Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia resmi dimulai dengan Presiden Joko Widodo sebagai penerima vaksin pertama. (Sumber gambar: Kompas)
Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntikkan vaksin Sinovac pada Rabu, 13/1, pagi. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program ini, mengikuti presiden, sederet tokoh masyarakat berturut-turut melaksanakan vaksinasi.
CoronaVac, jenis vaksin produksi Sinovac, mendapat fatwa halal dan suci MUI pada Jumat (8/1) serta izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Senin (11/1). Dengan dua restu lembaga ini, pemerintah meminta masyarakat tidak berprasangka buruk terhadap keberadaan vaksin.
Juru Bicara Pemerintah Wiku Adisasmito menyebut vaksin kelak menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity sehingga berpeluang mengurangi penularan, menurunkan angka kesakitan, dan kematian akibat Covid-19.
Urutan Vaksinasi
Program vaksinasi terbagi dalam empat tahapan dengan pertimbangan ketersediaan, waktu kedatangan, dan profil keamanan vaksin. Poin ini didasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021.
Tahap pertama berlangsung antara Januari dan Februari 2021 untuk 1,2 juta tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Sedangkan, tahap kedua berlangsung antara Maret dan April 2021 dengan target 17,4 juta petugas pelayanan publik dan 21,5 lansia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, vaksin Pfizer dan Astrazeneca, yang dalam uji klinis melibatkan peserta di atas usia 59 tahun, diharapkan datang pada April 2021.
Tahap ketiga dan keempat dilaksanakan pada April 2021 hingga Maret 2022 dengan sasaran 63,9 juta masyarakat rentan dan 77,4 juta masyarakat lain melalui pendekatan kluster. Untuk mencapai target program vaksinasi 181,5 juta jiwa, diperlukan setidaknya 468,8 juta dosis vaksin.
Tidak Menerima Vaksin
Meski program vaksinasi dimulai, calon penerima vaksin perlu memenuhi beberapa kriteria. Umumnya, vaksin tidak diperbolehkan bagi wanita hamil atau menyusui serta anak di bawah 18 tahun.
Sementara, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) tidak menyerankan pemberian vaksin Sinovac untuk orang dengan tekanan darah 140/90 atau lebih. Hal serupa berlaku bagi kelompok yang pernah terkonfirmasi positif, alami gejala dalam tujuh hari terakhir, serta anggota keluarga serumah dari pasien kontak erat, suspek, dan konfirmasi.
Termasuk dalam kelompok tidak boleh divaksin, orang dengan penyakit jantung, autoimun, ginjal, reumatik, saluran pencernaan, kanker, diabetes, atau HIV, serta memiliki riwayat penyakit paru atau alergi parah.
Kekebalan Komunitas
Herd Immunity atau kekebalan komunitas adalah perlindungan tidak langsung dari penyakit menular ketika suatu populasi imun terhadap penyakit tersebut. Herd immunity terbentuk dikarenakan imunitas ataupun vaksinasi. WHO menjelaskan orang dengan vaksin terlindungi dari penyakit menular. Persentase masyarakat yang imun penting dalam membentuk kekebalan imunitas, tergantung situasi kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, pencegahan campak membutuhkan 95 persen populasi imun. Sementara, pencegahan polio membutuhkan sekitar 80 persen populasi imun.
Saat ini, proporsi jumlah masyarakat yang memerlukan vaksin untuk membentuk kekebalan komunitas belum diketahui. Semakin rendah efikasi, semakin banyak jumlah populasi yang memerlukan vaksin. Dengan laporan efikasi vaksin Sinovac di Brazil yang turun menjadi 50,4 persen dan laporan efikasi uji klinis di Indonesia sebesar 65,3, diperlukan kaji ulang besaran cakupan vaksinasi masyarakat.
Meski efikasi rendah, tidak berarti suatu vaksin tidak berguna. Vaksin menurunkan risiko terinfeksi Covid-19 yang bergejala. Dengan kata lain, orang dengan vaksin lebih terlindungi kesehatan dan nyawanya. Namun, mereka tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Di sisi lain, proses vaksinasi pun berjalan panjang. Karenanya, penerapan 3T dan 3M tetap sangat dibutuhkan.
Tentang CISDI
Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah think tank yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.
Penulis
Ardiani Hanifa Audwina
Amru Sebayang
Ikuti tulisan menarik CISDI ID lainnya di sini.
