Wacana pembukaan kembali sekolah di tengah pandemi menuai banyak kritik lantaran kebijakan ini seolah menyederhanakan masalah. (Sumber gambar: Kompas.com)
Pemerintah Republik Indonesia menawarkan pembukaan kembali sekolah di zona hijau dan kuning penyebaran Covid-19. Pernyataan itu secara terang disampaikan melalui Surat Keputusan Bersama Empat Menteri (SKB 4 Menteri) yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang ditetapkan pada 7 Agustus 2020 lalu.
Tentu, prosedur pembukaan kembali sekolah dalam zona hijau dan kuning memerlukan alur perizinan yang ketat. Kendati dianggap aman, kompleksitas situasi sekolah yang melibatkan banyak siswa dan guru memungkinkan segala protokol kesehatan tidak berjalan maksimal.
Di sisi lain, wacana membuka sekolah kembali dengan alasan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak efektif sangat bertentangan dengan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, yang berniat mempermanenkan PJJ pada Maret lalu.
Oleh sebab itu, banyak kalangan menolak kebijakan ini. Pembukaan kembali sekolah pada masa pandemi jelas didasarkan pada asumsi dan berpotensi menjadi kambing hitam kegagalan pemerintah memaksimalkan PJJ.
Masalahnya, jika kebijakan ini tetap dilanjutkan dan berimplikasi pada banyaknya sekolah yang membuka kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali, situasi terburuk seperti transmisi lokal sangat mungkin terjadi. Lantas, apakah membuka kembali sekolah adalah pilihan yang tepat?
Tantangan bagi Guru
PJJ yang tidak berjalan maksimal hingga jauh dari target pembelajaran adalah ekses dari pandemi. Ekses serupa juga dialami dalam bidang kehidupan lain, seperti di bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Dengan demikian, hal terbaik yang bisa dilakukan bukanlah mengejar target pembelajaran, tetapi menerapkan proses pembelajaran sebaik mungkin.
“Semenjak bulan Maret ada tiga pedoman kunci dalam kegiatan belajar mengajar, yakni kegiatan belajar mengajar perlu bermakna, menekankan pada kecakapan hidup, dan tidak terlalu fokus pada ketuntasan mata ajar,” ujar Henny Supolo Sitepu, Ketua Yayasan Cahaya Guru, dalam Diskusi Obrolan Kawal 2 pada 29 Agustus 2020 yang disiarkan di Kanal Youtube CISDI TV.
Henny mengatakan aktor kunci dari implementasi pedoman adalah guru. Guru memiliki peran penting untuk membangun metode pembelajaran yang menyenangkan dan aplikatif, sehingga siswa tertarik untuk belajar dari rumah. Masalahnya, pandemi terjadi sangat cepat dan membuat bingung bukan hanya guru, tetapi juga orang tua siswa. “Guru-guru masih gagap untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh, sementara orang tua juga masih gagap bagaimana cara mengawasi anak-anak mereka.”
Meski begitu, Henny mengatakan beberapa guru telah menerapkan kegiatan belajar jarak jauh yang kreatif. Ia mencontohkan ibu Hilda Mayor, Pengajar SMPN 1 Jayapura, yang meminta siswa untuk mewawancarai sanak keluarga dalam rangka mengenal latar belakang dan falsafah hidup di sekitar tempat tinggal mereka.
Henny melanjutkan praktik pembelajaran kreatif serupa juga terjadi di Ambon dan Serang. Beberapa guru di sana melibatkan bantuan komunitas Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk menampilkan metode pembelajaran pengolahan lahan. “Mereka berinisiatif mendorong anak memahami ketahanan pangan dan mereka meminta anak untuk menanam apapun dengan orang tuanya,” ujar Henny.
Di sisi lain, Henny berpendapat pemerintah perlu memikirkan indikator lain ketika ingin membuka kembali sekolah. Beberapa indikator itu menurutnya adalah keamanan lingkungan, ketersediaan data fasilitas protokol kesehatan, dan pendampingan bagi guru dan orang tua siswa.
