Hari ini, segenap rakyat Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Tidak seperti tahun sebelumnya, perayaan HUT RI tahun ini dalam suasana yang berbeda.
Selain adanya wabah pandemi corona, rakyat Indonesia juga merayakan HUT kali ini dengan suasana yang tidak nyaman. Namun demikian, rakyat bukanlah pendendam dan tidak pernah memiliki ambisi, meski sejak merdeka hingga kini, perikemanusiaan dan perikeadilan masih sekadar slogan dan ilusi.
Tapi lihatlah di seantero negeri, fakta bahwa rakyat bukan "pendedam" maka tetap peduli dan merasa memiliki negeri ini, karena bebas dari belenggu penjajahan atas jerih dan pengorbanan para pejuang bangsa. Maka, sudah sepantasnya rakyat bersyukur dan merayakan hari kemerdekaan sebagai ungkapan terima kasih kepada para pahlawan.
Dan, sudah seharusnya ada rasa malu bagi pihak yang hanya menunggangi kemerdekaan untuk kepentingannya sendiri dan malah jadi penjajah baru di negerinya sendiri.
Bukannya mengisi dan membalas perjuangan para pejuang dan pahlawan demi membikin rakyat adil makmur sejahtera, ini malah menjadi pihak yang merampas kedaulatan rakyat. Merampas kebahagiaan rakyat.
De jure de facto
Memang Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun secara de jure, tetapi secara de facto sejatinya rakyat Indonesia masih terus terjajah. Siapa yang menjajah?
Secara hukum, de jure, Indonesia memang diakui oleh seluruh bangsa di dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan berdiri di bawah kaki sendiri sejak 17 Agustus 1945.
Tetapi secara de facto, kenyataan dan pratiknya, selepas merdeka hingga kini kemerdekaan itu telah berusia 75 tahun, rakyat Indonesia masih dijajah, belum merdeka.
Namun, selama ini rakyat tetap merenungi setiap diperingatinya hari kemerdekaan, karena kemerdekaan bukan hanya diperingati setiap tahun sebagai acara seremonial demi menghormati pejuang bangsa dan rasa syukur atas perjuangan memerdekakan bangsa ini. Sebab, dalam kenyataannya negeri ini tetap belum merdeka dan lepas dari segala penjajahan?
Merdeka itu,
Arti kata merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bebas dari penghambaan, penjajahan, berdiri sendiri dan sebagainya. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang lain atau pihak tertentu.
Pertanyaannya, apakah Indonesia dan rakyatnya sudah memenuhi syarat merdeka sesuai makna dari KBBI?
Negeri kita subur, kaya raya, sawah ladang terhampar luas, samudra biru, mengapa itu hanya menjadi cerita untuk rakyat? Siapa yang selama ini menikmati?
Di sisi lain, terlepas dari pandemi corona, pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan,
dan sejenisnya, terus menjadi orkestra yang mendera rakyat. Berikutnya, masalah ekonomi Indonesia yang terus dijajah oleh Kapitalisme Global. Dan, kini partai politik dan para elitenya yang mengendalikan negeri ini, justru mengabdi kepada para cukong. taipan yang balas budinya tidak tahu akan terputus sampai kapan. Apakah akan sepanjang partai besar berkuasa? Atau partai besar tergeser partai baru yang lalu mengambil alih kekuasaan baru, namun tetap melanjutkan estafet "penjajahan?"
Umur 75 tahun bukannya tambah matang dan telah mewujudkan mimpi para pejuang dan mengantar rakyat Indonesia sesuai cita-cita pendiri bangsa sesuai Pembukaan UUD 1945, namun yang ada kemakmuran dan kemewahan hanya dinikmati segelintir rakyat, dan kesejahteraan dan keadilan terus menjadi mimpi bagi rakyat.
Meski segala potensi dan energi dimiliki oleh bangsa ini, fakta dan kenyataannya, Indonesia belum merdeka dari keterjajahan pemikiran, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, budaya, sosial dll. Indonesia belum merdeka dari kemiskinan, kebodohan, kerusakan moral dan keterbelakangan.
Selain Indonesia sudah dikuasai oleh kapitalis, kini terus lahir undang-undang yang semakin memihak kepada rakyat.
Sebagai perbandingan, seperti saya kutip dari reportaseIndonesia.com (29/8/2015), saat itu sudah ada sekitar 173 undang-undang yang berpihak pada asing dan tak sesuai dengan Pancasila.
Bagaimana dengan tahun ini, di bawah komondo pemerintahan yang sama? Undang-undang yang tak memihak rakyat semakin merajalela. Undang-undang dicipta untuk melindungi mereka dan kepentingan cukong dan asing. Termasuk melindungi koruptor yang terus mengincar anggaran APBN maupun APBD.
Sadarkah rakyat bahwa hingga 75 tahun Indonesia merdeka, sejatinya tak memberikan kesan hakiki tentang kemerdekaan Indonesia yang de facto?
Sadarkah rakyat bahwa, peringatan kemerdekaan hanyalah sekadar upacara seremonial, lalu memberikan persepsi kita sudah merdeka dan patut mensyukuri.
Adakah merdeka bila ekonomi kapitalis, hukum tumpul ke atas runcing ke bawah, kemiskinan terus melanda, rakyat tak lepas dari kebodohan, kriminalitas, pembunuhan, dll menjadi berita sehari-hari.
Lebih nampak lagi, kini pemerintah dan pemimpin bangsa ini sangat dekat dengan sebagian rakyat yang memujanya, para buzzer-nya, dan semua lingkaran yang melindunginya, tapi bukan rakyat jelata Indonesia.
Siapa saja yang menyuarakan kebenaran akan dituduh radikalis, intoleran, ekstrimis hingga bibit teroris. Sehingga nyatalah bahwa Indonesia belum merdeka. Penjajah itu masih ada, berwujud kekuatan asing dengan jajahan gaya baru, lebih kejam dari pengkhianat zaman penjajahan kolonial, karena bukan saja menguasai negeri ini untuk mereka sendiri, bahkan sampai menjual aset negera.
Jadi, peringatan HUT RI ke-75 masihkah sekadar seremoni? Jawabnya ada di hati nurani terdalam setiap rakyat Indonesia, baik yang bukan pendukung pemerintahan maupun para pemuja pemerintahan, yaitu rakyat Indonesia sejati.
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
