Melegakan Prof. Mahfud Tepis Partai Demokrat Dalang Unjuk Rasa Tolak UU Ciptaker - Analisa - www.indonesiana.id
x

Mahfud

Muhamad Yunus

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 13 Oktober 2020

5 hari lalu

  • Analisa
  • Berita Utama
  • Melegakan Prof. Mahfud Tepis Partai Demokrat Dalang Unjuk Rasa Tolak UU Ciptaker

    Karena publik melihat, aparat kepolisian lebih cepat memproses orang berbeda pandangan dan pengkritik pemerintah, ketimbang menegakkan hukum dan keadilan bagi yang diduga dekat dengan lingkaran kekuasaan istana.

    Dibaca : 500 kali

    Pernyataan Menko Polhukam Prof. Mahfudh MD, bahwa tidak seorang pun dari Menteri Kabinet Pemerintahan Jokowi, mengatakan SBY, AHY dan Partai Demokrat sebagai dalang atau membiayai unjuk rasa tolak UU Ciptaker.

    Terang sudah, ada pihak ketiga bermain yang telah membuat dan menyebar fitnah kepada SBY, AHY dan Partai Demokrat. Melalui akun media sosial twitter fitnah disebar, berupa dalang dan penyandang dana bagi unjuk rasa yang disuarakan oleh buruh, mahasiswa dan rakyat menolak UU Ciptaker.

    Tujuan adalah mengadu domba, dan merusak aspirasi murni buruh, mahasiswa. Selain itu, juga fitnah menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap Demokrat.

    Lebih lanjut, Mahfud MD melalui akun twitternya secara tidak langsung membenarkan bahwa ada buzzer terorganisir yang memproduksi fitnah dan menyebarkannya ke publik melalui medsos. Selain itu, Prof. Mahfud mengetahui model dan cara perbuatan penyebaran fitnah melalui medsos. Sebab ini menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.

    Pelaku fitnah tersebut mesti ditangkap oleh aparat kepolisian. Dan tidak ada perbedaan perlakuan begitu saja terhadap pelaku yang terang benderang memproduksi fitnah. Dan perbuatan ini tidak hanya sekali, tapi telah berulang-ulang.

    Pihak-pihak tersebut antara lain, Denny Siregar, Eko Kuntadhi, Seword, politisi PDIP Dewi Tanjung, dan sejumlah “akun bodong” yang dikenal publik sebagai buzzer dan terafiliasi dengan lingkaran istana.

    Apalagi pihak aparat kepolisian bisa menggunakan pasal dalam UU ITE, menangkap para pelaku dengan cepat dengan bukti jejak digital yang masih ada. Seperti aparat polisi menangkap 8 orang petinggi KAMI, cepat dengan bukti permulaan cukup. Tidak membutuhkan waktu lebih dari seminggu.

    Saat ini pelaku penyebar fitnah terhadap SBY, AHY dan Demokrat masih bebas beraktifas dan terus memproduksi berbagai konten digital. Pernyataan dan himbauan Prof. Mahfud semestinya bagi pihak kepolisian menjadi lampu hijau, dukungan moril untuk memproses secara hukum, tidak ada kata kecuali aparat kepolisian mesti gerak cepat.

    Kita ingin hukum berkeadilan ditegakkan di negara ini. Akun akun buzzer terorganisir penebar hoak dan fitnah mesti ditangkap, diproses hukum, agar ada efek jera, demi tegaknya keadilan tidak berpihak.

    Karena publik melihat, aparat kepolisian lebih cepat memproses orang berbeda pandangan dan pengkritik pemerintah, ketimbang menegakkan hukum dan keadilan bagi yang diduga dekat dengan lingkaran kekuasaan istana.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.









    Oleh: Napitupulu Na07

    4 hari lalu

    Sepuluh Aturan Emas Pengelolaan Risiko Banjir (10 Golden Rules of Flood Risk Management)

    Dibaca : 392 kali

    Dalam Undang Undang No 17 tahun 2017 tentang Sumber Daya Air (SDA), pada Bagian Keempat Pasal 35, pengertian “Pengelolaan Banjir” adalah “Pengendalian Daya Rusak Air”. Pasal 35 ayat (1) Pencegahan Daya Rusak Air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; Ayat (3) Pencegahan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan Daya Rusak Air. Penjelasan Pasal 35 ayat (3) Yang dimaksud Daya Rusak Air antara lain, berupa: a. banjir (banjir adalah peristiwa meluapnya air melebihi palung sungai atau genangan air yang terjadi pada daerah yang rendah dan tidak bisa terdrainasikan – SNI 2415-2016); b. erosi dan sedimentasi; c. tanah longsor; d. banjir lahar dingin; e. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika Air; g. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa; h. wabah penyakit; i. tanah ambles; j. intrusi, dan/atau; k. perembesan. Beberapa kecenderungan (trend) “Pengelolaan Risiko Banjir” yang berkembang di Eropa, China dan Australia ditulis oleh Sayer et.al 2012 sebagai 10 Golden Rules of Flood Risk Management. Saudara Ir. Slamet Budi Santoso Dipl. HE (Pengamat: persungaian terkait banjir, kekeringan dan pencemaran) telah menyadur tulisan Sayer et.al 2012 tersebut, dan sekaligus mengaitkannya dengan kondisi dan praktek penanganan Banjir di Indonesia. Melihat tantangan permasalahan Banjir ke depan yang semakin berat dan meluas akibat masifnya alih fungsi tutupan lahan dan hutan DAS hulu, ditambah perubahan iklim; Penulis menilai pemahaman Aturan Emas terkait Risiko Banjir ini penting sebagai referensi bagi para akademisi, tenaga ahli dan pengamat banjir di Indonesiana.