“Selama data belum ada dengan jelas untuk mengetahui keamanan siswa, sebaiknya melihat kemungkinan-kemungkinan lain sebelum membuka kembali sekolah,” ujarnya.
Aturan WHO
Diah Saminarsih, Penasihat Senior Urusan Gender dan Pemuda untuk Dirjen WHO, menyatakan indikator epidemiologi harus menjadi landasan utama pembukaan kembali sekolah. “WHO memperkenalkan indikator tes dan pelacakan sebagai indikator utama penanganan wabah,” ujarnya.
Diah mengatakan ketika kapasitas tes dan pelacakan telah terpenuhi, pemerintah bisa menetapkan batasan wilayah berzona hijau, merah, dan seterusnya. Masalahnya, pemerintah Indonesia hingga sekarang belum bisa memenuhi kapasitas tes per 1.000 penduduk dan jumlah pelacakan kasus yang dianjurkan oleh WHO.
“Kalau indikator WHO sudah terpenuhi berarti upaya surveilans sudah kuat dan pembagian zonasi bisa diandalkan, namun apabila tidak berarti indikator yang dimiliki pemerintah sebaiknya tidak digunakan.”
WHO sendiri menyerahkan urusan-urusan dalam negeri kepada negara sebagai penyelenggara tunggal pemerintahan, termasuk dalam soal pendidikan. Namun, Diah menegaskan Indonesia masih memiliki banyak persoalan infrastruktur yang harus segera diselesaikan untuk memaksimalkan PJJ.
Diah juga menambahkan populasi anak perlu dibagi ke dalam beberapa kategori umur. Anak usia 5-10 tahun perlu dibedakan dari populasi anak berusia 10 tahun ke atas atau kategori remaja. Diah menyatakan perilaku dan pola pertemanan remaja berbeda dengan kategori umur di bawahnya, sehingga pendekatan untuk menginformasikan perihal Covid-19 pun berbeda.
“WHO sedang mengumpulkan ahli anak dan remaja untuk mendiskusikan hal ini (red: hubungan pandemi dan remaja). Dalam catatan WHO anak dan remaja tidak dianjurkan bepergian.” Menurut Diah, hal itu dikarenakan anak maupun remaja memiliki kecenderungan untuk berkontak dengan kelompok usia lain dengan tingkat komorbiditas yang beragam.
Pada akhirnya, baik Henny maupun Diah menyepakati pembukaan kembali sekolah pada masa pandemi sangatlah berisiko. Pemerintah sepatutnya memperbaiki sistem pembelajaran jarak jauh, alih-alih membuka kembali sekolah. Sebab, berdasarkan data yang dihimpun oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), 11.000 anak Indonesia terpapar Covid-19. Pandangan ini mematahkan anggapan sebelumnya yang menyebut anak-anak lebih sulit terinfeksi Covid-19.
Tentang CISDI
Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah organisasi masyarakat sipil yang mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui pembangunan kesehatan dan pelibatan kaum muda dalam pembangunan kesehatan. CISDI melakukan kajian isu prioritas berdasarkan pengalaman mengelola program penguatan pelayanan kesehatan primer di daerah sub-urban dan DTPK, riset dan analisa kebijakan kesehatan, kampanye perubahan sosial, serta keterlibatan dalam diplomasi kesehatan di tingkat nasional dan global. Program penguatan pelayanan kesehatan primer yang CISDI ampu, Pencerah Nusantara, diadopsi oleh Kementerian Kesehatan sebagai program nasional Nusantara Sehat, pada tahun 2015 yang diharapkan mampu memperkuat pelayanan kesehatan primer di lebih dari 5.000 daerah DTPK. CISDI juga aktif mengadvokasi kebijakan dalam isu-isu prioritas lainnya seperti pengendalian tembakau, peningkatan status gizi masyarakat, dan pelibatan kaum muda dalam pembangunan kesehatan.
Penulis
Amru Sebayang
Ikuti tulisan menarik CISDI ID lainnya di sini.
