DENGAN dalih menjaga ketahanan pangan di masa pandemi, pemerintah hendak menghidupkan kembali ide Presiden Soeharto mencetak sawah di rawa gambut Kalimantan Tengah. Ide ini bermasalah dalam dua tingkat: gambut bukan sawah dan ia tak cocok menjadi andalan pangan dalam jangka pendek.
Pandemi virus corona covid-19 memang memukul sendi-sendi ekonomi. Akibat pembatasan interaksi sosial untuk mencegah penularan, ekonomi melambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi minus tahun ini karena anggaran tersedot untuk konsumsi pengobatan, sementara produksi terhenti, sektor pariwisata mandek, dan konsumsi seret.
Penelitian IPB University memprediksi ekonomi akan sangat berat tahun ini dan tahun depan. Pukulan terberat akan dirasakan oleh petani dan masyarakat kelas menengah-bawah yang menyediakan produksi bahan pokok. IPB menyarankan agar pemerintah menaruh perhatian besar pada kelompok ini dengan menyediakan bantuan sosial dan menyediakan alat bantu ekonomi agar mereka bisa kembali berproduksi.
Pemerintah menjawabnya dengan rencana mencetak sawah di lahan gambut. Terutama karena ada peringatan dari Badan Pangan Dunia (FAO) yang memprediksi pandemi akan memicu krisis pangan di seluruh dunia. Peringatan ini harus diantisipasi, tapi ekstensifikasi pertanian di lahan gambut hanya akan memicu bencana ekologis yang lebih parah jika kebijakannya serampangan.
Orde Baru gagal mencetak 1 juta hektare sawah di gambut. Sebabnya jelas: gambut tak cocok untuk padi. Air gambut cenderung asam sehingga ia justru akan membunuh padi. Padi juga bukan tanaman khas Kalimantan sehingga tak cocok dikembangkan di rawa gambut. Dus, mengolah lahan gambut butuh waktu panjang dalam budidaya tanaman sehingga rawa ini tak cocok untuk tanaman-tanaman musiman pendek.
Maka, ketahanan pangan yang diinginkan pemerintah menjadi bantalan dampak pandemi mestinya berupa intensifikasi—memaksimalkan produksi padi dari lahan yang ada. Memaksimalkan sawah-sawah di Jawa dengan teknologi dan distribusi yang ditopang digitalisasi akan membantu petani kita berproduksi kembali dengan lebih maksimal.
Intensifikasi juga mesti digenjot untuk wilayah luar Jawa. Gambut memang bisa jadi andalan tapi bukan untuk sawah. Pemerintah bisa menengok budidaya tanaman di rawa gambut melalui teknik paludikultur. Sistem bercocok tanam di lahan gambut ini telah teruji selama lima abad karena memanfaatkan tanaman lokal yang cocok dengan karakter gambut.
Memaksakan menanam padi di rawa gambut, selain riskan gagal, pemerintah juga terus-menerus terkena bias beras dalam ketahanan pangan. Krisis pangan tak hanya kekurangan beras. Krisis pangan menyangkut sumber daya pangan yang bertopang pada rantai panjang produksi dan distribusi.
Menurut Database of Potential Paludiculture Plants ada lebih dari 1.000 jenis tanaman yang berpotensi dikembangkan dengan sistem paludikultur. Wetlands International mencatat ada 50 jenis ikan yang bisa hidup di air gambut yang payau. Sehingga paludikultur memadukan keragaman tanaman dan hewan yang lebih tahan karena memiliki banyak pilihan.
Tak hanya untuk ketahanan pangan, teknik paludikultur juga menjadi bagian dari sistem penyangga karbon. Paludikultur bertujuan memperbaiki gambut yang rusak dengan budidaya tanaman lokal yang cocok dengan karakter gambut sebagai ekosistem penyerap karbon. Sebab, teknik utama paludikultur menyangkut tiga aspek: rewetting(pembasahan), revegetation (penanaman), dan revitalisasi (pemulihan).
Dengan paludikultur, rencana cetak sawah juga tak perlu menerabas gambut yang berperan sebagai area konservasi. Di tengah pemanasan global, kubah-kubah gambut justru harus dijaga agar ia terus menyerap emisi yang dilepaskan oleh manusia dalam aktivitas memenuhi kebutuhan, keinginan, dan keserakahan. Jika areal konservasi dipakai juga untuk memenuhi program cetak sawah, selain melanggar kebijakan pemerintah sendiri, bencana lingkungan menunggu.
Karena itu rencana cetak sawah di gambut mesti dihitung dengan matang. Budidaya gambut membutuhkan tenaga kerja yang banyak karena kontur dan kondisi lahan yang kompleks. Satu hektare pertanian gambut membutuhkan 2-3 tenaga kerja. Sehingga jika pemerintah hendak mencetak sawah 200 ribu hektare, setidaknya butuh 400.000 orang bermukim di sekitarnya.
Pendeknya, rencana cetak sawah mesti bertopang pada sains. Penelitian-penelitian tentang gambut yang intensif sejak 2000 bisa menjadi referensi dalam kebijakan budidaya gambut. Juga, melibatkan masyarakat lokal dengan segala kearifan bercocok tanam yang sudah teruji dalam memadukan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan.
Sumber artikel: Sudut Pandang Forest Digest
Ikuti tulisan menarik Forest Digest lainnya di sini.
