Program hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia semenjak UU No.4/2009 terbit, menjadi fokus pemerintahan, khususnya di bidang nikel. Program hilirisasi dianggap penting oleh pemerintahan karena menjadikan Indonesia sebagai produsen utama baterai lithium.
Hal ini dinyatakan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengatakan bahwa hilirisasi penting untuk masa depan Indonesia. Sehingga nantinya tidak hanya ekspor material mentah saja, namun ada nilai tambah dari mineral yang telah diolah melalui proses di smelter. Sebut saja seperti proses bijih nikel yang diolah menjadi baterai lithium dan stainless steel slab.
Menurut data Bidang Kemaritiman dan Investasi, hilirisasi nikel dapat memberikan nilai tambah hingga 10,2 kali lipat. Dalam catatan Luhut, ekspor bijih nikel pada 2018 sebanyak 19.25 juta ton mencapai nilai US$612 juta. Bila diproses menjadi stainless steel slab, ini akan memberikan nilai tambah sehingga menghasilkan US$6,24 miliar.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun menilai, hilirisasi di sektor mineral dan batubara menjadi hal penting, sesuai dengan amanat UU No. 3 Tahun 2020. Kewajiban hilirisasi yang melekat pada industri pertambangan tidak lain adalah untuk memberikan nilai tambah bagi hasil tambang. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, kewajiban dari industri pertambangan adalah berpartisipasi dalam proses hilirisasi melalui pembangunan smelter sesuai amanat UU No. 3 Tahun 2020. "Kita memang mewajibkan pengolahan sumber-sumber mineral kita. Harus diolah lebih lanjut sehingga bisa memberikan nilai tambah," ujar dia dalam siaran pers di situs Kementerian ESDM, Selasa (28/7), dikutip dari Kontan.
Arifin juga menambahkan bahwa proses hidrometalurgi di smelter sedang dijalankan untuk memberikan nilai tambah mineral. “Ke depan sudah akan dibagi, untuk nikel jenis limonit akan diproses dengan hidrometalurgi yang berkadar lebih besar dari 1,8% bisa dicampur dengan yang rendah. Sehingga bisa menambah kemampuan kita berproduksi,” imbuhnya. Dengan kata lain, hilirisasi menghasilkan berbagai macam metode proses pengolahan bijih nikel agar memberikan nilai tambah lebih.
Pendapat dan amanat hilirisasi juga datang dari Presiden RI periode 2019-2024. Jokowi menyoroti hilirisasi pertambangan yang menurutnya harus dilakukan. Saat ini Indonesia sangat tergantung pada ekspor komoditas mentah dari pertambangan mineral dan batubara (minerba).
Bagi Jokowi, dengan adanya hilirisasi di sektor pertambangan, maka Indonesia bisa keluar dari persoalan defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan hanya dalam waktu tiga tahun. "Current account defisit (CAD) dan defisit neraca dagang sudah bertahun-tahun tak bisa kita selesaikan. Kalau menuju hilirisasi dan industrialisasi problem defisit itu bisa selesai hanya dalam waktu tiga tahun," kata Jokowi.
Oleh sebab itu, Jokowi mendesak para pelaku usaha pertambangan minerba untuk serius melakukan hilirisasi karena industri ini sangat potensial, mulai dari nikel, timah, tembaga, kobalt, hingga batubara.
Ikuti tulisan menarik Chika Lestari lainnya di sini.
