengapa sampai sekarang belum ada.
Jadi, persoalan pendidikan di Indonesia terkini bisa disimpulkan, pertama, Kurikulum Darurat tidak ada, tapi PJJ terus berjalan. Kedua, daerah zona hijau membuka sekolah tatap muka tetap terpapar corona. Ketiga, dana Bos bukan untuk pulsa karena buat biaya sekolah saja masih kurang dan seringkali cairnya lama, "diendapkan dulu".
Keempat, PJJ berjalan dengan cara masing-masing. Kelima, orang tua belum terlibat dalam PJJ, Keenam nyawa dan anak sehat lebih penting dari pada pendidikan yang acuannya masih belum seragam. Ketujuh, siapa yang melakukan mitigasi bila ada kejadian sekolah yang melakukan tatap muka, lalu ada yang terpapar corona.
Namun, semua masalah dalam kesimpulan tersebut, pondasinya ada pada Kurikulum Darurat yang belum ada wujudnya, dan anggaran pendidikan yang juga wajib ditambah.
Di luar itu, khusus untuk Mas Nadiem, dalam kehidupan normal tanpa corona saja, saat baru menjabat menteri, sudah menuai banyak masalah, karena memang ilmu nya belum cukup untuk Nadiem duduk sebagai Mendikbud. Maka, kini di saat wabah corona, maka persoalan pendidikan memang harus ditangani lebih cerdas. Kecerdasannya, wajib minimal dua kali lipat dari kondisi dalam kehidupan normal.
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
